DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur 71 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; BAB III Perubahan Bentuk Hukum; BAB IV Kebijakan Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree; BAB V Nama dan Tempat Kedudukan; BAB VI Bidang Usaha; BAB VII Anggaran Dasar Perseroda Pakat Beusaree; BAB VIII Modal Perseroda Pakat Beusaree; BAB VII Saham Perseroda Pakat Beusaree; BAB IX Organ dan Pegawai Perseroda Pakat Beusaree; BAB X Pegawai; BAB XI Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; BAB XII Rencana Kerja dan Laporan Tahunan; BAB XIII Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; BAB XIV Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan; BAB XV Pembubaran dan Likuidasi; BAB XV Ketentuan Peralihan; BAB XVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PAKAT BEUSAREEa MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PAKAT aS BEUSAREE. V \ BABI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3.Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4.Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree, suatu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda Pakat Beusaree dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9.Komisaris Perseroda Pakat Beusaree adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan. 10, Direksi Perseroda Pakat Beusaree adalah organ yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Pegawai Perseroda Pakat Beusaree adalah pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan.
12.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan. seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD. ÿ
13.Agio . . .
13.Agio saham adalah kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penilaian atau penjualan saham di atas nilai nominalnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pakat Beusaree menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree dimaksudkan sebagai bentuk restrukturisasi BUMD untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Aceh Barat dan memperluas pemerataan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.
(2)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pakat Beusaree menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree bertujuan untuk:

a.meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada perseroan;
b.meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan;
c.memperluas wilayah dan produk perseroan;
d.meningkatkan keuntungan yang optimal berkelanjutan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
e.memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kabupaten lebih efisien, efektif dan produktif;
f.turut serta dan berperan dalam pengembangan Perekonomian Kabupaten Aceh Barat; dan
g.mendorong percepatan investasi dan memperluas lapangan kerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini, meliputi:

a.perubahan bentuk hukum;
b.kebijakan perusahaan perseroan daerah pakat beusaree;
c.nama dan tempat kedudukan;
d.bidang usaha;
e.anggaran dasar perseroda pakat beusaree;
f.modal perseroda pakat beusaree;
g.saham perseroda pakat beusaree;
h.organ dan pegawai perseroda pakat beusaree;
i.kepegawaian;
j.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
k.rencana kerja dan laporan tahunan;
1. 1.penetapan dan penggunaan laba bersih;
m.penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisah
n.pembubaran dan likuidasi; dan
o.ketentuan peralihan. i'1/

BAB III

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 5

(1)Dengan Qanun ini bentuk hukum Perusahaan Daerah Pakat Beusaree yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakat Beusaree diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree.
(2)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan melalui akta pendirian.
(3)Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree.
(4)Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pakat Beusaree menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree, Bupati memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
(5)Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree di Kementerian Hukum dan HAM terdapat kesamaan nama Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree dengan nama perseroan lain yang sudah terdaftar, Bupati dapat menggunakan nama lain dengan mencantumkannya dalam Anggaran Dasar.

BAB IV

KEBIJAKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PAKAT BEUSAREE

Pasal 6

Perseroda Pakat Beusaree dalam menjalankan usahanya berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi dan/atau berbasis syariah.

Pasal 7

(1)Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pakat Beusaree menjadi Perusahaan Perseroda Pakat Beusaree sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka seluruh hak dan kekayaan Perusahaan Daerah Pakat Beusaree yang tercatat dalam Neraca Keuangan hasil Audit Akuntan Publik kegiatan usaha, perizinan yang dimiliki, hak dan kewajiban serta pegawai beralih kepada Perseroda Pakat Beusaree setelah Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
(2)Seluruh kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pa ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perseroda Pakat Beusaree.
(3)Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perseroda Pakat Beusaree dan berkedudukan sebagai pemegang saham.
(4)Bupati selaku pemegang saham pada Perseroda Pakat Beusaree mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(5)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(6)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi Perseroda Pakat Beusaree;
7. g.penghasilan Komisaris dan Direksi Perseroda Pakat Beusaree;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perseroda Pakat Beusaree; dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroda Pakat Beusaree dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(7)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(8)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja Perseroda Pakat Beusaree;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yangÿ / Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan \J Is
3. c.laporan keuangan Perseroda Pakat Beusaree.

BAB V

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 9

(1)Pada saat Qanun ini diundangkan, nama resmi Badan Usaha Milik Daerah yang akan digunakan adalah Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree.
(2)Perseroda Pakat Beusaree berkedudukan dan berkantor Pusat di Meulaboh.
(3)Perseroda Pakat Beusaree merupakan perusahaan induk yang dapat membuka kantor cabang, perwakilan atau unit usaha dan/atau mendirikan anak perusahaan, di tempat lain setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dengan pertimbangan Dewan Komisaris melalui RUPS.
(4)Dalam hal pendirian anak perusahaan, saham Perseroda Pakat Beusaree paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen).
(5)Pendirian perusahaan kerjasama (joint venture) antara Perseroda Pakat Beusaree dengan pihak ketiga khusus dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, saham Perseroda Pakat Beusaree paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
(6)Dalam hal pendirian perusahaan kerjasama (joint venture) antara Perseroda Pakat Beusaree dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nilai saham dibawah saham Perseroda Pakat Beusaree boleh dibawah 51% (lima puluh satu persen) dengan persetujuan DPRK Aceh Barat.
(7)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima permohonan pendirian perusahaan kerjasama oleh DPRK.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan tempat kedudukan kantor cabang, perwakilan atau unit usaha dan/atau mendirikan anak perusahaan, ditetapkan dalam RUPS.

BAB VI

BIDANG USAHA

Pasal 10

(1)Untuk mencapai tujuan perusahaan, Beusaree melakukan usaha di antaranya:
1. a.minyak bumi;
2. b.gas bumi;
3. c.ketenagalistrikan;
4. d.pertambangan, mineral, dan batubara;
5. e.percetakan dan penerbitan;
6. f.energi terbarukan;
7. g.konservasi energi;
8. h.industri;
9. i.konstruksi;
10. j.jasa konstruksi;
11. k.pertanian; Perseroda Pakat
  1. 1.perkebunan J
  2. 1.perkebunan;
12. m.kehutanan;
13. n.perikanan;
14. o.peternakan;
15. p.kemaritiman;
16. q.perhubungan dan transportasi;
17. r.perumahan (real estate);
18. s.pariwisata;
19. t.pengadaan barang/jasa;
20. u.logistik dan pergudangan; dan
21. v.perdagangan umum.
(2)Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam akta pendirian Perseroda Pakat Beusaree.
(3)Penambahan dan pengurangan bidang usaha ditetapkan oleh RUPS.

BAB VII

SAHAM PERSERODA PAKAT BEUSAREE Pasal 2 1

Pasal 11

(1)Anggaran dasar Perseroda Pakat Beusaree dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Anggaran dasar Perseroda Pakat Beusaree sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnyajumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  1. 1.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
12. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
13. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…