DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur 13 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, BAB III Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten, BAB IV Fasilitasi Manasik Haji Mandiri, BAB V Penyelenggaraan Ibadah Haji Untuk Jamaah Calon Haji Asal Kabupaten, BAB VI Transportasi Jamaah Haji Untuk Jamaah Calon Haji Asal Kabupaten, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : OANUN TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI UNTUK JAMAAH CALON HAJI ASAL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB IL

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Oanunini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya.
4.Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5.Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
7.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jamaah Haji.
8.Transportasi Jamaah Haji Kabupaten adalah pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji kabupaten.
9.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jamaah Haji ke Arab Saudi.
10.Debarkasi adalah tempat pemulangan Jamaah Haji dari Arab Saudi.
11.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPIHK adalah panitia haji yang mengelola pelayanan kepada Jamaah Haji di Kabupaten dan unsur pendukung lainnya.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Oanun ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji untuk jamaah calon haji asal Kabupaten.
(2)Tujuan ditetapkannya Oanun ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi Jamaah Haji untuk jamaah calon haji asal Kabupaten agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Oanun ini meliputi :

a.kewenangan Pemerintah Kabupaten,
b.penyelenggaraan Ibadah Haji untuk jamaah calon Haji Asal Kabupaten Aceh Barat Daya,
c.fasilitasi manasik Calon Jamaah Haji,
d.transportasi, Akomodasi dan Konsumsi Jamaah Haji untuk Jamaah Calon Haji Asal Kabupaten Aceh Barat Daya, dan
e.pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk jamaah calon haji asal Kabupaten, Pemerintah Kabupaten berwenang :

a.membentuk PPIHK,
b.melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Instansi terkait,
c.memfasilitasi transportasi, akomodasi dan konsumsi jamaah calon haji asal Kabupaten ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Kabupaten, dan
d.memfasilitasi bantuan keuangan atau bantuan lainnya untuk manasik haji mandiri sesuai dengan kemampuan keuangan Gaerah.

Pasal 5

(1)Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi jamaah calon haji asal Kabupaten ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Kabupaten menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
(2)Pemerintah Kabupaten mengalokasikan biaya operasional dan uang saku Jamaah calon Haji dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah haji untuk calon Jemaah haji asal Kabupaten sesuai kemampuan keuangan Kabupaten.
(3)Besaran mengenai biaya transportasi, biaya Operasional dan uang saku Jemaah calon Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah biaya transportasi pemberangkatan untuk Jemaah calon haji asal Kabupaten ke Embarkasi dan Pemulangan Jamaah Haji dari Debarkasi ke Kabupaten.

Pasal 7

Biaya Operasional dan uang saku Jamaah calon Haji sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

BAB IV

FASILITASI MANASIK HAJI MANDIRI

Pasal 8

(1)Guna tertib peribadatan haji, basi Jamaah Calon Haji asal 2) Kabupaten perlu dibekali pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji melalui manasik haji. Manasik haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1! dilaksanakan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) atau sebutan lain yang telah berbadan hukum. Dalam rangka mendukung manasik haji yang dilaksanakan oleh KBIH, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan atau bantuan lainnya untuk manasik haji mandiri sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
(3)

BAB V

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI UNTUK JAMAAH CALON HAJI ASAL KABUPATEN

Pasal 9

aj Untuk kelancaran Penyelenggaraan ibadah Haji untuk Jamah

(2)calon haji asal Kabupaten, Bupati membentuk PPIHK yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. PPIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
1. a.merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk jamaah calon haji asal Kabupaten:
2. b.melaksanakan koordinasi pelaksanaan Operasional Ibadah Haji untuk jamaah calon haji asal Kabupaten:
3. c.menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan PPIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)
(3)

Pasal 10

Untuk kelancaran, kenyamanan dan kemudahan Jamaah Haji dalam pelaksanaan Ibadah Haji, Bupati mengusulkan Petugas Haji Kabupaten yang menyertai Jamaah Haji dan bertugas membantu Tim Pemandu Haji Kabupaten. Petugas Haji Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :

a.TPHD: dan
b.TKHD. Petugas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional dan transparan. | Jumlah Petugas Haji Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Aceh. (1

(3)(9

BAB VI

TRANSPORTASI JAMAAH HAJI UNTUK JAMAAH CALON HAJI ASAL KABUPATEN

Pasal 11

(1)Penunjukan pelaksanaan sarana transportasi dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan dan efisiensi.
(2)Pelaksanaan sarana transportasi menggunakan angkutan khusus, jika angkutan khusus belum tersedia maka boleh menggunakan angkutan umum atau reguler, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan Jamaah Haji.
(3)Pelaksanaan sarana transportasi wajib memberikan asuransi terhadap Jamaah Haji untuk Jamaah calon haji asal Kabupaten.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penunjukan dan pelaksanaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…