DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini mengatur 69 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tugas, Wewenang Dan Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten, BAB III Peran, Tanggungjawab Dan Hak Pemuda, BAB IV Perencanaan Pembangunan Kepemudaan, BAB V Pembangunan Kepemudaan, BAB VI Kelembagaan, BAB VII Koordinasi, BAB VIII Prasaran dan Sarana, BAB IX Organisasi Kepemudaan, BAB X Penghargaan, BAB XI Kerjasama Dan Kemitraan, BAB XII Peran Pemerintahan Gampong, BAB XIII Peran Serta Masyarakat, BAB XIV Pembinaan Dan Pengawasan, BAB XV Pendanaan, BAB XVI Pencatatan Dan Pelaporan Organisasi Kepemudaan, BAB XVII Sanksi Administratif, BAB XVIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan di Aceh Barat sesuai kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Qanun Kabupaten Aceh Barat untuk memberikan kepastian hukum dalam Kepemudaan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Pembangunan Kepemudaan; Mengingat : i pasai ig ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang (Drt) Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH BARAT, 1092);
2. 3.Undang-Undang
3. 3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. 4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
5. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. 7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
8. 8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. 9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11.Peratufan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repub Indonesia Nomor 5272);
12. 13.Peraturan .../3
13. 13.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
14. 14.Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 104); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI ACEH BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh bupati.
3.Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
4.Bupati adalah kepala pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah-' daerah. "
6.Satuan .../4
6.Satuan Kerj.a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat Pemerintah daerah yang membantu Bupati dalam penyelenggaran urusan pemerintah daerah, baik berbentuk dinas, badan, atau unit pelaksana teknis daerah.
7.Pemuda adalah Warga Negara yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusialb (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
9.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
10.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.
11.Penyadaran Kepemudaan adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
13.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta penggerakan pemuda.
14.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15.Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
17.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan jasa dibidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan non materiil.
18.Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan. 19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat. Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asa

a.keislaman;
b.keadilan;

Pasal 2

c.partisipatif .../5
c.partisipatif;
d.kesetaraan;
e.demokratis;
f.kebersamaan; dan
g.kemandirian; Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang:
a.beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
b.berakhlak mulia;
c.sehat;
d.cerdas;
e.kreatif;
f.inovatif;
g.mandiri;
h.demokratis;
i.bertanggungjawab;
j.berdaya saing; dan
k.memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan. Pembangunan Kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup Qanun ini meliputi:
a.ketentuan umum, asas, tujuan dan fungsi;
b.tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten;
c.peran, tanggungjawab dan hak Pemuda;
d.perencanaan Pembangunan Kepemudaan;
e.Pembangunan Kepemudaan;
f.kelembagaan;
g.koordinasi;
h.prasarana dan sarana;
i.organisasi Kepemudaan;
j.Penghargaan;
k.kerjasama dan Kemitraan;

Pasal 5

1.peran .../
1.peran pemerintahan gampong;

m.peran serta Masyarakat;
n.pembinaan dan pengawasan;
o.pendanaan;
p.pencacatan dan pelaporan organisasi Kepemudaan; dan
q.sanksi administratif.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan kebijakan nasional di Kabupaten, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan kearifan lokal.

Pasal 8

(1)Tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi tanggungjawab Bupati.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati menunjuk SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
(3)Bupati dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan kewenangan:
1. a.penetapan kebijakan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten yang selaras dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan;
2. b.penetapan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan Kabupaten;
3. c.penetapan kebijakan, melakukan kerjasama dan Kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan Kabupaten dengan Masyarakat, lembaga dan pelaku usaha;
4. d.pengkoordinasian program Pembangunan Kepemudaan Kabupaten;
5. e.perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten;
6. f.penyediaan prasarana dan sarana Pembangun Kepemudaan Kabupaten;
7. g.Fasilitasi .../7 f
8. g.Fasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten;
9. h.Fasilitasi kepada Masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten;
10. i.pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
11. j.pemberian Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten; dan
12. k.pemberian sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten.

BAB III

PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 9

(1)Pemuda berperan aktif dalam berbagai aspek kemasyarakatan.
(2)Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai:
1. a.penggerak pelaksanaan syarat islam;
2. b.kekuatan moral;
3. c.kontrol sosial; dan
4. d.pelopor perubahan dalam segala aspek pembangunan lainnya.

Pasal 10

(1)Peran aktif Pemuda dalam pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diwujudkan dengan:
1. a.menjalankan syari'at Islam;
2. b.meningkatkan pemahaman ilmu tauhid, ilmu akhlak, dan ilmu fiqh; dan
3. c.meningkatkan ketahanan akidah dan akhlak.
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat iman dan taqwa kepada Allah SWT dan mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal ser] ketahanan mental spiritual*
2. b.menumbuh.../8 m,
3. b.menumbuh kembangkan aspek etik moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
4. c.meningkatkan kesadaran hukum; dan
5. d.meningkatkan kedisiplinan.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan keacehan khususnya Kabupaten Aceh Barat;
2. b.memperkuat pemahaman MoU Helsinki dan Undang- Undang Pemerintahan Aceh;
3. c.membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga Masyarakat.
4. d.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum; dan
5. e.meningkatkan partisipasi termasuk perempuan dan disabilitas dalam perumusan kebijakan publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
(4)Peran aktif Pemuda sebagai pelopor perubahan dalam segala aspek pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui:
1. a.Pendidikan syari'at Islam;
2. b.pendidikan politik;
3. c.pemberdayaan sumber daya manusia;
4. d.peningkatan sumber daya ekonomi;
5. e.peningkatan kepedulian terhadap Masyarakat;
6. f.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. g.pengembangan olahraga, seni, dan budaya;
8. h.peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup;
9. i.pelaksanaan pendidikan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda; dan
10. j.pelaksanaan keterampilan dan keahlian.

Pasal 11

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

a.menjaga tetap tegaknya syari'at Islam;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.mencegah radikalisme dan terorisme; t\ /
f.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakajd U/
g.menjaga keutuhan Aceh;
h.melestarikan .../9
h.melestarikan dan mengembangkan budaya Aceh;
i.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Aceh; dan
j.meningkatkan kerjasama antar Organisasi Kepemudaan.

Pasal 12

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

a.pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan;
b.akses untuk pengembangan diri;
c.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
d.keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik dari tingkat Gampong sampai dengan tingkat kabupaten;
e.perlindungan dan advokasi hukum;
f.akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan dan akses membentuk jejaring Kemitraan dalam negeri dan luar negeri; dan
g.kesempatan perempuan dan disabilitas untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan publik.

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…