DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

- Dalam Qanun ini mengatur 12 Pasal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Oanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Dava Tahun Aaggaran 2121: Cc Undang-lindang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara rang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nemor 355i: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan kKabumyater Aceh Barat Daya. Kabupaten Garvo Lues. Kabupaten Aceh Java. Kabupaten Nagan Rava dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Renublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179): .nadang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Xegara “Lermibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286: Eengingat 1N UD 6. Peraturan Pem Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 43535: indang-lindang Namor 25 Tahun 2004 renrang Sisrem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210): Indang-Lndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Arrara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik jndonesia Nomor 4438): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 'Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

52.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46331 Lndang-Lndang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049: -ndang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5495): 4, 8. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan1 Daerah 'Llembaran Negara FKepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Npmeor 5987) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir lengan Undang-Lndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 rentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3679): |. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 1 Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah iILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer 210. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer M)281: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Fengelsiaan xeuangan Badan Lavanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Badan Lgvanan Umum (Lembaran Negara Republik 2612 Nomor 171i. Tambahan Lembaran Negara Pem bis Indonesia Romor 5540j: rintah Nomor 55 Tahun 2005 rentang Dana Perimbangan Uibaran Negara Republik Indonesia Tahu: 2005 Meme 10 Tarnbahan Lemparan Negara Rapublik donesia Nomor 43y3.: Perairan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Poluk ILembaran Negara Republik Indonesia Nomor IS. Tambahan Lanbaran Negara Repubiik ndonesa Nomor 49701 sebagaimana telah diubah dengar Perarutan Perseriarah Nomor ' Tahun 2018 tentang Perubahan KeGua atas Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 2009 tentang Santsen Keuangan Partai Po'uik (Lembaran Negara Repubiik ndonesia Tebur 2018 Nomor 1 Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177: 1 adonesia Tahun ne ELC 1 1 15. 1G 18. 19 20. N)Ol PSeratiiran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akunrans! Pemerintahan (Lembaran Nesara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3163): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 60-1i:
7.Peraruran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak1 Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Pewan Perwakilan Rakiar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106): Peraturan Pemerintah Nomar 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Namor 42): Peraturan Pemerintgh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraruran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang M1 Tgia Cara Evaluasy Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 rentang Perubahan gtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah rentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201i Nomor 525!:
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754): . Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 43 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dans Orerasional:
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintah Laerah:
9.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang klasifikasi. Kodetikasi. dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah: . Peraturan Menten Dalam Negern Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja " —anm 5D N mn yan nm N - Garrahn Talun Anggaran 2021: . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: . Danun Kabupaten Aceh Bara: Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penseriaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Gara nada Perseroan Terharas Rank Aceh: 1 Janur Kabupaten Aceh Barat Dava Nomor 13 Tahun 2016 rentang Pensertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 24 26 27 29 Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila sebagammana telah diubah dengan Yanun Kabupaten Aceh Sarat Dara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan aras Yanun Kabupaten Aceh Barat Dava Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penverraan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila: 30 Yanun Kabupaten Aceh Barat Dara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Dwa Tahun Anggaran 2021: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA dan BUPATI ACEH BARAT DAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : OANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Oanun ini vang dimaksud dengan : !.. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Dara. £ Pemerintah kabuparen adalah Pemerintah Kehuparen Areh Barat Dava APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Dara. -. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Dara. 3. Belanja Daerah adalah Belania Kabupaten Aceh Barat Dara. 83. Pembiayaan Daerah adalah Pembianaan Daerah Kahupaten Aceh Barar Dara.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Dava Tahun Anggaran 2021 semula sebesar kp1.036.931.604 914.00 berkurang sebesar PpIT A67 730 DIT NO) sehingga menjadi Rp! 025 263 872697 00, dengan rincian sebagai berikut : |. Pendapatan Daerah

a.Semula Rp448.776.055.425.00
b.Bertambah iberkurangj Rp/27.922.977.851.00) Jumlah pendavatan daerah setelah neruhahan Rn920.853.077.574.00
1. 2.Belanja Daerah:
a.Semula Rp1.036.931.804.914.00
b.Bertamban, berkurang: Rpi1.667.732.217.00) Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.035.263.872.647.00 3. Pembiarvaan Daerah
a.Penerimaan Pembiaraan 1) Semula Rp94.155 549.489.070 2) Bertambah, 'herkurangj Rp25.755 245.534,00 Jumlah penerimaan pembiavaan setelah perubahan Rp119.910.795.123.00 bh Pengeluaran Pembiavaan 1) Semula Rp6.000.000.000.09 2) Bertambahj (berkurang! Rp:500.000.000.00) Jumlah pengeluaran pembiavaan setelah perubahan Rp5.500.000.000.00 Jumlah pembiavaan nero setelah perubahan Rp114.410.795.123.00 Sisa lebih pembiavaan anggaran setelah perubahan Rp Pasa! 3 Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. bersumber dari : Pendaparan Asli Daerah 1) Semula Fp106434.6587.211.06 2 Bertambah (berkurangi Rpi19.052.735. 240.001 Jumlah pendanatan as!: daerah setelah peruhahan Rp87.381.951.971.00 Pendapatan Transfer li Semula Rp822 607.168.214.00 2 Bertamban/(berkurangi Rp'7 287.030.611.001 Jumlah pendanatan transfer setelah perubahan Rp815.320.137.603.00 Lain-lain Pendapatan Daerah vang Sah li Semula Rp19.734. 200.600. 00 2) Bertambah/(fberkurangi Rpi1.583.212.000.00) Jumlah lain-lain pendapatan daerah vang sah setelah perubahan Rp18.150.988.ayo.06

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. bersumber dan :

a.Pajak Daerah: 1) Semula Rp1.190 000.000.00 2! Bertambah ''berkurangi Rp Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp7.190.000.000.00 bh. Retribusi Daerah: ll Semula Rp2.272.588.000.09 2) Bertambah 'iberkurang! Rp Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp2.272.588.000,00 p cc. Hasil Pengelolaan Kekavaan Daerah rang dipisahkan: 1) Semula Rp1.600.000.000.00 2) Bertambah, iberkurangj Rp Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp1.600.000.000.06 Gd. Zakat: ll Semulg Rp3 000.000.000.00 2) Bertambah/iberkuirang| Rp........... Jumlah Fakat setelah nerubahan R53 061 000.000.600
e.Laim-lain Pendaparan Asli Daerah yang Sah: IP Semula Rp134 4UU VUW.UU 21 Bertambahtberkurang, Rpi.583.212.000.00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp18.150.988.000.00 Pendapatan Transier sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. bersuinber dat: :
a.Transfer Pemerintah Pusat: li Semula Rp798.608.357 406.00 2) Bertambah 'tberkurangi Rp110.400.247.946.00) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp788 208100 LAN 00
b.Transfer Antar Daerah. 1) Semula Rp23.998 810.808.900 2) Bertambah, (berkurang) Rp3.113.217.335,00 Jumlah wansfer antar daerah setelah perubahan Rp27.112.028.143.00 2) K Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. bersiimber dari:
a.Pendapatan Hibah li Semula Rp3.250.000.000.00 No Bertambah iherku rang! Rp2 OSN 000 00000 Jumlah hibah serelah perubahan Rp1.200.000.000.00
h.Dana Darurat lh Semula Rp... 2) Beriambah (berkurangi Rp Jumlah dana daruirar serelah perubahan Rp Cc. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 1) Semula Rp16 484. 200.900.60 2) Bertambah Iberkurangi Rp486.788.000.00 Jumlah iain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah perubahar Rp16.950.988.000.00 » 3)

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. terdiri atas : Belanja Operasional: 11 “SemulaRp621 460.004 281.00 2) Bertambah/iberkurang Rp9.839.941.692.00 Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan Rp611.620.262.589.00 Belania Modai: A 1 Semula Rn202388597 40300 2 Bertambah Iberkurangi Rp5.557.294.568.00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp208.945.891.976.00 Belanja Tidak Terduga: 1 Semula Rp48.759 699 993.00 2! Bertambahj (berkurang: Rp2.448.188.602.00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setejah perubahan Rp51.207.888.595.00 Belanja Transer: 1) Semula Rp164 323103.232.00 2) Bertambah: iberk urang: Rpi833.273.695.00) Jumlah Belanja Iransier sewiah perubahan #Fp1b3.489.829.537.00 Pasal h Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. terdiri atas :

a.Belania Pegawai 1 Semula Rp349 357i 953.703.006 2) Berrambah herkurangi Rp22.744.212.989.00 Jumlah Belanja Pegawai: setelah perubahan Rp326.827.740.714.00 bh. Belania Barang dan.Iasa Ih Semula Rp229532 878 101.00 2) Bertambah. berkurang, Rp33.124455.404.600 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp248.457338 SUS.0G Cc. Belanja Bunga 1) Semula Rp 2 Bertambah tberkurangi Rp... .... Jumlah Belanja Biinga setelah perubahan Rp Jd. Belanja Subsidi li Semula Rp0... 2 Bertambah, Iberkurangi Rp Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp
e.Belanja Hibah l) Semula Rp44.370.368.317.00 2) Bertambah /iberkurangi| Rp!16.030.153.800.00) Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp28.340.214.517.00 f Belania Bantiian Sosial | Semula Rp7.185.904.160.00 2) Bertambah, (berkurangi Rp809.969.693.00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp7.994.973.853.00

(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Tanah 1) Semula Rp8.929.175.656,00 2) Bertambah, (berkurangj Rpi3.575.689.156.00) Jumlah Belanja Modal Tanah sereiah perubahan Rp5.353.506.500,00
2. b.Belanja Moda! Peralaran dan Mesin 1) Semula Rn35.296.837 476.00 2) Bertambah: (berkurang Rp3.010.049.099,.00 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp38.306.886.575.00 Cc. Belanja Modal Bangunan dan Gedung 1) Semua Rp31.511. 160.174.00 2! Bertambah (berkurang) Rp679 035.885.000 Jumlah Belania Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan Rp52.190.196.059.00 ci. Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi l) Semula Rp105.871.589.102.00 2! Bertambah 'iberkurang| Rp4.210.4-40.364.00 Jumlah belanja Modal Jalan, Jaringan. dan Irigasi setelah perubahan Rp110.152.329. 466.00
3. e.Belanja Modal Aset Terap Lainnva 1) Semula Rp659.535.000.00 2) Bertambah (herkurangi Rp2.253.438.376,00 Jumlah Belania Modal Aset Terap Lainnya setelah perubahan Rp2.912 973.376.000 | Belanja Nodai Aset Lainnva: 1) Semula Rp20.006.000.00 21 Bertambah, Iberkurangi Rpi20.000.900.00) Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah perubahan Rp 3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c. terdiri atas Belanja Tidak Terduga. vaitu:
4. a.Semuia Rp48.759.6599. 993.00
5. b.Bertambah. tberkuransi Rp2.448 188.662.000 Jumlah Tidak Terduga seteiah perubahan Rp51.207.888.595.00 i4j Belanja Transfer sehagaimara dimaksud dalam Pasal 5 huruf d. terdiri atas :
6. a.Belanja Bagi Hasil 1) Semula Rp1 083.256.152.00 D2» Bertambah Iberkurangi Rp... Jumlah Beianja Bagi Hasil setelah peruhahan Rp1.063.286.132.00
7. b.Belanja Bantuan Keuangan R 1 Semula Rp16.250 SIT. 100.00 2) Bertambah "berkurang Rpi8S33.272.695,00) Jumlah Belanja Bantuan keuangan setelah perubahan Rp162.425.543. 403.00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a.Penerimaan Pembiaraan » 1) Semula Rp94 155. 549.439.00 2) Bertambah/(berkurang! Rp25.755.245.634.00 Jumlah Penerimaan Pembiaraan setelah perubahan Rp119.910.795.123,00 Pengeluaran Pembiaraan. li) Semula Rn6.000 006 Oan.90 2) Bertambah (berkurang! Rp'500.000.000.00) Jumlah Pengeluaran Pembiavaan setelah perubahan Rp35.500.000.000.00 Pasal S Penerimaan pembiar aan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula Rp94.155.549.489.00 2) Bertambah: 'berkurang| Rp25.755.245,634.00 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya serelah perubahan Rp119.910 795 123.00 ». Pencairan dana cadangan | Semula Rp... 2) Bertambah'tberkurang| Rp... Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp Cc. Hasil penjualan kekayaan daerah rang dipisahkan IL Semula Rp0... 2) Bertambah '/(berkurangi Rp Jumlah hasil penjualan kekavaan daerah vang dipisahkan setelah perubahan Rp
d.Penerimaan pinjaman daerah 1 Semula Rp... 2) Bertambah, iberkurangi Rp Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp ?. Penerimaan kembali nemberian pinjaman daerah 1, Semula Rn... 2 Bertambah, (berkurang) Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp.......... h Penerimaan pembiaraa perundang-undangan 1 Semua Rp... 2) Bertambah. iberkurangi Rp Jumlah penerimaan pembiaraan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sereiah perubahan Rp Pengelyaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b. terdiri atas :
a.Pembentukan dana cadangan 1) Semula Rp... 2) Bernambah/iberkurangj Rp Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp ». ernvertaar modal daerah 1) Semula Rp6.000.000.0906.00 2) Bertambah herkurangi Rp1500.000.000.00) Jumlah penvertaati modal daerah setelal: pelubalian Rp5.500.060.900.0 Cc. Pembayaran cicilan pokok utang vang jatuh tempo Semula Bp... 2) Bertambah '(Berkurangi Rp Jumlah pembararan cicilan pokok utang vang jatuh tempo setelah perubahan Rp.
d.Pemberian Pinjaman Daerah 1 Semula Rp... Rp lamnva sesuai dengan ketentuan peraturan n 1 2 Bertambah (Berkurangj Rp Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp £. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan HN Semiila Rn 2) Bertambah, iBerkurangi Rp. Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnva sesuai dengan gengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp Pasal Y ITL Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. dengan Peraturan Bupati. Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Ganun ini. vang selanjuma dimasukan dalam Peraruran Bupati Aceh Barar Dara tentang Pemihahan aras Peniaharan Peruhahan Anggaran Pendanaran dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021. 2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada avat (2) meliputi :
a.Bencana alam. bencara non-alam. bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa:
b.Pelaksanaan onerasi pencanan dar pertolongan: dan/atau C. (Kerusakan sarana-prasarana ang dapat mengganggu kegiatan pelayanan nubuh Keperluan mendesax sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliput :
a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelavanan Dasar masvarakat vang anggarannya beiim tersedia dalam tahun anggaran berjalan: bh. Belanja daerah vang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib: C. Pengeluaran daerah vang berada diluar kendali Pemerintah Daergh dan tidak dapat diprediksikan sebelumma. serta amanat peraturan perundang-undangan: dan/atau d. Pengeluaran daerah lainnva vang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian sang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan arau masvarakat. Fasal 19 Jraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak erpisankan dari Yanyn mi rerdin dari : |. Lampiran I Ringkasar Perubahan APBD vang Diklasifikasi Menurut Kelompok Milea leris Pendapatan, Belanja. dan Pembiaraan:
1. 2.Lampiranll Ringkasan Perubahan APBD vang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahar. Daerah dan Organisasi: . Lampiran!!! Rincian Perubahan AP2D Menurut Urusan Pemerintahan| Daerah. Organisasi. Program. Kegiatan. Sub Kegiatan. Kelompok. Jenis Pendapatan. Belanja. dan Pembiavaan:
2. 4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah. Urgarisas!. Program. Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan heserta Keluaran:
3. 3.Lampiran V kekapitulasi Peruhahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan crusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara: ». Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM:1 Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 13 erubahan APBD):
4. 3.Lampiran VIII Sinkrorisasi Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD, 9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
5. 10.Lampiran X Laporan keuangan Pemerintah Daerah vang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah: dar Il. Lampiran Xl Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupau Aceh Barar Darya menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendaparan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 12

(Janun ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan. Agar setiap orang mengerahilinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penemparannva dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daru. Diterapkan di Blangpidie nada tanggal 26 Okler 2021 M 19 Reel. ME 1443 H fx PATI ACEH BARAT D- AG —— AKMAL IBRAHIM Diundangkan di Blangpidie pada tanggal 27 Dkioker 2 30 Rnbrie AnaO 1443 p Pjr. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.g ! 1 SALMAN ALFARISI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2021 NOMOR 142 NOREG' OANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA. PROVINSI ACEH 3 124120211

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

52.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46331 Lndang-Lndang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049: -ndang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5495): 4, 8. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan1 Daerah 'Llembaran Negara FKepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Npmeor 5987) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir lengan Undang-Lndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 rentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3679): |. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 1 Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah iILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer 210. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer M)281: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Fengelsiaan xeuangan Badan Lavanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Badan Lgvanan Umum (Lembaran Negara Republik 2612 Nomor 171i. Tambahan Lembaran Negara Pem bis Indonesia Romor 5540j: rintah Nomor 55 Tahun 2005 rentang Dana Perimbangan Uibaran Negara Republik Indonesia Tahu: 2005 Meme 10 Tarnbahan Lemparan Negara Rapublik donesia Nomor 43y3.: Perairan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Poluk ILembaran Negara Republik Indonesia Nomor IS. Tambahan Lanbaran Negara Repubiik ndonesa Nomor 49701 sebagaimana telah diubah dengar Perarutan Perseriarah Nomor ' Tahun 2018 tentang Perubahan KeGua atas Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 2009 tentang Santsen Keuangan Partai Po'uik (Lembaran Negara Repubiik ndonesia Tebur 2018 Nomor 1 Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177: 1 adonesia Tahun ne ELC 1 1 15. 1G 18. 19 20. N)Ol PSeratiiran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akunrans! Pemerintahan (Lembaran Nesara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3163): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 60-1i:
7.Peraruran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak1 Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Pewan Perwakilan Rakiar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106): Peraturan Pemerintah Nomar 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Namor 42): Peraturan Pemerintgh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraruran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang M1 Tgia Cara Evaluasy Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 rentang Perubahan gtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah rentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201i Nomor 525!:
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754): . Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 43 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dans Orerasional:
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintah Laerah:
9.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang klasifikasi. Kodetikasi. dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah: . Peraturan Menten Dalam Negern Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja " —anm 5D N mn yan nm N - Garrahn Talun Anggaran 2021: . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: . Danun Kabupaten Aceh Bara: Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penseriaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Gara nada Perseroan Terharas Rank Aceh: 1 Janur Kabupaten Aceh Barat Dava Nomor 13 Tahun 2016 rentang Pensertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 24 26 27 29 Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila sebagammana telah diubah dengan Yanun Kabupaten Aceh Sarat Dara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan aras Yanun Kabupaten Aceh Barat Dava Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penverraan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila: 30 Yanun Kabupaten Aceh Barat Dara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Dwa Tahun Anggaran 2021: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA dan BUPATI ACEH BARAT DAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : OANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Pasal 2

a.Semula Rp448.776.055.425.00
b.Bertambah iberkurangj Rp/27.922.977.851.00) Jumlah pendavatan daerah setelah neruhahan Rn920.853.077.574.00
1. 2.Belanja Daerah:
a.Semula Rp1.036.931.804.914.00
b.Bertamban, berkurang: Rpi1.667.732.217.00) Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.035.263.872.647.00 3. Pembiarvaan Daerah
a.Penerimaan Pembiaraan 1) Semula Rp94.155 549.489.070 2) Bertambah, 'herkurangj Rp25.755 245.534,00 Jumlah penerimaan pembiavaan setelah perubahan Rp119.910.795.123.00 bh Pengeluaran Pembiavaan 1) Semula Rp6.000.000.000.09 2) Bertambahj (berkurang! Rp:500.000.000.00) Jumlah pengeluaran pembiavaan setelah perubahan Rp5.500.000.000.00 Jumlah pembiavaan nero setelah perubahan Rp114.410.795.123.00 Sisa lebih pembiavaan anggaran setelah perubahan Rp Pasa! 3 Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. bersumber dari : Pendaparan Asli Daerah 1) Semula Fp106434.6587.211.06 2 Bertambah (berkurangi Rpi19.052.735. 240.001 Jumlah pendanatan as!: daerah setelah peruhahan Rp87.381.951.971.00 Pendapatan Transfer li Semula Rp822 607.168.214.00 2 Bertamban/(berkurangi Rp'7 287.030.611.001 Jumlah pendanatan transfer setelah perubahan Rp815.320.137.603.00 Lain-lain Pendapatan Daerah vang Sah li Semula Rp19.734. 200.600. 00 2) Bertambah/(fberkurangi Rpi1.583.212.000.00) Jumlah lain-lain pendapatan daerah vang sah setelah perubahan Rp18.150.988.ayo.06

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. bersumber dan :

a.Pajak Daerah: 1) Semula Rp1.190 000.000.00 2! Bertambah ''berkurangi Rp Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp7.190.000.000.00 bh. Retribusi Daerah: ll Semula Rp2.272.588.000.09 2) Bertambah 'iberkurang! Rp Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp2.272.588.000,00 p cc. Hasil Pengelolaan Kekavaan Daerah rang dipisahkan: 1) Semula Rp1.600.000.000.00 2) Bertambah, iberkurangj Rp Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp1.600.000.000.06 Gd. Zakat: ll Semulg Rp3 000.000.000.00 2) Bertambah/iberkuirang| Rp........... Jumlah Fakat setelah nerubahan R53 061 000.000.600
e.Laim-lain Pendaparan Asli Daerah yang Sah: IP Semula Rp134 4UU VUW.UU 21 Bertambahtberkurang, Rpi.583.212.000.00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp18.150.988.000.00 Pendapatan Transier sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. bersuinber dat: :
a.Transfer Pemerintah Pusat: li Semula Rp798.608.357 406.00 2) Bertambah 'tberkurangi Rp110.400.247.946.00) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp788 208100 LAN 00
b.Transfer Antar Daerah. 1) Semula Rp23.998 810.808.900 2) Bertambah, (berkurang) Rp3.113.217.335,00 Jumlah wansfer antar daerah setelah perubahan Rp27.112.028.143.00 2) K Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. bersiimber dari:
a.Pendapatan Hibah li Semula Rp3.250.000.000.00 No Bertambah iherku rang! Rp2 OSN 000 00000 Jumlah hibah serelah perubahan Rp1.200.000.000.00
h.Dana Darurat lh Semula Rp... 2) Beriambah (berkurangi Rp Jumlah dana daruirar serelah perubahan Rp Cc. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 1) Semula Rp16 484. 200.900.60 2) Bertambah Iberkurangi Rp486.788.000.00 Jumlah iain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah perubahar Rp16.950.988.000.00 » 3)

Pasal 5

a.Belania Pegawai 1 Semula Rp349 357i 953.703.006 2) Berrambah herkurangi Rp22.744.212.989.00 Jumlah Belanja Pegawai: setelah perubahan Rp326.827.740.714.00 bh. Belania Barang dan.Iasa Ih Semula Rp229532 878 101.00 2) Bertambah. berkurang, Rp33.124455.404.600 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp248.457338 SUS.0G Cc. Belanja Bunga 1) Semula Rp 2 Bertambah tberkurangi Rp... .... Jumlah Belanja Biinga setelah perubahan Rp Jd. Belanja Subsidi li Semula Rp0... 2 Bertambah, Iberkurangi Rp Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp
e.Belanja Hibah l) Semula Rp44.370.368.317.00 2) Bertambah /iberkurangi| Rp!16.030.153.800.00) Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp28.340.214.517.00 f Belania Bantiian Sosial | Semula Rp7.185.904.160.00 2) Bertambah, (berkurangi Rp809.969.693.00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp7.994.973.853.00

(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Tanah 1) Semula Rp8.929.175.656,00 2) Bertambah, (berkurangj Rpi3.575.689.156.00) Jumlah Belanja Modal Tanah sereiah perubahan Rp5.353.506.500,00
2. b.Belanja Moda! Peralaran dan Mesin 1) Semula Rn35.296.837 476.00 2) Bertambah: (berkurang Rp3.010.049.099,.00 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp38.306.886.575.00 Cc. Belanja Modal Bangunan dan Gedung 1) Semua Rp31.511. 160.174.00 2! Bertambah (berkurang) Rp679 035.885.000 Jumlah Belania Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan Rp52.190.196.059.00 ci. Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi l) Semula Rp105.871.589.102.00 2! Bertambah 'iberkurang| Rp4.210.4-40.364.00 Jumlah belanja Modal Jalan, Jaringan. dan Irigasi setelah perubahan Rp110.152.329. 466.00
3. e.Belanja Modal Aset Terap Lainnva 1) Semula Rp659.535.000.00 2) Bertambah (herkurangi Rp2.253.438.376,00 Jumlah Belania Modal Aset Terap Lainnya setelah perubahan Rp2.912 973.376.000 | Belanja Nodai Aset Lainnva: 1) Semula Rp20.006.000.00 21 Bertambah, Iberkurangi Rpi20.000.900.00) Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah perubahan Rp 3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c. terdiri atas Belanja Tidak Terduga. vaitu:
4. a.Semuia Rp48.759.6599. 993.00
5. b.Bertambah. tberkuransi Rp2.448 188.662.000 Jumlah Tidak Terduga seteiah perubahan Rp51.207.888.595.00 i4j Belanja Transfer sehagaimara dimaksud dalam Pasal 5 huruf d. terdiri atas :
6. a.Belanja Bagi Hasil 1) Semula Rp1 083.256.152.00 D2» Bertambah Iberkurangi Rp... Jumlah Beianja Bagi Hasil setelah peruhahan Rp1.063.286.132.00
7. b.Belanja Bantuan Keuangan R 1 Semula Rp16.250 SIT. 100.00 2) Bertambah "berkurang Rpi8S33.272.695,00) Jumlah Belanja Bantuan keuangan setelah perubahan Rp162.425.543. 403.00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a.Penerimaan Pembiaraan » 1) Semula Rp94 155. 549.439.00 2) Bertambah/(berkurang! Rp25.755.245.634.00 Jumlah Penerimaan Pembiaraan setelah perubahan Rp119.910.795.123,00 Pengeluaran Pembiaraan. li) Semula Rn6.000 006 Oan.90 2) Bertambah (berkurang! Rp'500.000.000.00) Jumlah Pengeluaran Pembiavaan setelah perubahan Rp35.500.000.000.00 Pasal S Penerimaan pembiar aan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula Rp94.155.549.489.00 2) Bertambah: 'berkurang| Rp25.755.245,634.00 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya serelah perubahan Rp119.910 795 123.00 ». Pencairan dana cadangan | Semula Rp... 2) Bertambah'tberkurang| Rp... Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp Cc. Hasil penjualan kekayaan daerah rang dipisahkan IL Semula Rp0... 2) Bertambah '/(berkurangi Rp Jumlah hasil penjualan kekavaan daerah vang dipisahkan setelah perubahan Rp
d.Penerimaan pinjaman daerah 1 Semula Rp... 2) Bertambah, iberkurangi Rp Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp ?. Penerimaan kembali nemberian pinjaman daerah 1, Semula Rn... 2 Bertambah, (berkurang) Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp.......... h Penerimaan pembiaraa perundang-undangan 1 Semua Rp... 2) Bertambah. iberkurangi Rp Jumlah penerimaan pembiaraan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sereiah perubahan Rp Pengelyaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b. terdiri atas :
a.Pembentukan dana cadangan 1) Semula Rp... 2) Bernambah/iberkurangj Rp Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp ». ernvertaar modal daerah 1) Semula Rp6.000.000.0906.00 2) Bertambah herkurangi Rp1500.000.000.00) Jumlah penvertaati modal daerah setelal: pelubalian Rp5.500.060.900.0 Cc. Pembayaran cicilan pokok utang vang jatuh tempo Semula Bp... 2) Bertambah '(Berkurangi Rp Jumlah pembararan cicilan pokok utang vang jatuh tempo setelah perubahan Rp.
d.Pemberian Pinjaman Daerah 1 Semula Rp... Rp lamnva sesuai dengan ketentuan peraturan n 1 2 Bertambah (Berkurangj Rp Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp £. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan HN Semiila Rn 2) Bertambah, iBerkurangi Rp. Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnva sesuai dengan gengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp Pasal Y ITL Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. dengan Peraturan Bupati. Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Ganun ini. vang selanjuma dimasukan dalam Peraruran Bupati Aceh Barar Dara tentang Pemihahan aras Peniaharan Peruhahan Anggaran Pendanaran dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021. 2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada avat (2) meliputi :
a.Bencana alam. bencara non-alam. bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa:
b.Pelaksanaan onerasi pencanan dar pertolongan: dan/atau C. (Kerusakan sarana-prasarana ang dapat mengganggu kegiatan pelayanan nubuh Keperluan mendesax sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliput :
a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelavanan Dasar masvarakat vang anggarannya beiim tersedia dalam tahun anggaran berjalan: bh. Belanja daerah vang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib: C. Pengeluaran daerah vang berada diluar kendali Pemerintah Daergh dan tidak dapat diprediksikan sebelumma. serta amanat peraturan perundang-undangan: dan/atau d. Pengeluaran daerah lainnva vang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian sang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan arau masvarakat. Fasal 19 Jraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak erpisankan dari Yanyn mi rerdin dari : |. Lampiran I Ringkasar Perubahan APBD vang Diklasifikasi Menurut Kelompok Milea leris Pendapatan, Belanja. dan Pembiaraan:
1. 2.Lampiranll Ringkasan Perubahan APBD vang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahar. Daerah dan Organisasi: . Lampiran!!! Rincian Perubahan AP2D Menurut Urusan Pemerintahan| Daerah. Organisasi. Program. Kegiatan. Sub Kegiatan. Kelompok. Jenis Pendapatan. Belanja. dan Pembiavaan:
2. 4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah. Urgarisas!. Program. Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan heserta Keluaran:
3. 3.Lampiran V kekapitulasi Peruhahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan crusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara: ». Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM:1 Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 13 erubahan APBD):
4. 3.Lampiran VIII Sinkrorisasi Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD, 9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
5. 10.Lampiran X Laporan keuangan Pemerintah Daerah vang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah: dar Il. Lampiran Xl Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupau Aceh Barar Darya menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendaparan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.