DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 191

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini mengatur 96 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pendirian Perumda Air Minum Tirta Meulaboh, BAB III Kebijakan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh, BAB IV Modal Perumda Air Minum Tirta Meulaboh, BAB V Organ Dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Meulaboh, BAB VI Pegawai, BAB VII Informasi Pelaksanaan Seleksi, BAB VIII Pendanaan, BAB IX Ketentuan Peralihan, BAB X Ketentuan Umum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda;
c.bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh perlu disesuaikan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia/ Nomor 4286);
4.Undang-Undang . . .
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem penyediaan air minum;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Danf Penetapan Tarif Air Minum;
16.Peraturan
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT dan BUPATI ACEH BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan dalam system dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Bupati.
3.Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaran pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4.Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perangkat Kabcipaten adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
8.Perusahaan Umum Daerah yang Selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtj Meulaboh.
9.Perusahaan
9.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh adalah suatu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah, mempunyai kedudukan sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah yang bergerak di bidang pelayanan/penyediaan air minum;
10.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh.
12.Direksi adalah organ perusahaan daerah yang bertanggung jawab penuh atas Pengurusan Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Daerah serta mewakili perusahaan daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan.
13.Pegawai adalah pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh.
14.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
15.Panitia seleksi adalah Panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas dan Bakal calon anggota direksi samapai pengangkatan oleh KPM.
16.Lembaga professional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertilikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Angggota Direksi Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
17.Pembinaan adalah kegitan untuk memberikan pedoman bagi perusahaan umum daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
18.Agio saham adalah selsih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan dengan nilai nominal.

BAB II

PENDIRIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEULABOH

Pasal 2

(1)Berdasarkan qanun ini, Perusahaan Daerah Air Minium Tirta Meulaboh yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh, diubah menjadi Perusahaa Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh.
(2)Perubahan . . .
(2)Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh dilakukan sebagai bentuk restrukturisasi BUMD Kabupaten Aceh Barat.
(3)Kedudukan Perusahaan Umum Daerah sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh pada saat Qanun yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku.
(4)Perumda Air Minum Tirta Meulaboh merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Kabupaten Aceh Barat dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 3

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Meulaboh bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian di Kabupaten Aceh Barat;
b.menyelenggarakan dan memprioritaskan kemanfaatan umum pada sektor air bersih yang bermutu bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 4

(1)Pendirian Perumda Air Minum Tirta Meulaboh didasarkan kebutuhan daerah pada sektor sarana air bersih dengan memperhatikan aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat saat ini.
(2)Dalam melaksanakan usahanya, Perumda Air Minum Tirta Meulaboh harus berpedoman pada dasar-dasar ekonomi perusahaan yang sehat, efesien, efektif sehingga tercipta kegairahan bekerja dalam perusahaan.

Pasal 5

(1)Pada saat Qanun ini diundangkan, nama resmi Badan Usaha Milik Daerah yang akan digunakan adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh.
(2)Tempat kedudukan yang sekaligus kantor pusat beralamat di Kota Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Acehi Barat. * Bagian Kelima . . .

Pasal 6

Anggaran Dasar Perumda Air Minum Tirta Meulaboh diatur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III

KEBIJAKAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEULABOH

Pasal 7

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah kabupaten dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.
(3)Bupati selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(4)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(5)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Meulaboh; dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Meulaboh dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. v
(6)Pelaksana
(6)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(7)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja Perumda Air Minum Tirta Meulaboh;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.

BAB IV

MODAL PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEULABOH

Pasal 8

Modal awal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh berjumlah Rp.50.000.000.000,- (lima Puluh milyar rupiah).

Pasal 9

(1)Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Meulaboh terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman,
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *
(5)Sumber
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

Isi peraturan

Teks191PDFHirarki

Memuat teks peraturan…