DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan,Wewenang,Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : OANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang . dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya. Bupati adalah Kepala Daerah Aceh Barat Daya dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Lembaga Adat adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Aceh. Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut MAA Kabupaten adalah Majelis penyelenggara kehidupan adat di Kabupaten Aceh Barat Daya. 6. Majelis Adat Aceh Kecamatan yang selanjutnya disebut MAA Kecamatan adalah Majelis Penyelenggaraan kehidupan adat di tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

7.Majelis Adat Aceh Kemukiman yang selanjutnya disebut MAA Kemukiman adalah Majelis Penyelenggaraan kehidupan adat di tingkat Kemukiman dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8.Majelis Adat Aceh Gampong yang selanjutnya disebut MAA Gampong adalah Majelis Penyelenggaraan kehidupan adat di tingkat Gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
9.Imum Mukim adalah Kepala Mukim dan Pemangku Adat di Kemukiman dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. |
10.Keuchik Gampong adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memimpin Pemerintahan Gampong dan merupakan pemangku adat di Gampong. |
11.Hukum Adat adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya. .
12.Adat Istiadat adalah kebiasaan yang bersendikan syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan landasan hidup dalam masyarakat. ||
13.Peradilan Adat Gampong adalah peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Keuchik Gampong dengan anggota: Teungku Meunasah dan para Tuha Peut Gampong, Sekretaris Gampong, Ulama, . Cendikiawan dan Tokoh Adat lainnya. |
14.Peradilan Adat Mukim adalah peradilan perdamaian melaiui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Imum Mukim dengan anggota Imum Chiek dan Para Tuha peut Mukim, Ulama, Cendikiawan dan Tokoh adat lainnya.
15.Ahli Adat crang atau personal yang mempunyai keahlian dalam bidang adat tertentu.
16.Pemangku Lembaga Adat adalah personal yang menjabat dan menjalankan fungsi lembaga adat tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Oanun ini dibentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 3

MAA Kecamatan, MAA Kemukiman dan MAA Gampong dibentuk oleh Bupati.

Pasal 4

“(l) MAA Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten.

(2)MAA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan dalam Kabupaten.
(3)MAA Kemukiman berkedudukan di Kemukiman.
(4)MAA Gampong berkedudukan di Gampong.

Pasal 5

MAA Kabupaten adalah Lembaga Otonomi dan Mitra Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan Adat.

Pasal 6

MAA Kabupaten mempunyai wewenang : a. mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan Adat:

b.membentuk dan mengukuhkan lembaga adat yang berkembang dalam masyarakat, dan
c.menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 7

MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan mempunyai fungsi :

a.pelaksanaan peningkatan pemeliharaan, pembinaan dan menyebarluaskan adat dan hukum adat dalam masvarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia,
b.pelaksanaan peningkatan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, C. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan Adat Mukim dan — Peradilan Adat Gampong,
d.pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam:
e.pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan- badan yang ada kaitannya dengan masalah Adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan agama islam, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku: penyusunan risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat: ikut serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Provinsi dan Kabupaten/Kota: dan
h.mengusahakan perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan syariat islam. ya hh

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Struktur Organisasi MAA Kabupaten terdiri dari :

a.Majelis Pemangku Adat, dan |
b.Pengurus MAA Kabupaten.

Pasal 9

Majelis Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari :

a.Wakil Bupati: |
b.Sekretaris Daerah:
c.Ahli Adat/Pemangku Lembaga Adat, dan
d.Tokoh Adat mewakili kecamatan-kecamatan.

Pasal 10

(1)Pengurus MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari :
1. a.Ketua 1 orang:
2. b.Wakil Ketua 1 Orang:
3. c.Para Ketua Bidang.
(2)Bidang-bidang terdiri dari :
1. a.Bidang Hukum Adat: b. Bidang Adat Istiadat:,
(1)
(2)
(3)(A.
(5)
(6)C. Bidang Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan: d. Bidang Pelestarian Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat, dan
1. e.Bidang Pemberdayaan Putroe Phang.

Pasal 11

MAA Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Wakil Ketua berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua. Bidang-bidang dipimpin oleh Ketua Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua. || Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh satu orang ketua dengan dua orang anggota. Ketua dan Wakil Ketua MAA Kabupaten serta Ketua Bidang dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak boleh dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara. | Struktur pengurus MAA Kabupaten terdiri dari pimpinan dan bidang-bidang sebagaiman tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak

(1)
(2)
(3)terpisahkan dari Oanun ini.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…