Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat &6 (enam) bulan setelah Bupati/Wakil Bupati dilantik, | . bahwa untuk mencapai tujuan yang digariskan dalamb. Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Daya 2005-2025, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022) bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh, Perencanaan Cc, ' Pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan ' lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Oanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 Indonesia Nomor 4179), (aan | , Kd Nan” Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan3. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang . Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara| Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104), 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara .Republik Indonesia Nomor 4548), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700): Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, aa, 15, 16. 17. 13. 10. dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817): Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833): Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887): Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 20. 21. 22. 23. 24. tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Oanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12): Oanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 84), Oanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJP Kabupaten Aceh Barat Daya 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 111), Oanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Oanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Oanun can, Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA dan BUPATI ACEH BARAT DAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : OANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017-2022
BAB I
Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan : OA. 2. NP 10. 11. disingkat Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan bagi seluruh 12. 'Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) adalah dokumen Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya, Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya, . Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya, . Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selajutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. | Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 8 akhir periode perencanaan. | Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melaksanakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut perencanaan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. 2 W 13.Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disebut dengan Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
BAB IL
(| RPJM Kabupaten merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam RKPK.
RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut : BABI : Pendahuluan BABII : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah BABIII : Gambaran Keuangan Daerah | BABIV : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah BABV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BABIX : Penutup .
REM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai :
RPJM Kabupaten wajib dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kabupaten.
RPJM Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ganun ini. | Pa ai kab
BAB III
Pada saat Oanun ini mulai berlaku, Oanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Ganun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun — “ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya. Ditetapkan di Blangpidie pada tanggal Hd | zeckr, 2018M Irham. 1439 H Psi ACEH BARAT A, 1 1 AKMAL IBRAHIM Diundangkan di Blangpidie Pa pada tanggal Kor SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NCEH BARAT DAYA, Ne THAMRIN (TN Kana” LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 12K NOREG OANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH NOMOR (3/45/2018)
Cukup jelas
Cukup jelas.
Membuka PDF…