DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 127

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur 66 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas Dan Tujuan; BAB III Hak Dan Tanggung Jawab; BAB IV Penanganan Dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu Dan Fakir Miskin; BAB V Penanganan Dan Perlindungan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah; BAB VI Pelaksanaan Penanganan Dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu; BAB VII Tugas Dan Wewenangan; BAB VIII Sumber Daya; BAB IX Koordinasi Dan Pengawasan; BAB X Peran Serta Masyarakat; BAB XI Penyidikan; BAB XII Ketentuan Pidana; BAB XIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanganan dan Perlindungan anak yatim, piatu, yatim piatu dan fakir miskin dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk menjamin pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan di Daerah, strategi dan program dalam bentuk rencana penanganan kemiskinan di Daerah;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin Dalam Kabupaten Aceh Besar;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2 5. 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); .Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); .Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); 12.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21); 13.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM, PIATU, YATIM PIATU DAN FAKIR MISKIN DALAM KABUPATEN ACEH BESAR. Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan :
3. 1.Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
4. 2.Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. 3.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. 4.Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil.
7. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. 6.Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar. dan BUPATI ACEH BESAR BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

7.Penduduk adalah penduduk Kabupaten Aceh Besar.
8.Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
9.Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekeijaan dan/atau pelayanan sosial. 10.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 11.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 12.Anak Yatim/Piatu adalah anak yang telah meninggal orang tua laki-laki/perempuan, belum dewasa dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar. 13.Penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin adalah upaya terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya.
14.Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim/Piatu atau Anak Yatim-Piatu adalah upaya terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasiltas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Kabupaten Aceh Besar berasaskan:

a.keislaman;
b.kemanusiaan;
c.keadilan sosial;
d.nondiskriminasi;
e.kesejahteraan;
f.kesetiakawanan;
g.pemberdayaan; dan
h.kepentingan terbaik untuk anak.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

4 -5-

Pasal 3

Penanganan dan PerlindunganAnak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Kabupaten Aceh Besar bertujuan untuk:

a.menjamin pemenuhan hak-hak dasar bagi Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin;
b.mempercepat penurunanjumlah Fakir Miskin;
c.meningkatkan partisipasi . masyarakat dalam upaya penanganan dan perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin; dan
d.menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program dan kegiatan penanganan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu berhak :

a.mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara;
b.dibesarkan, diasuh, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh.keluarganya sampai dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut;
d.beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi di bawah bimbingan keluarga dan /atau wali;
e.memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya;
f.beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya demi pengembangan dirinya;
g.memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya;
h.tidak dilibatkan di dalam peristiwa konflik dan politik; dan
i.memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekeijaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spritualnya.

Pasal 5

Fakir Miskin berhak:

a.memperoleh kecukupan pangan, perumahan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan; sandang dan
c.memperoleh pendidikan yang , dapat meningkatkan martabatnya;
d.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e.mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f.memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g.memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
i.memperoleh pekeijaan dan kesempatan berusaha. Tanggung Jawab

Pasal 6

Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu bertanggungjawab:

a.menghormati keluarga, guru dan masyarakat; Fakir Miskin bertanggungjawab:
a.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b.meningkatkan kepedulian ,dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
c.memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
d.berusaha dan bekeija sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB IV

PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM, PIATU, YATIM PIATU DAN FAKIR MISKIN

Pasal 9

Sasaran Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin ditujukan kepada:

b.menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
c.mencintai tanah air, bangsa dan negara; dan
d.beretika dan berakhlak mulia.

Pasal 8

a.perseorangan;
b.keluarga;
c.kelompok; dan/atau
d.masyarakat.

Pasal 10

(1)Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu dilaksanakan dalaxn bentuk:
1. a.pengembangan potensi diri;
2. b.bantuan pangan dan sandang;
3. c.penyediaan pelayanan tempat tinggal;
4. d.penyediaan pelayanan kesehatan;
5. e.penyediaan pelayanan pendidikan;
6. f.penyediaan uang saku;
7. g.bantuan hukum ;dan/atau
8. h.pelayanan sosial. .
(2)Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
2. b.jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu;
3. c.kemitraan dan keija sama antar pemangku kepentingan; dan/atau
4. d.koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 11

(1)Penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pengembangan potensi diri;
2. b.bantuan pangan dan sandang;
3. c.penyediaan pelayanan perumahan;
4. d.penyediaan pelayanan kesehatan;
5. e.penyediaan pelayanan pendidikan;
6. f.penyediaan akses kesempatan keija dan berusaha;
7. g.bantuan hukum ; dan/atau
8. h.pelayanan sosial. :
(2)Penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
2. b.peningkatan kapasitas Fakir Miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
3. c.jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi Fakir Miskin;
4. d.kemitraan dan keija sama antar pemangku kepentingan; dan/atau
5. e.koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Isi peraturan

Teks127PDFHirarki

Memuat teks peraturan…