DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2017

Nomor: 99
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; b. c. d. Mengingat . . . R E P rr J.T'[ t,',?otf; * . r, o : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESE.IAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keiuarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
2.Keluarga. . 2. 3. PRES IDEN REPUT.'n_Jf DoNEsrA Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

PENYELENGGARAAN GERAKAN PKK

Pasal 2

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dilakukan melalui Gerakan PKK.

Pasal 3

Menteri menyelenggarakan Gerakan PKK secara nasional. Gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa/lurah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga melalui Gerakan PKK sesuai dengan kewenangannya. 4.

(1)
(2)
(3)Penyelenggaraan PRES I DEN
(3)Penyelenggaraan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dan berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Gerakan PKK secara nasional, Menteri bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 5

Penyelenggaraan Gerakan PKK meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pembinaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
d.pelaporan.

Pasal 6

Untuk mendukung penyelenggaraan Gerakan PKK, Menteri mengelola sistem informasi manajemen Gerakan PKK secara terpadu.

Pasal 7

Perencanaan Gerakan PKK (sepuluh) program pokok Kesejahteraan Keluarga.

(2)Program pokok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berpedoman pada:
1. a.rencana induk Gerakan PKK; dan
2. b.strategi Gerakan PKK. dilakukan melalui 10 pemberdayaan dan

Pasal 8

(2t PRESIOEN

Pasal 8

(1)Rencana induk Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2\ huruf a disusun dan ditetapkan oleh Menteri. Rencana induk berisi:
1. a.visi dan misi;
2. b.asas;
3. c.tujuan dan sasaran; dan
4. d.operasionalisasi 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan Kesej ahteraan Keluarga. Rencana induk disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 9

Strategi Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disusun oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa/lurah sesuai dengan kewenangannya. Strategi Gerakan PKK berisi:

a.isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi dan misi;
b.rumusan proses dan metode pelaksanaan Gerakan PKK; dan
c.perencanaan program Gerakan PKK.

(3)
(1)(21
(3)Dalam PRES I DEN
(3)Dalam men)rusun strategi Gerakan PKK, Menteri melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(4)Strategi Gerakan PKK yang disusun oleh gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa/lurah disampaikan kepada Menteri secara berjenjang.

Pasal 10

Ketentuan mengenai metode rencana induk dan strategi Peraturan Menteri. dan mekanisme penyusunan Gerakan PKK diatur dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila; gotong royong; pangan; sandang; perumahan dan tata laksana rumah tangga; pendidikan dan keterampilan; kesehatan; pengembangan kehidupan berkoperasi; kelestarian lingkungan hidup; dan perencanaan sehat.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESE.IAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keiuarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
2.Keluarga. . 2. 3. PRES IDEN REPUT.'n_Jf DoNEsrA Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

PENYELENGGARAAN GERAKAN PKK

Pasal 2

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dilakukan melalui Gerakan PKK.

Pasal 3

(1)
(2)
(3)Penyelenggaraan PRES I DEN
(3)Penyelenggaraan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dan berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Gerakan PKK secara nasional, Menteri bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 5

Penyelenggaraan Gerakan PKK meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pembinaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
d.pelaporan.

Pasal 6

Untuk mendukung penyelenggaraan Gerakan PKK, Menteri mengelola sistem informasi manajemen Gerakan PKK secara terpadu.

Pasal 7

Perencanaan Gerakan PKK (sepuluh) program pokok Kesejahteraan Keluarga.

(2)Program pokok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berpedoman pada:
1. a.rencana induk Gerakan PKK; dan
2. b.strategi Gerakan PKK. dilakukan melalui 10 pemberdayaan dan

Pasal 8

(2t PRESIOEN

Pasal 8

(1)Rencana induk Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2\ huruf a disusun dan ditetapkan oleh Menteri. Rencana induk berisi:
1. a.visi dan misi;
2. b.asas;
3. c.tujuan dan sasaran; dan
4. d.operasionalisasi 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan Kesej ahteraan Keluarga. Rencana induk disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 9

a.isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi dan misi;
b.rumusan proses dan metode pelaksanaan Gerakan PKK; dan
c.perencanaan program Gerakan PKK.

(3)
(1)(21
(3)Dalam PRES I DEN
(3)Dalam men)rusun strategi Gerakan PKK, Menteri melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(4)Strategi Gerakan PKK yang disusun oleh gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa/lurah disampaikan kepada Menteri secara berjenjang.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN GERAKAN PKK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN GERAKAN PKK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2021