Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, melalui Sekretaris Daerah (SEKDA), bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Mandat utamanya mencakup administrasi organisasi, koordinasi dinas, lembaga teknis, dan lembaga daerah, serta pembinaan administratif untuk memastikan jalannya roda pemerintahan dari perumusan hingga evaluasi kebijakan. Ruang lingkup operasionalnya meliputi penyusunan kebijakan daerah, pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan pemantauan kebijakan pemerintahan. Ini mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang vital bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh Besar.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (SEKDA), mengemban mandat krusial dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Lembaga ini bertanggung jawab membantu Bupati dalam administrasi, koordinasi dinas daerah, serta pembinaan administratif dan aparatur pemerintah. Kehadiran pemerintah kabupaten ini esensial untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi dan evaluasinya.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sangat luas, mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Secara regulasi, SEKDA berperan dalam penyusunan kebijakan daerah dan perumusan peraturan perundang-undangan. Dalam aspek pelayanan, lembaga ini menyediakan administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah serta mengkoordinasikan pelayanan di berbagai bidang seperti perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.
Program-program strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diintervensi melalui berbagai bagian dan asisten yang terstruktur. Ini termasuk administrasi pembangunan, perekonomian dan penanaman modal, bidang hukum, organisasi, kesejahteraan rakyat, serta hubungan masyarakat dan protokol. Setiap bagian memiliki tugas spesifik dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
Meskipun berfokus pada tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar turut berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat. Misalnya, dalam konteks "keistimewaan Aceh" dan otonomi khusus, pemerintah kabupaten ini berperan aktif dalam perencanaan dan koordinasi kebijakan terkait. Koordinasi dalam bidang peraturan perundang-undangan dan penanaman modal juga secara tidak langsung mendukung stabilitas dan pembangunan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam berbagai situasi penting. Ini mencakup pengurusan dokumen kependudukan, pengajuan perizinan usaha dan bangunan, akses terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta penyampaian pengaduan masyarakat. Partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan juga merupakan bentuk interaksi langsung warga dengan lembaga ini.
Sebagai pilar pemerintahan di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, melalui Sekretariat Daerah, memiliki peran vital dalam koordinasi, administrasi, dan pelayanan publik. Dengan mandat yang jelas dan ruang lingkup yang komprehensif, lembaga ini menjadi penghubung utama antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Kehadirannya memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap dinamika daerah.
DokumenLihat semua
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019
Dalam Qanun ini mengatur 7 Pasal
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2021
Dalam Qanun ini mengatur 12 Pasal
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2018
Dalam Qanun ini mengatur perubahan Pasal 1; Pasal 9; dan Pasal II.
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2022
Dalam Qanun ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sumber Dana, Pengelolaan Penyertaan Modal, Divestasi, Hasil Usaha, Ketentuan Penutup.
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2021
Dalam Qanun ini mengatur 12 Pasal.
- Qanun
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2022
Dalam Qanun ini mengatur 23 Pasal yang terdiri dari dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Dasar, Fungsi, Maksud dan Tujuan, BAB III Prinsip Penyelenggaraan Program Pendidikan Hafidz Al-Quran, BAB IV Peserta Didik program Pendidikan Hafidz Al-Quran, BAB V Tempat, Sarana dan Prasarana, BAB VI Pendidik dan Tenaga Kependidikan, BAB VII Standar Penilaian, BAB VIII Kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, BAB IX Penyelenggara dan Pengelolaan Program Satu Gampong Satu Hafidz, BAB X Standar Kelulusan, BAB XI Kurikulum, BAB XII Evaluasi, BAB XIII Pengaswasan, BAB XIV Sanksi, BAB XV Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2025
Peraturan Bupati Aceh Besar ini mengatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tahun 2025 di seluruh gampong dalam Kabupaten Aceh Besar. Peraturan ini menetapkan tata cara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan APBG secara tertib, transparan, akuntabel, serta partisipatif. Dibanding peraturan sebelumnya, peraturan ini memperbarui mekanisme penyusunan dan pertanggungjawaban APBG agar sesuai ketentuan terbaru serta menekankan optimalisasi tata kelola keuangan gampong