DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur perubahan Pasal 1; Pasal 9; dan Pasal II.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Surnatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); ÿ /h=
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 09). 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR dan BUPATI ACEH BESAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH). PasalI Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 09) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 9 ayat (4) angka 4 di hapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak dan jumlah ternak;
(2)Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yaug berlaku di wilayah daerah;
(3)Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi ;
1. a.unsur biaya per satuan penyediaanjasa;
2. b.unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
(4)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut : No Jenis Pelayanan Jenis Ternak Tarif Per ekor 1 Retribusi Pemakaian Kandang Sapi/Kerbau Rp. 5.000,- 2 a. Retribusi Pemeriksaan Hewan
1. b.Pemeriksaan hewan ternak yang dipotong khusus meugang - Sapi / Kerbau -Kambing/ Domba - Unggas Sapi/Kerbau Rp. 10.000,- Rp. 2.000,- Rp. 100,- Rp. 30.000,- 3 Retribusi Pemakaian Tempat Pemotongan Hewan Sapi/Kerbau Rp. 15.000- 4 Dihapus
  1. 2.Pasal 28 di hapus. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar. Diundangkan di Kota Jantho pada tanggal 15 November 2018 M 7 Rabiul Awal 1440 H SEKRETARIS DAERAH ON KABUPATEN ACEH BESAR .1 ISKANDAR Ditetapkan di Kota Jantho pada tanggal 15 November 2018 M 7 Rabiul Awal 1440 H BUPATI ACEH BESAR,p> MAWARDI ALI LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 7 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH: (7/110/2018) f&r- PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH) Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8934 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), perlu merubah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH). II.PASAL DEMI PASAL PasalI I. UMUM Angka 1

Pasal 9

Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 63

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Surnatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); ÿ /h=
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 09). 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR dan BUPATI ACEH BESAR

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 9 ayat (4) angka 4 di hapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak dan jumlah ternak;
(2)Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yaug berlaku di wilayah daerah;
(3)Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi ;
1. a.unsur biaya per satuan penyediaanjasa;
2. b.unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
(4)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut : No Jenis Pelayanan Jenis Ternak Tarif Per ekor 1 Retribusi Pemakaian Kandang Sapi/Kerbau Rp. 5.000,- 2 a. Retribusi Pemeriksaan Hewan
1. b.Pemeriksaan hewan ternak yang dipotong khusus meugang - Sapi / Kerbau -Kambing/ Domba - Unggas Sapi/Kerbau Rp. 10.000,- Rp. 2.000,- Rp. 100,- Rp. 30.000,- 3 Retribusi Pemakaian Tempat Pemotongan Hewan Sapi/Kerbau Rp. 15.000- 4 Dihapus
  1. 2.Pasal 28 di hapus. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar. Diundangkan di Kota Jantho pada tanggal 15 November 2018 M 7 Rabiul Awal 1440 H SEKRETARIS DAERAH ON KABUPATEN ACEH BESAR .1 ISKANDAR Ditetapkan di Kota Jantho pada tanggal 15 November 2018 M 7 Rabiul Awal 1440 H BUPATI ACEH BESAR,p> MAWARDI ALI LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 7 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH: (7/110/2018) f&r- PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH) Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8934 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), perlu merubah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH). II.PASAL DEMI PASAL PasalI I. UMUM Angka 1

Pasal 9

Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 63

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011