DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2021

Nomor: 34
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan di Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Gubernur mempuyai tugas untuk menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneis Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
10.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 5); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat selaku Pembina Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
6.Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
7.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga kemasyarakatan Desa/Keluarahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengordinasikan kelompok dasawisma.
8.Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
9.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
10.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mental spiritual dan fisik material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK di Sulawesi Barat.

Pasal 3

BAB II

KEWENANGAN, PENYELENGGARAAN, PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN KOORDINASI

Pasal 4

Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah di Provinsi yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK kepada perangkat daerah terkait di tingkat Provinsi.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilakukan melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK.
(2)10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penghayatan dan pengamalan Pancasila;
2. b.gotong royong;
3. c.pangan;
4. d.sandang;
5. e.perumahan dan tata laksana rumah tangga;
6. f.pendidikan dan keterampilan,
7. g.kesehatan;
8. h.pengembangan kehidupan berkoperasi;
9. i.kelestarian lingkungan hidup; dan
10. j.perencanaan sehat.

Pasal 6

(1)Uraian dan bentuk pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), meliputi :
1. a.program penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling sedikit dengan cara :
  1. 1.pembinaan karakter keluarga melalui pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga;
  2. 2.pembinaan keluarga sadar hukum;
  3. 3.pembinaan kesadaran bela negara;
  4. 4.pembinaan pencegahan penyelahgunaan narkoba;
  5. 5.pembinaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
  6. 6.pembinaan pencegahan perdagangan manusia; dan
  7. 7.pembinaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
2. b.program gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
  1. 1.menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial;
  2. 2.memberdayakan kelompok lanjut usia;
  3. 3.partisipasi dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat; dan
  4. 4.berpartisipasi dalam program pembangunan.
3. c.program pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
  1. 1.menggerakkan Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui halaman asri teratur indah dan nyaman;
  2. 2.menggerakkan keluarga dalam percepatan keanekaragaman konsumsi pangan;
  3. 3.menggerakkan keluarga mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan
  4. 4.mendukung dan berperan serta dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan.
4. d.program sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
  1. 1.membudayakan perilaku berbusana sesuai moral budaya Indonesia;
  2. 2.memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu; dan
  3. 3.pengembangan pola pendampingan kepada usaha sandang kecil mikro.
5. e.program perumahan dan tata laksana rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
  1. 1.memasyarakatkan pemanfaatan sumber daya energi dan teknologi tepat guna;
  2. 2.pembinaan rumah sehat layak huni; dan
  3. 3.meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tata laksana rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan keluarga.
6. f.program pendidikan dan keterampilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat
(2)huruf f, dilaksanakan paling sedikit dengan cara :

1.pembinaan keluarga tentang wajib belajar dua belas tahun;
2.menggerakkan Keluarga dalam peningkatan keterampilan dan pendidikan;
3.memfasilitasi peningkatan kapasitas tutor kelompok belajar paket A, paket B, dan paket C melalui kerja sama dengan instansi terkait; dan
4.meningkatkan kapasitas pelatih dan kader PKK dengan menggunakan modul pelatihan PKK.

g.program kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
1. 1.menggerakkan keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat;
2. 2.pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
3. 3.pembinaan keluarga yang sadar gizi;
4. 4.mendukung program pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan; dan
5. 5.pembinaan keluarga dalam pelaksanaan imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular serta asuhan mandiri dalam keluarga.
h.program pengembangan kehidupan berkoperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
1. 1.menggerakkan keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga;
2. 2.pembinaan keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK;
3. 3.mendorong pembentukan koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK; dan
4. 4.mengembangkan kreatifitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi infromasi.
i.program kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf I, dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
1. 1.pembinaan keluarga dalam memelihara dan menjaga lingkungan bersih dan sehat; dan
2. 2.melestarikan lingkungan hidup.
j.program perencanaan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
1. 1.pembinaan keluarga dalam meningkatkan keluarga berencana menuju keluarga berkualitas; dan
2. 2.melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan keluarga sehat.

(2)Dukungan keterkaitan perangkat daerah terhadap pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan kesesuaian tugas dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah, meliputi:
1. a.program penghayatan dan pengamalan Pancasila, terkait dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
2. b.program gotong royong, terkait dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, Dinas Sosial Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah dan Dinas Tenaga Kerja Daerah;
3. c.program pangan, terkait dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Daerah, Dinas Perkebunan Daerah, Dinas Kehutanan Daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
4. d.program sandang, terkait dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustian, Koperasi dan UKM Daerah dan Dinas Pariwisata Daerah;
5. e.program perumahan dan tata laksana rumah tangga, terkait dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah, dan Dinas Transmigrasi Daerah;
6. f.program pendidikan dan keterampilan, terkait dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Tenaga Kerja Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah;
7. g.program kesehatan, terkait dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah, Dinas Kehutanan Daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
8. h.program pengembangan kehidupan berkoperasi, terkait dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustian, Koperasi dan UKM Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah, dan Dinas Sosial Daerah;
9. i.program kelestarian lingkungan hidup, terkait dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah; dan
10. j.program perencanaan sehat, terkait dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.

Pasal 7

(1)Gubernur dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk TP PKK tingkat Provinsi.
(2)Struktur keanggotaan TP PKK di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Ketua : Isteri/Suami Gubernur
2. b.Sekretaris Umum;
3. c.Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga;
4. d.Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga;
5. e.Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga;
6. f.Ketua IV Bidang Kesehatan dan Lingkungan;
7. g.Bendahara;
8. h.Kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV; dan
9. i.Pihak-pihak lain sesuai kebutuhan.
(3)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Kelompok kerja I sebagai pengelola program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong rorong;
2. b.Kelompok kerja II sebagai pengelola program pendidikan, keterampilan dan pegembangan kehidupan berkoperasi;
3. c.Kelompok kerja III sebagai pengelola program pangan, sandang dan perumahan dan tata laksana rumah tangga; dan
4. d.Kelompok kerja IV sebagai pengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat;
(4)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil ketua;
3. c.Sekretaris;
4. d.Anggota.
(5)Jumlah keanggotaan TP PKK tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program PKK.
(6)Struktur keanggotaan TP PKK tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

TP PKK tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a.menyusun rencana kerja PKK sebagai penjabaran hasil Rakernas PKK dan Rakerda sesuai dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
b.menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Provinsi kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi;
c.melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan bimbingan serta memberikan tanggapan/umpan balik ke Kota Administrasi atau Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan program;
d.melaksanakan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD secara tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja TP PKK;
f.mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dari instansi terkait, lembaga kemasyarakatan, lembaga donor dari dalam maupun luar negeri, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, swasta, dan lembaga lain dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan/atau kesetaraan serta saling menguntungkan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
g.melaksanakan tugas lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat Provinsi sesuai kewenangannya

Pasal 9

(1)Apabila Gubernur seorang perempuan/laki-laki yang tidak mempunyai istri, maka Ketua TP PKK ditunjuk oleh Gubernur.
(2)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TP PKK Provinsi dengan mengutamakan istri/suami Wakil Gubernur sebagai Ketua.

Pasal 10

TP PKK Provinsi bertanggung jawab dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK di wilayah Provinsi.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN, PENYELENGGARAAN, PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN KOORDINASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN, PENYELENGGARAAN, PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN KOORDINASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2017