DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan,Fungsi,Tugas dan Kewenangan, Kepengurusan MPD, Alat Kelengkapan, Dewan Pakar, Mekanisme Kerja, Sekretariat, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Oanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945: 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893): 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197) | 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Indonesia Nomor 4301): D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), Nomor 244,. Tambahan Lembaran Negara tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik « 10. 11. 12. 13. 14. 15. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485): Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863): Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 14864): | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang- Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117): Oanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3): Ganun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Oanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Oanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menetapkan

Menetapkan dan BUPATI ACEH BARAT DAYA MEMUTUSKAN: OANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 13.

Pasal 1

Dalam Ganun ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 11. 14. 15. 16. 17. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. Majelis Pendidikan Daerah. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat MPD adalah badan Normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang di bentuk untuk menentukan kebijakan di bidang pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diriny untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sistem pendidikan Islami adalah suatu sistem pendidikaan yang berdasarkan pada dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Barat Daya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pa .Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya di sebut DPRK adalah “Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya. Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggaraan kehidupan beragama, adat pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Komite sekolah/madrasah dan dayah adalah lembaga mandiri yang 'beranggota orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah dan dayah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya. Sekolah/madrasah adalah satuan pendidikan yang merupakan:“kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal 10 pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. . Dayah yang disebut juga pesantren adalah lembaga pendidikan thullab atau santri atau pelajarnya bertempat tinggal di dayah atau pesantren tersebut (balee/pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam dan di pimpin oleh teungku dayah. Syart'at Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua “aspek kehidupan. Masyarakat pendidikan adalah kelompok warga negara indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Alat kelengkapan MPD adalah alat kelengkapan yang berdiri dari pimpinan 12 alan. komisi-komisi. Dewan pakar adalah orang yang mempunyai kelebihan dan/atau keahlian di bidang pendidikan. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten dan disetujui oleh DPRK dan ditetapkan dengan Oanun. || Pa

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Ganun ini dibentuk Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 3

MPD berasaskan :

a.Keislaman:
b.Demokrasi:
c.Kepentingan Umum:
d.Keterbukaan:
e.Profesionalitas: dan
f.Akuntabilitas.

Pasal 4

MPD bertujuan:

a.mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan,
b.meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan: dan Cc. menciptakan suasana dan kondisi keterbukaan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. :BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 5

MPD adalah badan normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan dibidang pendidikan.

Pasal 6

MPD mempunyai fungsi :

a.sebagai badan pemikir mengenai pembangunan pendidikan:
b.sebagai badan pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi dan . Pemerintah Kabupaten mengenai pendidikan: sebagai badan penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pendorong pendidik dan pengelola pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi: sebagai badan pengontrol dan penilai pelaksanaan kebijakan dan program- program pendidikan: sebagai badan mediator antara masyarakat dan pemerintah, serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat. Cc. e.

Pasal 7

(1)MPD mempunyai tugas :
1. a.melakukan pendataan, penelitian dan pengembangan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan: ||
2. b.memberi pendapat, saran dan pertimbangan kepada pemerintah Kabupaten dan/atau DPRK mengenai kebijakan pendidikan dan pelaksanaannya, standar mutu pendidikan, sistem pendidikan, kurikulum, pembelajaran dan evaluasi, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, prasarana dan sarana pendidikan, pembiayaan, pendirian sekolah/madrasah dan/atau dayah serta perguruan tinggi swasta: | Cc. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan, serta memotivasi semangat belajar guru, teungku dayah, siswa dan santri untuk berinovasi dan berprestasi:
3. d.mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan, |
4. e.menampung pemikiranptemuan dan aspirasi masyarakat mengenai Pendidikan: i. mendorong pembentukan panitia persiapan pembentukan komite “sekolah/madrasah dan dayah pada lembaga pendidikan yang belum memiliki kepengurusan komite sekolah/dayah masa jabatannya atas usulan kepala sekolah/madrasah dan dayah atau yang sudah habis masa jabatannya atas usulan kepala sekolah/madrasah dan dayah: melakukan pembinaan terhadap komite sekolah/madrasah dan dayah.g.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Keputusan MPD.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, MPD mempunyai kewenangan :

a.. mengawasi pelaksanaan kurikulum pra sekolah/madrasah, sekolah/madrasah n1 dasar, sekolah/madrasah menengah, sekolah/madrasah kejuruan, dan pendidikan dayah serta pendidikan lainnya, | mempersiapkan rancangan konsep sebagai pedoman penilaian dan akreditasi terhadap penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan, pembinaan kurikulum, pembinaan tenaga pendidikan/guru dan pembinaan dayah, melakukan pengawasan materi buku pelajaran serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kualitas/mutu pendidikan dan pembinaan akhlak sesuai tuntunan syariat Islam, mengawasi dan menjaga standar mutu pada semua jenjang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan karakteristik keistimewaan Aceh: menyusun rancangan dan/atau ikut serta memberikan saran dan pendapat terhadap penyusunan rancangan ganun di bidang pendidikan: melakukan penelitian untuk peningkatan mutu pendidikan dan/atau pengembangan pendidikan secara umum dan pendidikan sesuai karakteristik keistimewaan Aceh: menerbitkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pemerintah kabupaten bidang pendidikan: e. £ &

(1)?@
(3)
(4)(S)
(6)
(1)
(2)3) memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang terjadi pada organisasi komite sekolah dan perselisihan antara kepala sekolah dengan komite sekolah/madrasah dan dayah.

BAB IV

KEPENGURUSAN MPD .

Pasal 9

Pembentukan kepengurusan MPD dilakukan dalam musyawarah masyarakat pendidikan. | Musyawarah masyarakat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk :

a.penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan MPD:
b.menyusun rencana kerja MPD masa Jabatan berikutnya:
c.memilih pengurus MPD masa jabatan berikutnya. Musyawarah masyarakat pendidikan sebagaimana dimaksud pada (1), diselenggarakan oleh MPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa kepengurusan MPD. Musyawarah masyarakat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur :
a.perwakilan komite sekolah/madrasah dan dayah,
b.pemerhati Pendidikan: Cc. pengurus MPD: dan
d.organisasi Profesi.
e.pendidikan Tinggi. | Pimpinan MPD menetapkan panitia pelaksanaan musyawarah masyarakat pendidikan untuk memilih pengurus MPD masa kepengurusan periode 3 — berikutnya. “Tata cara musyawarah masyarakat pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan MPD.

Pasal 10

Musyawarah masyarakat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diselenggarakan oleh panitia pelaksana. Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan MPD. Sistern pemilihan pergurus ditentukan dengan langkah :. |

a.mengadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, | |
b.menseleksi bakal calon pengurus sesuai kriteria yang telah ditetapkan, Cc. mengumumkan calon pengurus kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, . menetapkan daftar nama calon: . mengadakan musyawarah pemilihan secara transparan dan demokrasi, dan mengusulkan hasil pemilihan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati. d. e. f

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…