DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Asas,Tujuan dan Fungsi, Ruang Lingkup, Perencanaan Perkebunan, Penggunaan Tanah, Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Perkebunan, Penyelenggaraan Program Kemitraan Pembangunan Perkebunan, Kerja Sama Kemitraan, Pembinaan Program Kemitraan, Lingkup Pembinaan Kemitraan, Koordinasi Kemitraan, Perbenihan, Perlindungan Tanaman, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembiayaan Usaha Perkebunan, Pembinaan dan Pengawasan, Perilindungan Usaha Perkebunan, Kelembagaan dan Jaringan Usaha Perkebunan, Sengketa Usaha Perkebunan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan. dan Bupati ACEH. BARAT “ MEMUTUSKAN: . anu KABUPATEN ACEH BARAT “TENTANG” PENGELOLAAN — USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN ACEH 41 24 n E Do BABI: ... KETENTUAN UMUM

Pasal 1

' Dalam Ganun. ini yang dimaksud dengan: 55

1..Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat —...yang” merupakan suatu kesatuan masyarakat. hukum yang diberi 0 kewenangan . khusus untuk mengatur an dan — mengurus sendiri urusan Ng pemerintahan. dan kepentingan 1 masyarakat setempat sesuai dengan — .peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan berdasarkan Undang- | Undang. “ Dasar ” Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati. n 2. Pemerintahan Kabupaten | adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan : yahg.. dilaksanakan: “oleh pemerintah #...3Kabupaten Aceh- Barat... dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Sesuai. dengan fungsi dan kewenangan masing-masing:'
3.Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah | Kabupaten ' adalah Unsur penyelenggara “- 'pemerintahan “kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten. Aa 42 4. Dewan Perwakilan. Rakyat Kabupaten Pa Aceh Barat yang selanjutnya disingkat 4 DPRK adalah unsur penyelenggara — pemerintahan kabupaten Aceh Barat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5.“Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih — melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, “Umum, bebas, rahasia,jujur dan adil. . Dinas kehutanan dan Perkebunan Tg adalah . 'Dinas — Kehutanan dan “Perkebunan Kabupaten Aceh Barat. | 6. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang . ..... membidangi Perkebunan. di lingkungan Pemerintah Kabupaten. | , Perkebunan adalah. segala kegiatan yang . mengusahakan tanaman perkebunan — tertentu pada tanah atau media tumbuh “lainnya dalam ekosistem yang Sesuai,| mengolah dan memasarkan barang dan aa jasa hasil tanaman tersebut dengan| bantuan ilmu pengetahuan dan 8. Aa 1 Nanteknologi,permodalan serta manajemen “untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku “usaha “ perkebunan dan “masyarakat. . Penyelenggaraan perkebunan adalah upaya terpadiiyangmeliputi kebijakan “'penataan, pemanfaatan, pengembangan, 9 43 — pemeliharaan, pemulihan, pengawasan | “dan pengendalian perkebunan. 10. Usaha. Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. . Hasil |Perkebunan'adalah semua barang 11 I — “danjasa yang “berasal dari perkebunan . yangterdiri dari produk utama, produk | turunan, produk . sampingan, produk n 'ikutan, dan produk lainnya. k 12Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. .Pekebun | adalah perorangan Warga i Negara Indonesia yang melakukan usaha 13 1 | 5 perkebunan di wilayah Aceh. dengan skala ' “usaha tidak . mencapai skala n n 14 tertentu. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkatIUP adalah Izin tertulis dari Pejabat. yang berwenang dan wajib dimiliki perusahaan yang melakukan. Usaha. budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri | “pengolahan hasil perkebunan. “SIPerusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang memperoleh izin untuk mengelola usaha perkebunan. 16.Sengketa | Perkebunan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih 44 17. 18. yang ditimbulkan oleh adanya usaha perkebunan, Lahan. adalah -sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk usaha perkebunan. Masyarakat adalah sekelompok orang . yang bertempat.tinggal di suatu wilayah tertentu. . 19, Masyarakat . Hukum Adat adalah .' kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur secara turun-temurun di . wilayah geografis tertentu serta. memiliki n 20. |
21.Benih Tanaman yang selanjutnya disebut pemimpin, sumber daya alam, sistem nilai, dan pranata-pranata adat. Hak Adat adalah. hak yang dipunyai oleh d masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan . hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam untuk kelangsungan |. hidup dan kehidupan masyarakat di wilayah, tersebut. 1 :.. benih. adalah tanaman atau bagiannya . yang digunakanuntuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
22.Benih Bina adalah dari verietas unggul yang diproduksi. dan peredarannya 23. diawasi dan telah dilepas oleh Menteri Pertanian. Sertifikasi. Benih adalah rangkaian kegiatan. penerbitan sertifikat terhadap “- “benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi” melalui pemeriksaan, pengujian Laboratorium dan pengawasan '- Serta 'memenuhi semua persyaratan untuk-diedarkan.-' “94! Label adalah keterangan tertulis, tercetak atau bergambar tentang benih yang “diternpatkan atau disertakan secara jelas “pada “sejumlah . benih dalam suatu wadah/kemasan. | -25.Lin Produksi “Benih Bina adalah 5 pemberian kewenangan oleh pejabat yang 25 berwemang ' kepada perorangan, badan » 4 #hikum:ataw instansi pemerintah untuk melakukan kegiatan produksi benih bina. n . 4
26.Tanda Daftar adalah keterangan tertulis “yang” diberikan ' oleh pejabat yang “berwenang dan "berlaku sebagaimana : “layaknyaizin.
27.Pengawasan ' adalah segala kegiatan La "pemeriksaan yang berkala dan sewaktu- “Waktu “diperlukan terhadap dokumen ——dan/ atau benih yang akan diedarkan “atau” beredar, ” untuk mengetahui “. kesesuaian mutu. dan data lainnya '. dengan 'label dan “standar mutu benih “ yang ditetapkan. 28.Industri Pengolahan Hasil Perkebunan 4 adalah industri yang. melakukan usaha pengolahan hasil. perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah dengan 46 —. menerapkan: -prinsip-prinsip agribisnis dan teknologi pengolahan hasil yang . aman buat kepentingan manusia, hemat 29. energi, dan ramah lingkungan. Benih Perkebunan yang selanjutnya . disebut .. benih” - adalah tanaman ... perkebunan: .ataupun bagian darinya yang digunakan untuk tujuan memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman : perkebunan. Tn 30. Perlindungan Tanaman adalah segala . Upaya untuk mencegah kerugian pada 31. 32. budidaya. tanaman yangdiakibatkan oleh organisme.pengganggu tumbuhan. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme. yang “dapat merusak, mengganggu. ... kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap:tanaman, OPT, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya OPT di "lokasi: tertentu. 33. Lingkungan Hidup” “adalah kesatuan | ruang dengan semua benda, daya, | (keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan — perilakunya, yang mempengaruhi “ alam itu sendiri, Na kelangsungann perikehidup an, dan 47 “kesejahteraan' manusia serta makhluk hiduplain. 34. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh:: bahan lain serta organisme .- renik"atau virus: yang digunakan untuk » melakukan perlindungan tanaman. BAB u. ASAS, TUJUAN. DAN FUNGSI

Pasal 2

anjar Penyelenggaraan perkebunan berasaskan: kemanfaatan: keberlanjutan: / kerakyatan: - keterbukaan, - “ikemitraan':dan | keadilan : a. b. c. keterpaduari, £. -Pasal 3 | Penyelenggaraan:Perkebunan bertujuan: EN" mengoptimalkan. pengelolaan sumber daya alam secaraberkelanjutan,an ab meningkatkanproduktifitas nilai tambah TN dan daya. . saing usaha/produk . . perkebunan: Oa n -c.., Meningkatkan pendapatan pelaku usaha Ir perkebunan dan masyarakat, 48 d.' meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, e. menyediakan lapangan kerja, dan

f.“memelihara “ keharmonisan kehidupan : margasatwa.yang berada di dalam maupun di luar wilayah perkebunan.

Pasal 4

. Penyelenggaraan perkebunan mempunyai fungsi ekonomi, Ekologi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Ruang: “ingkup. pengaturan perkebunan meliputi: 5 "perencanaan. . penggunaan tanah:. pemberdayaan dan pengelolaan usaha: perbenihan: | perlindungan tanaman Tg pengolahan dan pemasaran hasil: penelitian dan pengembangan: Ha pengembangan sumber daya manusia, | pembiayaan usaha perkebunan, pembinaan dan pengawasan, perlindungan usahaperkebunan, a. b. e. f. k. 49 "sil. kelembagaan:. .dan. ... jaringan usaha

(2)Ka) .iperkebunan,.dan .m. sengketa. usaha. perkebunan. PEN —BABIV. Naa PERENCANAAN PERKEBUNAN Pasal 6 |Perencanaan. perkebunan dimaksudkan untuk (1 memberikan .pedoman.. dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan perkebunan bagi kemakmuran masyarakat yang berkeadilan:dan berkelanjutan. Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan perkebunan jangka pendek: :b. perencanaan perkebunan jangka menengah, Cc. perencanaan perkebunan jangka panjang. dan Perencanaari — “perkebunan — sebagaimana dimaksud pada .ayat (2) dilakukan berdasarkan: Pa : . rencana pembangunannasional, rencana ttata,ruang wilayah Aceh,: .rencana tata ruang wilayah kabupaten: kesesuaian — tanah. dan iklim serta ...ketersediaan ..tanah untuk usaha |. perkebunan, | a. 1 “e. kinerja pembangunanjperkebunan: 50
2. f.perkembangan ilmu pengetahuan dan . | teknologi, | NN sosial budaya: lingkungan hidup, kepentingan masyarakat, pasar, dan . aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.
  1. 4.Perencanaan perkebunan mencakup: wilayah, tanaman perkebunan, sumber daya manusia, kelembagaan, BN keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir,: . sarana dan prasarana, dan “pembiayaan.
(5)Penyelenggaraan .perencanaan perkebunan sebagaimana . dimaksud pada. ayat (2) | ditetapkan . sesuai “dengan Peraturan Perundang-undangan. 'BABV PENGGUNAAN TANAH Pasal 7 —H Pelaku usaha perkebunan dapat diberikan hak O (atas tanah yangdiperlukan berupa: - hak milik: | BNN | b. hak guna usaha: Na
1. c.hak guna bangunan, danJatau 51 h. a. d. g n Aa K
(2)“d. hak pakai Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Apabila tanah yang diperlukan merupakan tanah adat masyarakat hukum adat, maka mendahului hak sebagaimana dimaksud pada 0: ayat(1). pemohon hak ' dapat melakukank1 0 peralihan. atas tanah tersebut melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat | sebagai pemegang hak adat dan/atau warga
(3)pemegang hak atas tanah yang, “bersangkutan. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat.dialihkan kepada pihak. Jain, tanpa persetujuan “dari instansi yang memberikan. hak .dan harus mendapatkan n rekomendasi dari instansi teknis. “BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHAPERKEBUNAN . 'a, usaha budidaya tanaman perkebunan: ' bb. usaha industri pengolahan hasil perkebunan, danHa c. usaha pemasaran ! hasil perkebunan. n 52 “3.
(4)Usaha ' budidaya . tanaman sebagaimana dimaksud: pada. ayat. (1) huruf a, merupakan
(2)serangkaian, kegiatan . pratanam, .penanaman, |pemeliharaan tanaman, pemanenan dan/atau sortasi hasil panen. . Usaha industri. pengolahan - hasil perkebunann sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan serangkaian kegiatan pengolahan hasil perkebunan . untuk memperoleh nilai tambah “baik dilakukan'dalam skala industri kecil,, menengah, dan besar. Usaha pemasaran hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) huruf c . merupakan. serangkaian kegiatan pemasaran “hasil perkebunan untuk dipasarkan di tingkat “7
(2)lokal, regional, nasional, dan internasional. “Bagian Kedua 0. — 3 Pelaku Usaha Perkebunan Pasal 9 “Usaha perkeburian dapat dilakukan di seluruh Kabupaten Aceh Barat oleh pelaku usaha : 'perkebunari ' “baik “pekebun maupun1 perusahaan perkebunan: “ Badan hukum. asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha »» perkebunan di wilayah Kabupaten Aceh Barat wajib bekerjasama “dengan: Pelaku Usaha Perkebunan Lokal atau Nasional dengan 53 membentuk badan. hukum Indonesia sesuai . dengan Peraturan Perundang-undangan. Badan hukum “asing atau perorangan warga(3) negara “asing” yang melanggar ketentuan sebagaimana - dimaksud pada ayat (2) “dikenakansanksi berupa. larangan membuka La "usaha perkebunan. 2. Usahaa Perkebunan F | Pasal 10 Setiap pelaku" usaha : budidaya tanaman(1 a 5 perkebunan 'dengan "luasan tanah tertentu "'dan/atau "usaha industri hasil perkebunan
(2)“ dengan kapasitas pabrik tertentu wajib . memiliki 1zm usaha perkebunan, kecuali bagi pekebun. Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 33, izinusaha budidaya tanaman perkebunan, dan/zatau : |
1. b.zin usaha industri pengolahan hasil perkebunan... ...

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten berwenang menerbitkan “izin usaha perkebunan. (1 54.

(2)
(3)& 2 Untuk usaha perkebunan dengan luas lahan 0 s/d 25. (dua puluh lima) hektar harus didaftarkan. pada Pemerintah Kabupaten. Untuk usaha perkebunan dengan luas lahan 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 200 (dua ratus) Hektar, izin usaha perkebunan dikeluarkan oleh Bupati. Kan Pasal 12 Pelaku usaha perkebunan yang telah mendapat izin usaha perkebunan wajib: menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara (1 . berkala palingkurang 6 (enam) bulan sekali . kepada pemberi i izin. . : Pelaku . Usaha. yang melanggar ketentuan sebagaimana “dimaksud. pada ayat” (1) dikenakan sanksi administrasi berupa: 1 te ranlisan, .b. peringatan tertulis: Cc. penghentiansementara kegiatan, atau d.. pencabutanzin. . | Ketentuan: dan tata cara. tentang izin usaha budidaya tanaman perkebunan dan izin usaha industri pengolahan hasil perkebunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. a1 1c 55 “ Bagian Keempat: "Peran « serta Masyarakat n Pasal 13.. Pemerintah . , Kabupaten aa wajib memberikan kesempatan kepada, masyarakat untuk berperan serta dalam usaha perkebunan. | “bertanggungjawab, -saling : menghargai, . saling ' “ketergantungan “dengan. pekebun, karyawan, dan masyarakat:.di sekitar perkebunan.
(2)Bentuk. Heritiaan "“Sehagairtana dimaksud "'epadarayat (1) berapa: is.» a. penyertaan 'aset” “Sebagai kepemilikan Dee saham“dan. kerjasama penyediaan sarana produksi, / pembangunan:kebun: . produksi, pengelolaan dan pemasaran, transportasi: operasional, bagi hasil, dan jasa pendukung lainnya. 1 1 bu MP AN 56 .@ 9 Bentuk kemitraan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disahkan oleh pejabat yang berwenang. Perusahaan perkebunan yang mengembangkan budidaya perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang
(3)“layak sesuai dengan standar prosedur paling kurang 30 (tiga puluh) persen dari luas areal yang. diusahakan atau memberikan porsi 30 (tiga puluh) persen dari saham kepada pihak mitra sebagaimana.dimaksud pada ayat (1). Pembangunan kebun plasma untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud “ pada ayat (2) dan “ayat (3) dilaksanakan 6 bersamaan dengan pembangunan kebun inti. Tata cara.pembangunan. dan penyerahan kebun” plasma kepada masyarakat dan memberikan porsi'saham dilaksanakan sesuai | dengan Peraturan!'Perundang-undangan. W. Lnan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara aa petani pekebun rakyat dengan perusahaan- | BABVIIL 2 KERJA SAMA KEMITRAAN Pasal 15. Program kemitraan,(pembangunan perkebunan perusahaan perkebunan. besar. Program. kemitraan pembangunan perkebunan 57 -
(2)sebagaimana dimaksud paua

0..petani |pekebun rakyat bekerjasama "dengan Perusahaan Badan Usaha. Milik Negara yang bergerak dalam bidang perkebunan, . petani 'pekebun rakyat bekerjasama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang perkebunan, dan 1 petani “pekebun “rakyat bekerjasama “dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Swasta dalam negeri maupun asing yang Kn bergerak dalama bidang perkebunan, Pasal : 16 boa) Bentuk .kerjasama pada Program kemitraan 1 pembangunan . .perkebunan.. sebagaimana dimaksud dalam pasal.15, dapat berupa : b. pembangunan kebun dilaksanakan penuh ..oleh perusahaan perkebunan pembina, perusahaan — perkebunan pembina memberikan bibit unggul berlabel dan sarana .produksi (pupuk dan pestisida) “dengan'pola kredit, perusahaan perkebunan pembina membantu “'”. proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta, .' perusahaan perkebunan pembinad. membantu pembinaan dan pengembangan Koperasi petani peserta di sekitar wilayah perkebunan pembina, dan. | perusahaan 0 perkebunan pembina membantu pelaksanaan kegiatan 58. 1 “9 peremajaan pada kebun petani peserta yang telah memasuki masa peremajaan. PEMBINAAN PROGRAM KEMITRAAN

(2)| oleh Bupati bersama-sama Instansi terkait. @

BAB VII

... PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMITRAAN n 1 | PEMBANGUNAN PERKEBUNANP aa '“Pasai' 1a Tan ““1) Setiap “perusahaan “perkebunan harus melaksanakan “kemitraan ' yang saling menguntungkan,- saling "memperkuat, saling :

Pasal 17

Pembinaan Umum | terhadap pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan dilakukan oleh Bupati, Camat dan Aparatur Gampong di : wilayah program kemitraan berada. Pembinaan “ Teknis “terhadap pelaksanaan program kemitraan.pembangunan perkebunan dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan (1 Perkebunan Kabupaten.Aceh Barat. Pembinaan, di Kabupaten Aceh Barat dilakukan

(3)Pembinaan di wilayah Kecamatan dilakukan soleh Camat. bersama-sama Instansi terkait. “LINGKUP PEMBINAAN KEMITRAAN BAR

Pasal 18

Tg Yang menjadi lingkup pembinaan pelaksanaan program kemitraan: pembangunan : perkebunan - adalah : a. petanipeserta,. .

b.lahan kebun Plasma: c: pengusaha perusahaan perkebunan besar, :
d.masyarakat di sekitar wilayah usaha perkebunan besar,dan 59
e.lembaga masyarakat dan lembaga ekonomi di 0 “Sekitar wilayahusaha perkebunan. |

BAB XI

KOORDINASI KEMITRAAN.

Pasal 19

.Pelaksanaan koordinasi dengan pembinaan dan pengamanan program kemitraan pembangunan2 perkebutian di Kabupaten Aceh Barat di laksanakan oleh Bupati dalam wadah TP3K Kabupaten Aceh Barat. . : Pe Bagian Kesatu" £ . Kawasan Pengemhengan Perkebunan Lg aa “Pasi 20 Na Kn 1 3

(1)Usaha" Perkebunan'dilakukan secara terpadu | “dan: terkait dalam agribisnis'perkebunan dengan pendekatan kawasan pengembangan:' perkebunan.. Oa 25 "5 O)' Ketentuan “lebih: “lanjut mengenai kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana -. dimaksud pada.ayat,
(1)diatur dalam Peraturan' Bupati. 2 “BagianKedua... .. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. 2. 7

Pasal 21

“ | eap Pelaku" usaha. perkebunan berkewajiban 60 |

a."memelihara dan. menjaga fungsi lingkungan hidup secara baik dan lestari:
b..mencegah kerusakanlingkungan hidup, dan ' menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. -Pasal 22 : .

(1)Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan |hidup.sebagaimana . dimaksud pada ayat. (1) huruf b, perusahaan perkebunan wajib:
1. a.membuat analisis mengenai dampak . lingkungan hidup atau upaya pengelolaan| . lingkungan hidup dan upaya pemantauan Tn lingkungan hidup: b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik,
2. c.membuat pernyataan kesanggupan untuk , menyediakan sarana, prasarana dan sistem — tanggap: darurat yang memadai untuk Ta | menanggulangi terjadinya kebakaran dalam Ka pembukaan dan/ataupengelolaan lahan,— dan . d. mencegah daninembatasi kerusakan hutan | yang disebabkan oleh kebakaran dilakukan |. kegiatan pengendalian, yang meliputi: Kan pencegahan, pemadaman dan penanganan| pasca kebakaran.
(2)Setiap usaha perkebunan yang wajib memiliki ——AMDAL atau (UKL-UPL wajib. memilki in “lingkungan. 61 - Setelah memperoleh. zin. usaha perkebunan,
(3)perusahaan: perkebunan wajib menerapkan -. Usaha - pencegahan kerusakan fungsi lingkungan hidup: sebagaimana-dimaksud pada
(4)(S) ayat (1). Setiap Pelaku "usaha perkebunan yang membuka lahan perkebunan harus sesuai elevasi “yang” ditentukan ' dengan - memperhatikan tekstur dan potensi kerusakan tanah yang. dapat menyebabkan erosi tanah. Setiap perusahaan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan, tetapi tidak menerapkan usaha pencegahan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat: (1):Nan . dicabut izizin usahanya. t

Pasal 23

Na Untuk menanggulangi kerusakan fungsi lingkungan | hidupsebagaimana dimaksud pada. ayat (1) huruf c, Setiap Pelaku usaha perkebunan wajib: Da hidup: menerapkan analisis . mengenai dampak 11 a. lingkungan hidup, n menerapkan. “upaya "pengelolaan lingkungan menerapkan. pemantauanlingkungan hidup: menerapkan. analisis dan manajemen resiko . Tingkungan hidup, serta melaksanakan pemantau. penerapan kewajiban — sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d. 62 4) “pada ayat (1) dapat dihasilkan melalui

BAB XII

PERBENIHAN

Pasal 24

Produksi benih bina dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memiliki sarana pengolahan - benih, sarana penunjang dan tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang benih. Produksi benih 'bina sebagaimana dimaksud(2) perbanyakan vegetatif dan/atau generatif. Dalam hal Kabupaten Aceh Barat memiliki produksi benih bina, maka penggunaan benih bina mengutamakan produksi setempat. Benih bina yang akan diedarkan wajib melalui proses sertifikasi dan pelabelan. Lembaga yang melaksanakan proses sertifikasi dan pelabelan ditetapkan oleh Gubernur setelah adanya rekomendasi dinas terkait. 63

Pasal 26

Pengawaan peredaran benih dilakukan oleh , pengawas benih. 2 d Pengawas benih, sebagaimana. dimaksud pada “ayat (1) ditunjuk .dan ditetapkan oleh

(3)
(1): | Kena masa: . Bupati/Walikota berdasarkan usulan instansi |teknis. Tatacara pengawasan peredaran benih sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. BABXIIN - ...... PERLINDUNGAN TANAMAN Perlindungan. tanaman dilaksanakan pada
1. a.pratanam, Ta “pasca pangh." pertumhiiha dan perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem pengendalianterpadu dengan tindakan: 64 “3
2. a.pencegahan masuknya OPT ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di ' dalam wilayah kabupaten Aceh Barat:
3. b.pengendalian pengganggu tumbuhan, dan “:C. .eradikasi OPT. - Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan “menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan “. dan kerusakan sumberdaya alam dan atau
(4)lingkungan hidup. “Tata cara pencegahan masuknya, pengendalian dan" “eradikasi OPT, -pembinaan dan . pengawasan..: diatur” lebih. lanjut “ dalam Peraturan Bupati. . — Bagian Kedua | ' Sarana Pengendalian OrganismePengganggu
(1).
(2)...Tumbuhan .

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…