DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur perubahan Pasal 1; Pasal 15; Pasal 36; dan Pasal II.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubilik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); \
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 38). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR dan BUPATI ACEH BESAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN. PasalI Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a dihapus dan huruf b diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Setiap pemberian izin usaha perikanan sebagaimaiÿa dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan Retribusi.
(2)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Dihapus.
2. b.IzinUsaha Perikanan Pembudidaya Ikan :
  1. 1.Pembudidayaan ikan skala kecil: a) Budidaya air tawar: 1) Pembudidayaan dikolam air tenang tidak lebih dari 2 hektar; 2) Pembudidayaan kolam air deras tidak lebih dari 5 unit, (1 unit =100 m2); 3) Keramba Jaring Apung (KJA) tidak lebih dari 4 unit (1 unit = 4 KJA, 1 KJA = 3x3x2,5 m3); 4) Keramba tidak lebih dari 50 kotak (1 kotak = 4x2x1,5 m3); dan 5) Usaha pembenihan ikan air tawar dengan hasil produksi tidak lebih dari 1,2juta benih ikan pertahun. b) Budidaya air payau : 1) Budidaya ditambak tidak lebih dari 5 hektar; dan 2) Usaha pembenihan udang dengan hasil produksi tidak lebih dari 50 juta Nauplii atau tidak lebih dari 2,5 juta benur dengan PL 20 pertahun. c) Budidaya ikan air laut: 1) Keramba Jaring Apung (KJA) kerapu, Lobster tidak lebih 2 unit (1 unit = 4 kantong, 1 kantong = 3x3*3 m3); 2) KJA tripang tidak lebih dari 5 unit (1 unit = 400 m3); 3) Kerang-kerangan seperti rakit apung dan rakit tancap tidak lebih dari 15 unit (1 unit = 4x4 m2); 4) Rumput laut : a) Lepas dasar tidak lebih dari 8 unit (1 unit = 100x5 m2); b) Rakit apung tidak lebih dari 20 unit (1 unit = 20 rakit, 1 rakit = 5x2,5 m2); c) Longline tidak lebih dari 20 unit (1 unit - 1 hektar); dan 5) Usaha pembenihan ikan air laut dengan hasil produksi tidak lebih dari 2 juta ekor pertahun.
  2. 2.Pembudidaya ikan skala Besar : a) Budidaya air tawar : 1) Pembudidayaan kolam air tenang lebih dari 2 hektar sampai dengan 20 hektar; = Rp. 250.000,- 2) Pembudidayaan kolam air deras lebih 5 unit sampai dengan 50 unit, (1 unit =100 m2); = Rp. 250.000,- 3) Keramba Jaring Apung (KJA) lebih dari 4 unit sampai dengan 40 unit (1 unit = 4 KJA, 1KJA = 3x3x2,5 m3); = Rp. 200.000,- 4) Keramba lebih dari 50 kotak sampai dengan 500 kotak (1 kotak = 4x2x1,5 m3); dan = Rp. 500.000,- 5) Usaha pembenihan ikan air tawar dengan hasil produksi lebih dari 1,2 sampai dengan 5 juta ekor benih pertahun. = Rp. 600.000,- b) Budidaya ikan air payau : 1) Budidaya ditambak lebih dari 5 hektar sampai dengan 20 hektar; dan = Rp. 250.000,- 2) Usaha pembenihan udang hasil produksi lebih dari 50 juta sampai dengan 10Q juta Nauplii atau 2,5 sampai dengan 5 juta benur PL 20 pertahun. = Rp. 1.250.000,- c) Budidaya ikan air laut : 1) Keramba Jaring Apung (KJA) kerapu, lobster lebih 2 unit sampai dengan 20 unit (1 unit = 4 kantong, 1 kantong = 3x3x3 m3); = Rp. 250.000,- 2) KJA tripang lebih dari 5 unit sampai dengan 50 unit (1 unit = 400 m3); = Rp. 500.000,- 3) Kerang-kerangan : - Rakit apung dan rakit tancap lebih dari 15 unit sampai dengan 150 unit (1 unit = 4x4 m2). = Rp. 370.000,- 4) Rumput laut : - Lepas dasar lebih dari 8 unit sampai dengan 80 unit (1 unit = 100x5 m2); = Rp. 150.000,- Rakit apung lebih dari 20 unit sampai dengan 200 unit (1 unit = 20 rakit, 1 rakit = 5x2,5 m2); = Rp. 250.000,- - Longline lebih dari 20 unit sampai dengan 200 unit (1 unit = 1 hektar); dan = Rp. 250.000,- 5) Usaha pembenihan ikan air laut dengan hasil produksi lebih dari 2 juta sampai dengan 5 juta benih pertahun.= Rp. 500.000,- d) Izin Usaha:
  3. 1.Izin usaha pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan dan pendinginan hasil perikanan sebesar Rp. 50.000,-
  4. 2.Izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebesar Rp.100.000,- e) Hasil usaha dan/atau produksi perikanan:
  5. 1.Bibit ikan dan benur udang Rp.0,05,-/ekor
  6. 2.Angkutan ikan (instrusuler) Rp.1.000,-/Kg
  7. 2.Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 04 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2Q04 Nomor 4) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
(2)Dihapus. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguncjangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar. Ditetapkan di Kota Jantho pada tanggal 15 November 2018 M 7 Rabiul Awal 1440 H ÿ BÿJPATI ACEH BESARjp> Diundangkan di Kota Jantho pada tanggal 15 November 2018 M MAWARDI ALI 7 Rabiul Awal 1440 H SEKRETARIS DAERAH a J/ KABUPATEN ACEH BESAR, % ISKANDAR LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 6 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BE$AR, PROVINSI ACEH: (6/109/2018) * PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN I. UMUM Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dftlam Negeri Nomor 188.34-9149 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu merubah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2012. tentang Retribusi Usaha Perikanan, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. II. PASAL DEMI PASAL PasalI Angka 1

Pasal 15

Cukup jelas Angka 2

Pasal 36

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 62

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubilik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); \
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 38). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR dan BUPATI ACEH BESAR

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a dihapus dan huruf b diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Setiap pemberian izin usaha perikanan sebagaimaiÿa dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan Retribusi.
(2)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Dihapus.
2. b.IzinUsaha Perikanan Pembudidaya Ikan :
  1. 1.Pembudidayaan ikan skala kecil: a) Budidaya air tawar: 1) Pembudidayaan dikolam air tenang tidak lebih dari 2 hektar; 2) Pembudidayaan kolam air deras tidak lebih dari 5 unit, (1 unit =100 m2); 3) Keramba Jaring Apung (KJA) tidak lebih dari 4 unit (1 unit = 4 KJA, 1 KJA = 3x3x2,5 m3); 4) Keramba tidak lebih dari 50 kotak (1 kotak = 4x2x1,5 m3); dan 5) Usaha pembenihan ikan air tawar dengan hasil produksi tidak lebih dari 1,2juta benih ikan pertahun. b) Budidaya air payau : 1) Budidaya ditambak tidak lebih dari 5 hektar; dan 2) Usaha pembenihan udang dengan hasil produksi tidak lebih dari 50 juta Nauplii atau tidak lebih dari 2,5 juta benur dengan PL 20 pertahun. c) Budidaya ikan air laut: 1) Keramba Jaring Apung (KJA) kerapu, Lobster tidak lebih 2 unit (1 unit = 4 kantong, 1 kantong = 3x3*3 m3); 2) KJA tripang tidak lebih dari 5 unit (1 unit = 400 m3); 3) Kerang-kerangan seperti rakit apung dan rakit tancap tidak lebih dari 15 unit (1 unit = 4x4 m2); 4) Rumput laut : a) Lepas dasar tidak lebih dari 8 unit (1 unit = 100x5 m2); b) Rakit apung tidak lebih dari 20 unit (1 unit = 20 rakit, 1 rakit = 5x2,5 m2); c) Longline tidak lebih dari 20 unit (1 unit - 1 hektar); dan 5) Usaha pembenihan ikan air laut dengan hasil produksi tidak lebih dari 2 juta ekor pertahun.
  2. 2.Pembudidaya ikan skala Besar : a) Budidaya air tawar : 1) Pembudidayaan kolam air tenang lebih dari 2 hektar sampai dengan 20 hektar; = Rp. 250.000,- 2) Pembudidayaan kolam air deras lebih 5 unit sampai dengan 50 unit, (1 unit =100 m2); = Rp. 250.000,- 3) Keramba Jaring Apung (KJA) lebih dari 4 unit sampai dengan 40 unit (1 unit = 4 KJA, 1KJA = 3x3x2,5 m3); = Rp. 200.000,- 4) Keramba lebih dari 50 kotak sampai dengan 500 kotak (1 kotak = 4x2x1,5 m3); dan = Rp. 500.000,- 5) Usaha pembenihan ikan air tawar dengan hasil produksi lebih dari 1,2 sampai dengan 5 juta ekor benih pertahun. = Rp. 600.000,- b) Budidaya ikan air payau : 1) Budidaya ditambak lebih dari 5 hektar sampai dengan 20 hektar; dan = Rp. 250.000,- 2) Usaha pembenihan udang hasil produksi lebih dari 50 juta sampai dengan 10Q juta Nauplii atau 2,5 sampai dengan 5 juta benur PL 20 pertahun. = Rp. 1.250.000,- c) Budidaya ikan air laut : 1) Keramba Jaring Apung (KJA) kerapu, lobster lebih 2 unit sampai dengan 20 unit (1 unit = 4 kantong, 1 kantong = 3x3x3 m3); = Rp. 250.000,- 2) KJA tripang lebih dari 5 unit sampai dengan 50 unit (1 unit = 400 m3); = Rp. 500.000,- 3) Kerang-kerangan : - Rakit apung dan rakit tancap lebih dari 15 unit sampai dengan 150 unit (1 unit = 4x4 m2). = Rp. 370.000,- 4) Rumput laut : - Lepas dasar lebih dari 8 unit sampai dengan 80 unit (1 unit = 100x5 m2); = Rp. 150.000,- Rakit apung lebih dari 20 unit sampai dengan 200 unit (1 unit = 20 rakit, 1 rakit = 5x2,5 m2); = Rp. 250.000,- - Longline lebih dari 20 unit sampai dengan 200 unit (1 unit = 1 hektar); dan = Rp. 250.000,- 5) Usaha pembenihan ikan air laut dengan hasil produksi lebih dari 2 juta sampai dengan 5 juta benih pertahun.= Rp. 500.000,- d) Izin Usaha:
  3. 1.Izin usaha pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan dan pendinginan hasil perikanan sebesar Rp. 50.000,-
  4. 2.Izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebesar Rp.100.000,- e) Hasil usaha dan/atau produksi perikanan:
  5. 1.Bibit ikan dan benur udang Rp.0,05,-/ekor
  6. 2.Angkutan ikan (instrusuler) Rp.1.000,-/Kg
  7. 2.Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 04 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2Q04 Nomor 4) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
(2)Dihapus. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguncjangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar. Ditetapkan di Kota Jantho pada tanggal 15 November 2018 M 7 Rabiul Awal 1440 H ÿ BÿJPATI ACEH BESARjp> Diundangkan di Kota Jantho pada tanggal 15 November 2018 M MAWARDI ALI 7 Rabiul Awal 1440 H SEKRETARIS DAERAH a J/ KABUPATEN ACEH BESAR, % ISKANDAR LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 6 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BE$AR, PROVINSI ACEH: (6/109/2018) * PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN I. UMUM Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dftlam Negeri Nomor 188.34-9149 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu merubah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2012. tentang Retribusi Usaha Perikanan, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. II. PASAL DEMI PASAL PasalI Angka 1

Pasal 15

Cukup jelas Angka 2

Pasal 36

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 62