DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penambahan Penyertaan Modal, Besaran Penambahan Penyertaan Modal, Deviden atas Penyertaan Modal, Evaluasi, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat menambah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh dan ditetapkan dengan ganun, |
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Oanun Kabupaten Aceh Barat tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh: Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092), 3. Undang-Undang. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 .Nomor 47, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4286) '“ , Tambahan 4. Undang-Undang... ACEH BARAT 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan4. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. tentang Penanaman5. Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan6. Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik ' Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tehtang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 7. 8. Peraturan tentang « Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah: Ganun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180), Oanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 185): Dengan... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT — dan BUPATI ACEH BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: OGANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ganun ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat. . Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang3. dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. . Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya 5. disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat. Penambahan Penyertaan Modal adalah kegiatan menambah penyertaan modal Pemerintah kabupaten kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh. Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah yang dananya 7. - bersumber dari APBK. . Deviden adalah bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak 8. yang diterima Pemerintah Kabupaten berdasarkan rapat umum pemegang saham. . Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh yang selanjutnya . disingkat PDAM Tirta Meulaboh adalah Perusahaan Daerah Air 9. Minum Tirta Meulaboh. 3

(1)
(2)3

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan cara penempatan modal pada PDAM Tirta Meulaboh. Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian kabupaten dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana air minum dan kelancaran operasional PDAM Tirta Meulaboh. Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dananya bersumber dari APBK.

BAB III

BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten melakukan penambahan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Meulaboh sebesar Rp. 400.000.000. (empat ratus juta rupiah). Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialokasikan melalui APBK tahun anggaran 2017. Jumlah Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada PDAM Tirta Meulaboh secara akumulasi dari (1

(2)
(3)” Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2016 berjumlah d) Rp. 30.836.257.000,- (tiga puluh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh rupiah). Jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Meulaboh dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 31.236.257.000,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengalokasian melalui Pengeluaran Pembiayaan pada akun penyertaan modal pada PDAM Tirta Meulaboh dalam APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2017. Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Meulaboh sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dituangkan
(5)
(6)a dalam Berita Acara Penyerahan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabuparen.

Pasal 4

Atas dasar Berita Acara Penyerahan Dana Penyertaan Modal

(6)Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat diatas, PDAM Tirta Meulaboh wajib menerbitkan sertifikat kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten. NN

BAB IV

DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Deviden yang diperolah atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Meulaboh secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB V

EVALUASI

Pasal 6

(1)Evaluasi terhadap pengelolaan penyertaan modal PDAM Tirta Meulaboh dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Bupati dibantu oleh SKPK terkait.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati. KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat. Ditetapkan di Meulaboh pada tanggal 31 Mei 2017M S5 Ramadhan 1438 H /x BUPATI ACEH BARAT / T. ALAIDINSYAH Diunddhgkan di Meulaboh pada tdnggal 31 Mei 2017M ' 5 Ramadhan 1438 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT, Ja h. “ BUKHARI LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR: 3 NOREG OANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (3/33/2017) PENJELASAN ATAS OANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memperkuat struktur modal untuk pengembangan dan peningkatan sarana prasarana air minum dan operasional, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada PD. Air Minum Tirta Meulaboh. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (S) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewajiban modal dengan Peraturan Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan bahwa “Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah”. | Bahwa dengan Oanun ini ditetapkan maka jumlah penyertaan modal Daerah kepada PD. Air Minum Tirta Meulaboh dari Tahun 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 30.836.257.000,- (tiga puluh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh rupiah) dan Tahun Anggaran 2017 - sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Meulaboh dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 31.236.257.000,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk OGanun tantang 3 1 Tambahat Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada Perusahaan Daerah Ait Minum Tirta Meulaboh.

21.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas Pasal 9 0 Cukup jelas

Pasal 3

! Cukup jelas

Pasal 4

: Cukup jelas

Pasal 5

. “Cukup jelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…