DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2015

Nomor: 34
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang:Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Hibah; Bantuan Sosial; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 195 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan |Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):

2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898): 6 Pk 4. 1 4 10. Menetapkan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2904 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 6. - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah7. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 teritang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 9. Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540): Oanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03): MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. “1 10. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. . Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 2. menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. . Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya 4. disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan ganun. . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 5. PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. . Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 6. disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBK. . Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. . Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat 8. TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. . Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat 9. RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD. Ph 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta daiam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB IL

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBK. Py

Pasal 3

(1)Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBK sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah mernprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. E
(2)Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.
(8)Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa uang atau barang.
(4)Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tanah, peralatan dan mesin, bangunan, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya.
(5)Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

BAB III

HIBAH

Pasal 4

(1)Bupati dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
1. a.Pemerintah Pusat,
2. b.Pemerintah Daerah lain:
3. c.Badan Usaha Milik Negara atau BUMD: dan/atau d.Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. (3 Badan dan lembaga yang berbadan hukurn Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah :
4. a.Badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan,
5. b.Badan dan lernbaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati, dan
6. c.Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Py Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar sekurang- kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan memiliki sekretariat tetap serta berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Besar.
(4)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. (S)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeniahi kriteria sekurang-kurangnya:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan,
2. b.tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Cc. memenuhi persyaratan penerima hibah, dan
3. d.digunakan untuk kepentingan penerima hibah dan tidak untuk dihibahkan kembali atau diberikan sebagai bantuan kepada pihak lainnya.

Pasal 5

(1)Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.
(2)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima oleh pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
(2)Format usulan dan sistematika permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. | Xx - if
(3)Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh pemerintah yang berkedudukan di kecarratan, disampaikan kepada instansi induknya yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya meneruskannya kepada Bupati.
(4)Bupati menunjuk Kepala SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III Peraturan Bupati ini .
(5)Hibah kepada badan, lembaga dan, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan apabila kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah merupakan tugas dan fungsi SKPD Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan/atau sudah menjadi program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan.
(6)Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
(7)Format rekomendasi dan daftar rekapitulasi permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini. a
(8)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

(1)Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS.
(2)Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 8

(1)Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2)Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(3)RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBK dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek, dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.
(2)Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan Py -$- kegiatan, yang diuraikan ke dalarn jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak berkenaan pada SKPD.
(3)Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Pasal 10

(1)Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
(2)Format lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…