DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur pencabutan ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu .

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Pencabutan Beberapa Pasal dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang.
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan Di Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT dan BUPATI ACEH BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PASAL DALAM QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2.

Pasal 2

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat. Diundangkan di Meulaboh pada tanggal 22 A p r i1 2019 M 17 Sya'ban 1440 H i/k EKRETARIS DAERAH BUPATEN ACEH BA ADONIS Ditetapkan di Meulaboh pada tanggal 22 _A p r i1 2019 M 'a'ban 1440 H ÿ*H3UPATj ACÿEH BARAT, RAML1. MS LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 1 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH:( 1/20/20 19) PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PASAL DALAM QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 212

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…