DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur 8 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penambahan Penyertaan Modal; BAB III Besaran Penyertaan Modal; BAB IV Laba Usaha Atas Penyertaan Modal; BAB V Evaluasi; BAB VI Pengurangan Modal; BAB VII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2.Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
3.Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh selanjutnya disebut PDAM Tirta Meulaboh.
6.Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten yang semula merupakan tidak dipisahkan sehingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Meulaboh dengan prinsip saling menguntungkan.
7.Penambahan Penyertaan Modal adalah kegiatan menambah modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Meulaboh.
8.Penyehatan Perusahaan adalah bertujuan Menyehatkan perusahaan Daerah dalam operasional yang lebih baik.
9.Pembagian Keuntungan yang diperoleh dari keuntungan perusahaan adalah bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang diterima Pemerintah Kabupaten berdasarkan rapat Badan Pengawas yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.
11.Modal adalah kekayaan Kabupaten yang dipisahkan dan dinilai dengan uang. ÿ

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan cara penempatan modal pada PDAM Tirta Meulaboh.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kinerja dan produksi serta pertumbuhan perekonomian Kabupaten dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
(3)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBK dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang- undangan.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Meulaboh dari Tahun 2001 sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp.3 1.236.257.000,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
(2)Pemerintah Kabupaten melakukan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Meulaboh sebesar Rp.5.500.000.000,00 (Lima miliyar lima ratus juta rupiah).
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan melalui APBK terhitung sejak tahun anggaran 2019.

Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada PDAM Tirta Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

LABA USAHA ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Laba Usaha yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Meulaboh secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB V

EVALUASI

Pasal 6

(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh.
(2)Dalam hal melakukan evaluasi, Bupati menunjuk SKPD yang membidangi pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan penyertaan modal.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemantauan dan pengendalian.
(4)Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI

PENGURANGAN MODAL

Pasal 7

(1)Pengurangan modal Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Meulaboh dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen).
(2)Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
(3)Pengurangan modal Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan DPRK Aceh Barat.
(4)Modal Pemerintah Kabupaten yang telah dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kota.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat. 2019 M UPATI ACEH BARAT Diundangkan di Meulaboh pada tanggal $9 Jufi_ 2019 M 02giqqidQH 1440 H ir SEKREr PArKABJd A'RIS DAERAH > N.ACEH BARAT, ADONIS LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 4 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (4/34/2019) PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memperkuat struktur modal untuk pengembangan dan peningkatan sarana prasarana air minum dan operasional, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada PD. Air Minum Tirta Meulaboh. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/ swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewajiban modal dengan Peraturan Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan bahwa "Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah". II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…