DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Penghasilan,Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK, Belanja Penunjang Kegiatan DPRK, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA. |BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan : 11. 12. 13. 14. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya: Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonomlain sebagai Badan Eksekutif Daerah, Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya: Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan . daerah kabupatenlkota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua, Anggota DPRK adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRK dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat DPRK adalah unsur staf pendukung DPRK, . Sekretaris DPRK adalah Pejabat Perangkat Kabupaten yang memimpin 10 Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya: Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRK, Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-rapat Dinas diluar rapat DPRK yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan, Tunjangan jabatan adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK, Tunjangan Alat Kelengkapan DPRK adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukanya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau 1 Pd (JD Tee? aa,4 Kue | 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Anggota Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Badan Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya: Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK atas jasa pengabdiaanya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat: Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten dan disetujui oleh DPRK dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Tunjangan Keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang memiliki istri/ suami dan anak yang sah, Pejabat Pemerintah adalah pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan, Belanja penunjang Kegiatan adalah belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRK yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRK, Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan setiap bulan sekali untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tujangan Reses adalah tunjangan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dan berikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IL

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBK, meliputi: . uang representasi, . tunjangan keluarga, . tunjangan beras, . uang paket, . tunjangan jabatan, . tunjangan alat kelengkapan, dan . tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRK yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif, dan 2. tunjangan reses. 1 2 3. 4 5 6 7 Fa CA tampa
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf aangka 1, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
(2)Uang Representasi ketua DPRK setara dengan gaji pokok Bupati,
(3)Uang Representasi wakil ketua DPRK sebesar 806 (delapan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRK. |
(4)Uang Representasi Anggota DPRK 7540 (tujuh puluh lima persen) dari uang Representasi ketua DPRK.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan —Kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRK besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan. (Aa

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a. angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebesar 10Yo (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebesar 14546 (seratus empat puluh lima persen) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.Ketua, sebesar 7,546 (tujuh koma lima persen),
2. b.Wakil Ketua, sebesar 5Y6 (lima persen),
3. c.Sekretaris, sebesar 4Yo (empat persen), dan
4. d.Anggota, sebesar 376 (tiga persen), dari tunjangan jabatan Ketua DPRK. Aan, .Hd . i Sapa
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1)Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf b, angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
(2)Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
(3)Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Kabupaten.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum Kabupaten dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. |
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(6)Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan Keuangan Daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali,
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali, dan
3. c.rendah, paling banyak3 (tiga) kali, dari uang Representasi Ketua DPRK. (PX 3

Pasal 9

(1)Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan, |
2. b.jaminan kecelakaan kerja,
3. c.jaminan kematian, dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah Negara dan perlengkapannya,
2. b.kendaraan Dinas jabatan, dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah Negara dan perlengkapannya, dan
2. b.tunjangan transportasi. Pa Kab sm, ana

Pasal 10

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) (4 huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. | Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Selain jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRK disediakan pemeriksaan Kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan
(2)
(3)“pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri/suami dan anak. 1

Pasal 11

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…