DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini di atur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sumber Dana, Pengelolaan Penyertaan Modal, Divestasi, Hasil Usaha dan Ketentuan.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan dan BUPATI ACEH BESAR MEMUTUSKAN : : OANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam @anun ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2.Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. |
4.Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. |
6.anun Kabupaten adalah peraturan perundang- undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, yang berinisiatif mengusulkan penyertaan modal daerah. 2 3 BI NSSBOINMona rom...
8.Modal adalah aset dalam bentuk “uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
10.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11.Bank Aceh adalah Perseroan Terbatas (PT. Bank Aceh).
12.Hasil Usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi. | Pasal 3 'Tyjuan penyertaan modal daerah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah, pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. BAB IH SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber dana penyertaan modal daerah dapat berasal dari: i a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten,

b.keuntungan hasil usaha/laba terdahulu, dan
c.sumber-sumber lainnya yang sah. PN Me ANAAU Li a. b. C. d. Pe a.

BAB IV

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

ngkup pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi: perencanaan: pelaksanaan: penatausahaan dan pertanggungjawaban: dan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 6

rencanaan penyertaan modal daerah meliputi : perencanaan penyertaan modal daerah oleh SKPD yang disusun setiap tahun anggaran untuk pelaksanaan penyertaan modal tahun anggaran berikutnya ditetapkan oleh Bupati: dan . perencanaan kebutuhan penyertaan modal daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dalam hal penyusunan besarnya anggaran penyediaan dana/modal untuk disertakan kepada PT. Bank Aceh sesuai, usul dari SKPD yang membidangi investasi/ penyertaan / penanaman modal.

Pasal 7

Nilai Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh sampai dengan akhir Tahun 2013 telah mencapai sebesar Rp.10.678.710.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT. Bank - Aceh dengan besaran nilai Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang diangsur dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 11 b. 1F
(3)PN

Pasal 8

(1)Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan PT. Bank Aceh.
(2)Dalam hal jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melebihi 50 Yo dari jumlah saham yang dimiliki oleh PT. Bank Aceh, maka Bupati dapat menunjuk Pejabat Struktural sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki pengetahuan dibidang perbankan dan wawasan usaha dibidang investasi serta penanaman modal secara profesional.
(4)Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati..

Pasal 9

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pasal 10

(1)SKPD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pertanggungjawaban kegiatan penyertaan modal daerah, dalam pelaksanaannya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Bupati.

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh.
(2)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi investasi/ penanaman modal. p » Han ASET KTA NASA SAR3, ng 7 SKL yan... - 8

Pasal 12

Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh.

(1)
(2)
(4)(S)

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…