DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2019

Nomor: 68
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1l Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi Kementerian Negara;

1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9l6);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\
4.Undang. . .
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. ORGANISASI

BAB I

KELOMPOK KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 1

Kementerian Negara terdiri atas:

1.Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 4.Kementerian...
4.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5.Kementerian SekretariatNegara;
6.Kementerian Dalam Negeri;
7.Kementerian Luar Negeri;
8.KementerianPertahanan;
9.Kementerian Agama;
10.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11.Kementerian Keuangan;
12.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13.Kementerian Kesehatan;
14.Kementerian Sosial;
15.Kementerian Ketenagakerjaan;
16.Kementerian Perindustrian;
17.Kementerian Perdagangan;
18.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
19.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat;
20.Kementerian Perhubungan; 2I. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
22.Kementerian Pertanian;
23.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
25.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
26.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
27.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
28.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
29.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
30.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
31.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatifl Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
32.Kementerian
32.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33.Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
34.Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 2

(1)Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 adalah Kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Koordinator. (21 Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok I.
(3)Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka2l, angka 22, angka23, angka 24, angka 25, dan angka 26 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok II.
(4)Kementerian... (41 Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 27, angka28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, dan angka 34 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok III.

BAB II

KEMENTERIAN KELOMPOK I DAN KEMENTERIAN KELOMPOK II

Pasal 3

Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat

(3), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 4

(1)Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
(2)Tugas... REPUBLIK INDONESTA (21 T\rgas kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peran kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kementerian Kelompok I menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
2. b.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. c.pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
4. d.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kementerian Kelompok II menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
2. b.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. c.pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
4. d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
5. e.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
(3)Selain...
(3)Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II juga menyelenggarakan fungsi :
1. a.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
2. b.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
(4)Berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Presiden, Kementerian menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing Kementerian.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Kementerian Kelompok I terdiri atas:
1. a.unsur pemimpin;
2. b.unsur pembantu pemimpin;
3. c.unsur pelaksana;
4. d.unsur pengawas;
5. e.unsur pendukung; dan
6. f.unsur pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Unsur
(2)Unsur pelaksana tugas pokok perwakilan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Kementerian Kelompok II terdiri atas:
1. a.unsur pemimpin;
2. b.unsur pembantu pemimpin;
3. c.unsur pelaksana;
4. d.unsur pengawas; dan
5. e.unsur pendukung.
(2)Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, dan keuangan selain memiliki unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

Pasal 8

(1)Unsur pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a, yaitu Menteri. (21 Menteri mempunyai tugas memimpin Kementerian.

Pasal 9

(1)Unsur pembantu pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (1) huruf b, yaitu Sekretariat Jenderal.
(2)Sekretariat
(2)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(3)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. Pasal 1 1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian;
b.koordinasi dan pen5rusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan pen5rusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barangljasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1l Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi Kementerian Negara;

1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9l6);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\
4.Undang. . .
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. ORGANISASI

BAB I

KELOMPOK KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 1

Kementerian Negara terdiri atas:

1.Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 4.Kementerian...
4.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5.Kementerian SekretariatNegara;
6.Kementerian Dalam Negeri;
7.Kementerian Luar Negeri;
8.KementerianPertahanan;
9.Kementerian Agama;
10.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11.Kementerian Keuangan;
12.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13.Kementerian Kesehatan;
14.Kementerian Sosial;
15.Kementerian Ketenagakerjaan;
16.Kementerian Perindustrian;
17.Kementerian Perdagangan;
18.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
19.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat;
20.Kementerian Perhubungan; 2I. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
22.Kementerian Pertanian;
23.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
25.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
26.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
27.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
28.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
29.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
30.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
31.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatifl Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
32.Kementerian
32.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33.Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
34.Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 2

(1)Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 adalah Kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Koordinator. (21 Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok I.
(3)Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka2l, angka 22, angka23, angka 24, angka 25, dan angka 26 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok II.
(4)Kementerian... (41 Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 27, angka28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, dan angka 34 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok III.

BAB II

KEMENTERIAN KELOMPOK I DAN KEMENTERIAN KELOMPOK II

Pasal 3

Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat

(3), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 4

(1)Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
(2)Tugas... REPUBLIK INDONESTA (21 T\rgas kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peran kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kementerian Kelompok I menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
2. b.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. c.pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
4. d.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kementerian Kelompok II menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
2. b.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. c.pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
4. d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
5. e.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
(3)Selain...
(3)Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II juga menyelenggarakan fungsi :
1. a.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
2. b.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
(4)Berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Presiden, Kementerian menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing Kementerian.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Kementerian Kelompok I terdiri atas:
1. a.unsur pemimpin;
2. b.unsur pembantu pemimpin;
3. c.unsur pelaksana;
4. d.unsur pengawas;
5. e.unsur pendukung; dan
6. f.unsur pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Unsur
(2)Unsur pelaksana tugas pokok perwakilan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Kementerian Kelompok II terdiri atas:
1. a.unsur pemimpin;
2. b.unsur pembantu pemimpin;
3. c.unsur pelaksana;
4. d.unsur pengawas; dan
5. e.unsur pendukung.
(2)Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, dan keuangan selain memiliki unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

Pasal 8

(1)Unsur pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a, yaitu Menteri. (21 Menteri mempunyai tugas memimpin Kementerian.

Pasal 9

(1)Unsur pembantu pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (1) huruf b, yaitu Sekretariat Jenderal.
(2)Sekretariat
(2)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(3)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

a.koordinasi kegiatan Kementerian;
b.koordinasi dan pen5rusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan pen5rusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barangljasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KELOMPOK KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 1

Pasal 2

KEMENTERIAN KELOMPOK I DAN KEMENTERIAN KELOMPOK II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KELOMPOK KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 1

Pasal 2

KEMENTERIAN KELOMPOK I DAN KEMENTERIAN KELOMPOK II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 Tahun 2020