DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini mengatur 54 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pembentukan, BAB III Organisasi, BAB IV Pemilihan Kepengurusan Majelis Adat Aceh, BAB V Penyusunan Pengurus Lengkap Majelis Adat Aceh Kabupaten, BAB IV Penetapan Dan Pengukuhan Pengurus Maa Kabupaten, BAB V Penyusunan Pengurus Lengkap Majelis Adat Aceh Kabupaten, BAB VI Penetapan Dan Pengukuhan Pengurus Maa Kabupaten, BAB VII Pergantian Antar Waktu, BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan, BAB IX Pembiayaan, BAB X Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2.Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara f\ pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati darjl perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat. *
3.Bupati . . . t/
3.Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat
6.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Barat
7.Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain.
8.Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat Hukum Adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
9.Majelis Adat Aceh Kabupaten yang selanjutnya disingkat MAA Kabupaten adalah Majelis penyelenggaraan kehidupan adat di Kabupaten Aceh Barat.
10.Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten adalah lembaga struktural yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada Majelis Adat Aceh Kabupaten.
11.Majelis Adat Aceh Kecamatan yang selanjutnya disingkat MAA Kecamatan adalah Majelis penyelenggaraan kehidupan adat di tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat.
12.Hukum Adat adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Daerah Kabupaten Aceh Barat.
13.Adat istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup dalam masyarakat.
14.Pemangku Adat adalah pemuka Adat yang berfungsi sebagai pemikir, penasehat, pembina dan pengawas di bidang pembangunan Adat
15.Musyawarah Besar MAA Kabupaten yang selanjutnya disebut Mubes adalah musyawarah MAA Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
(2)MAA Kecamatan yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan WW

BAB III

ORGANISASI

Pasal 3

(1)Struktur Organisasi kepengurusan MAA Kabupaten terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.pemangku Adat;
4. d.bidang-bidang; dan
5. e.sekretariat.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pimpinan MAA Kabupaten.
(3)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 2 (dua) orang merupakan unsur pimpinan MAA Kabupaten.
(4)Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari:
1. a.1 (satu) orang Ketua;
2. b.1 (satu) orang Wakil Ketua;
3. c.1 (satu) orang Sekretaris;
4. d.3 (tiga) orang dari unsur Tokoh Adat Kabupaten; dan
5. e.3 (tiga) orang dari unsur Cendikiawan/Cerdik Pandai.
(5)Bidang-bidang sebagaimana ayat (1) huruf d terdiri dari:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
2. b.anggota masing-masing bidang paling banyak 2 (dua) orang.
(6)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 4

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri dari:

a.Bidang Hukum Adat;
b.Bidang Adat Istiadat;
c.Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Adat;// 1,/
d.Bidang Pusaka dan Khasanah Adat; dan
e.Bidang Putroe Phang.

Pasal 5

(1)MAA Kabupaten merupakan lembaga keistimewaan Aceh yang bersifat otonom dan independen serta sebagai mitra Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat dalam penyelenggaraan kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam kehidupan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(2)Ketua dan Wakil Ketua MAA Kabupaten bersifat kolektif kolegial.
(3)MAA Kabupaten merupakan unsur dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan pembinaan Adat, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 7

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA Kabupaten.

Pasal 8

Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA.

Pasal 9

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin Ketua bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA Kabupaten.

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada. Ketua MAA dan secara teknis administrasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. »

Pasal 11

(1)Struktur organisasi kepengurusan MAA Kecamatan terdiri dari :
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Sekretaris; dan
4. d.Bidang-bidang.
(2)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
1. a.Bidang Hukum Adat;
2. b.Bidang Adat Istiadat;
3. c.Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Adat;
4. d.Bidang Pusaka dan Khasanah Adat; dan
5. e.Bidang Putroe Phang.
(3)Pengurus MAA Kecamatan mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun
(4)Pengurus MAA Kecamatan ditetapkan oleh Bupati

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…