DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sumber Dana, Pengelolaan Penyertaan Modal, Divestasi, Hasil Usaha, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2.Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. <2 if 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabup&ten Aceh Besar. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang- undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, yang berinisiatif mengusulkan penyertaan modal daerah. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya. Bank Aceh Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT. Bank Aceh Syariah). Hasil Usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ini dan anggaran dasar. Deviden adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi (dan disahkan oleh rapat pemegang saham) untuk dibagikan kepada pemegang saham. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah, pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber dana penyertaan modal daerah dapat berasal dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
b.keuntungan hasil usaha/laba terdahulu; dan
c.sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB IV

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Lingkup pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 6

Perencanaan penyertaan modal daerah meliputi :

a.perencanaan penyertaan modal daerah oleh OPD yang disusun setiap tahun anggaran untuk pelaksanaan penyertaan modal tahun anggaran berikutnya ditetapkan oleh Bupati; dan
b.perencanaan kebutuhan penyertaan modal daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dalam hal penyusunan besarnya anggaran penyediaan dana/ modal untuk disertakan kepada PT. Bank Aceh Syariah sesuai, usul dari OPD yang membidangi investasi/ penyertaan/ penanaman modal.

Pasal 7

(1)Nilai Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh Syariah sampai dengan akhir Tahun 2019 telah mencapai sebesar Rp.35.678.7 10.000,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
(2)Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT. Bank Aceh Syariah dengan besaran nilai Rp. 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian pertahun 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang diangsur dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027.
(3)Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan PT. Bank Aceh Syariah.
(2)Dalam hal jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melebihi 50 % dari jumlah saham yang dimiliki oleh PT. Bank Aceh Syariah, maka Bupati dapat menunjuk Pejabat Struktural sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki pengetahuan dibidang perbankan dan wawasan usaha dibidang investasi serta penanaman modal secara profesional.
(4)Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan Surat Perinta'n Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pasal 9

Bagian Ketiga Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

(1)OPD wajib mcnatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pertanggungjawaban kegiatan penyertaan modal daerah, dalam pelaksanaannya OPD wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Bupati.

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh Syariah.
(2)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh OPD yang membidangi investasi/penanaman modal. Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh Syariah.
(1)Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian modal yang telah disertakan pada PT. Bank Aceh Syariah.
(2)Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati apabila penyertaan modal dimaksud tidak lagi memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan/atau Pemerintah Kabupaten Aceh Besar membutuhkan modal dimaksud.
(3)Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kewajaran.
(4)Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan Peraturan Perundang- undangan dan anggaran dasar dari perusahaan yang bersangkutan.
(5)Pemerintah Kabupaten Aceh Besar wajib memasukkan klausul penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam nota kesepahaman Penyertaan Modal dengan Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah.
(6)Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke kas daerah.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…