DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Qanun Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS OANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Ganun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 88 ayat (2) huruf c diubah, ayat (3) huruf a, huruf b dan “huruf c dihapus, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c dihapus, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c dihapus, dan ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c dihapus, ayat (7) diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1)Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari: Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, dan . Kelompok Jabatan Fungsional. a. b. d. e. £ 8
(2). Sekretariat, terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Umum,
2. b.Sub Bagian Keuangan, dan
3. c.Sub Bagian Program dan Pelaporan.
(3)dihapus
(4)dihapus
(5)dihapus
(6)dihapus
(7)Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Oanun ini.

2.Ketentuan Pasal 89 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

(1)Inspektorat adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah daerah di bidang pembinaan dan pengawasan.
(2)Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekda.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(4)Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 — dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. '
(6)dihapus . Ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf f diubah, ayat (6) huruf a dan b diubah 3. sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

(1)Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari : Kepala Badan, Sekretariat: Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, Bidang Penelitian, Pengendalian dan Percepatan Pembangunan, UPTB: dan Kelompok Jabatan Fungsional. a. b. e. ba
(2)Sekretariat, terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Umum,
2. b.Sub Bagian Penyusunan Program, dan
3. c.Sub Bagian Keuangan.
(3)Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
1. a.Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Produktifitas, dan
2. b.Sub Bidang Investasi, Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan. Tam| pa
(4)Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
1. a.Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Energi, dan
2. b.Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan. |
(5)Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari: ,
1. a.Sub Bidang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, Keistimewaan Aceh dan kebudayaan, dan
2. b.Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan . Kesejahteraan Sosial.
(6)Bidang Penelitian, Pengendalian dan Percepatan Pembangunan, terdiri dari:
1. a.Sub Bidang Penelitian dan Pengendalian Pembangunan, dan
2. b.Sub Bidang Percepatan Pembangunan dan Statistik.
(7)Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Oanun ini. . Diantara huruf f dan huruf g Pasal 96 disisip 1 (satu) huruf yakni huruf f.1,4. sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan,
b.penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, C. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah: d. pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya,
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBK dan APBN,
f.penyiapan bahan Rapat Koordinasi Evaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah, f.1. pelaksanaan Penelitian, Pengendalian dan Percepatan pembangunan,
g.pembinaan UPTB, dan |
h.pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. . Ketentuan Pasal 97 ditambah 1 (satu) huruf yakni hurufj, sehingga Pasal 9715. berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan:

a.menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah,
c.melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD),
d.melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), |
e.melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi, |
f.mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) melalui Tim “Anggaran,
g.menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran, 1 C "3 “h. meneliti dan mengevaluasi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran: i. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah: dan
j.menyusun rencana penelitian, . pengendalian dan percepatan pembangunan di kabupaten. . . Ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 4 (empat) ayat baru, yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga pasal 145 berbunyi sebagai berikut : 6.

Pasal 145

(1)Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah : Kepala Satuan, Sekretariat: Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam: Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Hubungan Antar Lembaga, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur: dan Kelompok Jabatan Fungsional. App
(2)Sekretariat terdiri dari:
1. a.Sub Bagian umum dan Kepegawaian:
2. b.Sub Bagian Program, dan
3. c.Sub Bagian Keuangan.
(8)Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam, terdiri dari:
1. a.Seksi Pembinaan dan Pengawasan: dan
2. b.Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
(4)Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari:
1. a.Seksi Operasi dan Pengendalian: dan
2. b.Seksi Hubungan antar Lembaga.
(5)Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:
1. a.Seksi Linmas dan Bina Potensi Masyarakat: dan
2. b.Seksi Pelatihan Dasar.
(6)Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Oanun ini. . Ketentuan Pasal 146 ditambah 4 (empat) ayat baru, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (S5) dan ayat (6) sehingga Pasal 146 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

(1)Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah perangkat Pemerintah Kabupaten dibidang penegakan pelaksanaan Oanun ketentraman, ketertiban umum dan pembinaan Operasional, penyidikan dan penindakan. e. f. 1 7.
(2)Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda. |
(3)Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
(4)Bidang-Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan Bidang tugasnya.
(5)Seksi-Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
(6)Sub Bagian-Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bagian tugasnya. . Ketentuan Pasal 147 diubah, sehingga Pasal 147 berbunyi sebagai berikut: fl 8.

Pasal 147

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di Bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penegakan kebijakan daerah, sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyididan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup ' peraturan perundang-undangan. . Ketentuan Pasal 164 ayat (2) huruf e dihapus, ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9. 164 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1641

(1)Eselonering jabatan struktural di lingkungan Badan, sebagai berikut : Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II.b, Kepala Pelaksana BPBK adalah jabatan struktural eselon II.b, Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IlI.a, Kepala Sekretariat pada BPBK adalah jabatan struktural eselon III.b, Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b, Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural eselon IV.a, Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a Kepala Seksi pada BPBK adalah jabatan struktural eselon IV.a, Kepala UPTB adalah jabatan struktural eselon IV.a, dan Kepala Sub Bagian pada UPTB adalah jabatan struktural eselon IV.b. b. e. £ n1g L
(2)Eselonering jabatan struktural di lingkungan Inspektorat, sebagai berikut:
1. a.Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.b:
2. b.Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIL.a: Cc. Inspektur Pembantu adalah jabatan struktural eselon III.a: dan
3. d.Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.
(3)Eselonering jabatan struktural di lingkungan Rumah Sakit sebagai berikut:
1. a.Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a,
2. b.Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b,
3. c.Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b,
4. d.Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a, dan
5. e.Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.
(4)Eselonering jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Praja dan Wilayatul Hisbah, sebagai berikut : . Kepala Satuan adalah jabatan struktural eselon II.b: Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.b, Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b, Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a, dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a. Pasal II Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. : Umum Pamong b. d. e. — Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya. Ditetapkan di Blangpidie , padatanggal 20 Tgbrati 2015 M | | 3 Awal SD Diundangkan di Blangpidie “ padatanggal 73 Tebruari 2015M 4 JI: KWAL 1436 H SEKRETARIS DAE || KABUPATEN EH B RAMLI LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2015 NOMOR Z - BUPATI ACEH BARAT para 1436 H Af JUFRI HASANUDD T DAYAK J ta, RANCANGAN OANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LAMPIRAN XVII : INSPEKTORAT NOMOR & TAHUN 2015: KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TANGGAL 20 TebrUdi2015M Ly -AWAL 1430 INSPEKTUR E SEKRETARIAT | L SUBBAG SUBBAG SUBBAG KEUANGAN PROGRAM DAN PELAPORAN — | | | INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR WILAYAH I WILAYAH !I WILAYAH III PEMBANTUWILAYAH IV JABATAN FUNGSIONAL BUPATILAGEH BARAT DAYA, JUFRI 1 "aa BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XIX”: NOMOR TAHUN 2015 , KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TANGGAL 20 Tu ari 2015 M Ly Awal 1436 H KEPALA BADAN KELOMPOK FUNGSIONAL SEKRETARIAT ZID SUB BAGIAN BUBBAGIAN SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM KEUANGAN BIDANG BIDANG BIDANG PEMBANGUNAN PEN ENANAN Pa AN NAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN SUMBER DAN PERCEPATAN KETENAGAKERJAAN DAYA MANUSIA PEMBANGUNAN "— SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUKSI INFRASTRUKTUR,IPTEK DAN DAYA MANUSIA,KEISTIMEWAAN ACEH DAN KEBUDAYAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG "“INVESTASI,/PENGEMBANGAN | PENGEMBANGAN SUMBER ” - PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN INVESTASI,USAHA DAN DAYA, PENATAAN WILAYAH KenNUN DAN KESEJAHTERAAN 1 Pi ERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KERJASAMA PEMBANGUNAN SOSIAL 4 « “ t 2 N RE LAS: Si BUPATI ACEH BARAT DAY J “) (. J BAGAN STRUKTUR ORGANISASI | LAMPIRAN XXIX. ”: OANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH NOMOR” 2 TAHUN 2015 - KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TANGGAL” 219 Tebruari 2015M l SAW 1436 H KEPALA SATUAN ( KELOMPOKFUNGSIONAL |) SEKRETARIAT LL ' 201 SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PROGRAM — KEUANGAN L L 1 BIDANG BIDANG BIDANG PENEGAKAN KEBIJAKAN Pp ai 1 RAMAN, 3 ah NAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH DAN SYARIAT ISLAM LEMBAGA Tn CX Pia Yana Agu SE ng: ha BAL LI." Ckanun Ganun LAena Cab Setra Tahun Nomor Tahun Nomor Tahun SO 201 01 “

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…