. Penyelenggaraan perkebunan mempunyai fungsi ekonomi, Ekologi, sosial budaya dan lingkungan hidup. BAB III" - |RUANG LINGKUP ' Pasal 5: Ruang: “ingkup. pengaturan perkebunan meliputi: 5 "perencanaan. . penggunaan tanah:. pemberdayaan dan pengelolaan usaha: perbenihan: | perlindungan tanaman Tg pengolahan dan pemasaran hasil: penelitian dan pengembangan: Ha pengembangan sumber daya manusia, | pembiayaan usaha perkebunan, pembinaan dan pengawasan, perlindungan usahaperkebunan, a. b. e. f. k. 49 "sil. kelembagaan:. .dan. ... jaringan usaha
(2)Ka) .iperkebunan,.dan .m.
sengketa. usaha. perkebunan. PEN —BABIV. Naa PERENCANAAN PERKEBUNAN Pasal 6 |Perencanaan. perkebunan dimaksudkan untuk (1 memberikan .pedoman.. dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan perkebunan bagi kemakmuran masyarakat yang berkeadilan:dan berkelanjutan. Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.perencanaan perkebunan jangka pendek:
:b. perencanaan perkebunan jangka menengah, Cc. perencanaan perkebunan jangka panjang. dan Perencanaari — “perkebunan — sebagaimana dimaksud pada .ayat (2) dilakukan berdasarkan: Pa : . rencana pembangunannasional, rencana ttata,ruang wilayah Aceh,: .rencana tata ruang wilayah kabupaten: kesesuaian — tanah. dan iklim serta ...ketersediaan ..tanah untuk usaha |. perkebunan, | a. 1 “e. kinerja pembangunanjperkebunan: 50
f.perkembangan ilmu pengetahuan dan .
| teknologi, | NN sosial budaya: lingkungan hidup, kepentingan masyarakat, pasar, dan . aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.
4.Perencanaan perkebunan mencakup:
wilayah, tanaman perkebunan, sumber daya manusia, kelembagaan, BN keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir,: . sarana dan prasarana, dan “pembiayaan.
(5)Penyelenggaraan .perencanaan perkebunan sebagaimana .
dimaksud pada. ayat (2) | ditetapkan . sesuai “dengan Peraturan Perundang-undangan. 'BABV PENGGUNAAN TANAH Pasal 7 —H Pelaku usaha perkebunan dapat diberikan hak O (atas tanah yangdiperlukan berupa: - hak milik: | BNN | b. hak guna usaha: Na
c.hak guna bangunan, danJatau 51 h.
a. d. g n Aa K
(2)“d. hak pakai Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Apabila tanah yang diperlukan merupakan tanah adat masyarakat hukum adat, maka mendahului hak sebagaimana dimaksud pada 0: ayat(1). pemohon hak ' dapat melakukank1 0 peralihan. atas tanah tersebut melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat | sebagai pemegang hak adat dan/atau warga
(3)pemegang hak atas tanah yang, “bersangkutan.
Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat.dialihkan kepada pihak. Jain, tanpa persetujuan “dari instansi yang memberikan. hak .dan harus mendapatkan n rekomendasi dari instansi teknis. “BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHAPERKEBUNAN . Bagian Kesatu Jenis UsahaPerkebunan Pasal 8 In 1 Ha Jenis Usaha perkebunan terdiri dari: 'a, usaha budidaya tanaman perkebunan: ' bb. usaha industri pengolahan hasil perkebunan, danHa c. usaha pemasaran ! hasil perkebunan. n 52 “3.
(4)Usaha ' budidaya . tanaman sebagaimana dimaksud: pada. ayat. (1) huruf a, merupakan
(2)serangkaian, kegiatan . pratanam, .penanaman, |pemeliharaan tanaman, pemanenan dan/atau sortasi hasil panen. .
Usaha industri. pengolahan - hasil perkebunann sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan serangkaian kegiatan pengolahan hasil perkebunan . untuk memperoleh nilai tambah “baik dilakukan'dalam skala industri kecil,, menengah, dan besar. Usaha pemasaran hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) huruf c . merupakan. serangkaian kegiatan pemasaran “hasil perkebunan untuk dipasarkan di tingkat “7
(2)lokal, regional, nasional, dan internasional.
“Bagian Kedua 0. — 3 Pelaku Usaha Perkebunan Pasal 9 “Usaha perkeburian dapat dilakukan di seluruh Kabupaten Aceh Barat oleh pelaku usaha : 'perkebunari ' “baik “pekebun maupun1 perusahaan perkebunan: “ Badan hukum. asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha »» perkebunan di wilayah Kabupaten Aceh Barat wajib bekerjasama “dengan: Pelaku Usaha Perkebunan Lokal atau Nasional dengan 53 membentuk badan. hukum Indonesia sesuai . dengan Peraturan Perundang-undangan. Badan hukum “asing atau perorangan warga(3) negara “asing” yang melanggar ketentuan sebagaimana - dimaksud pada ayat (2) “dikenakansanksi berupa. larangan membuka La "usaha perkebunan. 2. Bagian Ketiga 0 “Perizinan: Usahaa Perkebunan F | Pasal 10 Setiap pelaku" usaha : budidaya tanaman(1 a 5 perkebunan 'dengan "luasan tanah tertentu "'dan/atau "usaha industri hasil perkebunan
(2)“ dengan kapasitas pabrik tertentu wajib .
memiliki 1zm usaha perkebunan, kecuali bagi pekebun. Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 33, izinusaha budidaya tanaman perkebunan, dan/zatau : |
b.zin usaha industri pengolahan hasil perkebunan...
...