DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur 13 Pasal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Ganun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020, Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik $ 3. 4. 1 10. 11. 12. Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): Undang-Undang Nomor 15: Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155): Pemerintah Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693): Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041):Ne 3
21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057):
22.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279):
23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322:
24.Oanun Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4):
25.Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2):
26.OGanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 6):
27.Ganun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 1):
28.Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 2): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN dan BUPATI ACEH SELATAN MEMUTUSKAN : 4 Menetapkan: OANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten berupa Laporan Keuangan memuat: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: a. Cc. Laporan Operasional: Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. ce. f. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : a. b. Cc. Pendapatan Belanja Transfer Surplus / (Defisit) Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp 1.359.677.965.928,13 Rp 1.101.337.936.139,87 Rp 274.741.360.066,00 (Rp. 16.401.330.277,74) Rp 21.946.330.289,38 Rp 0,00 Rp 5.545.000.011,64

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp34.790.079.870,87 dengan rincian sebagai berikut :

a.Anggaran Pendapatan Rp 1.394.468.045.799,00 setelah Perubahan
b.Realisasi Rp 1.359.677.965.9283,13 Selisih Lebih / (Kurang) Rp 34.790.079.870,87 Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp 40.335.048.163,51 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Belanja setelah Rp 1.141.672.984.303,38 Perubahan Ss
b.Realisasi Rp 1.101.337.936.139,87 Selisih Lebih / (Kurang) Rp 40.335.048.163,51
1. 3.Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp31.719,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Transfer setelah Rp 274.741.391.785,00 Perubahan
b.Realisasi Rp 274.741.360.066,00 Selisih Lebih / (Kurang) Rp 31.719,00
1. 4.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp5.545.000.011,64 dengan rincian sebagai berikut :
a.Surplus/Defisit setelah Rp (21.946.330.289,38) Perubahan
b.Realisasi Rp (16.401.330.277,74) Selisih Lebih / (Kurang) Rp 5.545.000.011,64
1. 5.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 21.946.330.289,38
b.Realisasi Rp 21.946.330.289,38 Selisih Lebih / (Kurang) Rp 0,00
1. 6.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Nihil Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0,00
b.Realisasi Rp 0,00 Selisih Lebih / (Kurang) Rp 0,00
1. 7.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 21.946.330.289,38
b.Realisasi Rp 21.946.330.289,38 Selisih Lebih / (Kurang) Rp 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 21.946.330.289,38
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 21.946.330.289,38
c.Sub Total Rp 0,00 6
d.SILPA/ SIKPA Rp 5.545.000.011,64
e.Sub Total Rp 5.545.000.011,64
f.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 0,00
g.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 5.545.000.011,64

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp 2.674.960.728.233,54
b.Jumlah Kewajiban Rp 23.242.847.160,33
c.Jumlah Ekuitas dana Rp 2.674.960.728.233,54 Pasal 6 Laporan Operasional dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:
a.Pendapatan — LO Rp 1.180.603.773.828,51
b.Beban Rp 1.126.940.650.306,08
c.Surplus/Defisit Dari Operasi Rp 93.663.123.522,43
d.Surplus/ Defisit Kegiatan Rp (1.500.270.492,00) Non-Operasional
e.Pos Luar Biasa Rp (4.740.822.885,94)
f.Surplus/Defisit-LO Rp 47.422.030.144,49

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2020 Rp 2.296.325.144,37
b.Arus Kas dari Aktifitas Operasi Rp 194.282.477.057,48 Cc. Arus Kas dari Aktifitas Investasi Aset Non Keuangan Rp (146.170.451.198,73)
d.Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan Rp (0,00)
e.Arus Kas dari Aktifitas non Anggaran Rp (46.161.741.682,00)
f.Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2020 Rp 4.246.609.321,12

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 2.606.701.915.519,72
b.Surplus/Defisit-LO Rp 47.422.030.144,49 Cc. Dampak Kumulatif 7 Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Rp (2.406.064.591,00)
d.Ekuitas Akhir Rp 2.651.717.881.073,21

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Oanun ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, Lampiran I. 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi, Lampiran I. 2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Lampiran I. 3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan, Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
b.Lampiran II : Laporan Perubahan SAL,
c.Lampiran III : Laporan Operasional,
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas,
e.Lampiran V : Neraca,
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas,
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan,
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah, ii LampiranIX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih,
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir, V X
k.Lampiran XI /”: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah: Il. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah: Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap: Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan, Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya: Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah, Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek, Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang: Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya: dan m. n. Oo. r. 8
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Oanun ini. |
b.Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Oanun ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik $ 3. 4. 1 10. 11. 12. Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): Undang-Undang Nomor 15: Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155): Pemerintah Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693): Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041):Ne 3
21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057):
22.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279):
23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322:
24.Oanun Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4):
25.Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2):
26.OGanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 6):
27.Ganun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 1):
28.Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 2): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN dan BUPATI ACEH SELATAN MEMUTUSKAN : 4 Menetapkan: OANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp34.790.079.870,87 dengan rincian sebagai berikut :

a.Anggaran Pendapatan Rp 1.394.468.045.799,00 setelah Perubahan
b.Realisasi Rp 1.359.677.965.9283,13 Selisih Lebih / (Kurang) Rp 34.790.079.870,87 Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp 40.335.048.163,51 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Belanja setelah Rp 1.141.672.984.303,38 Perubahan Ss
b.Realisasi Rp 1.101.337.936.139,87 Selisih Lebih / (Kurang) Rp 40.335.048.163,51
1. 3.Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp31.719,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Transfer setelah Rp 274.741.391.785,00 Perubahan
b.Realisasi Rp 274.741.360.066,00 Selisih Lebih / (Kurang) Rp 31.719,00
1. 4.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp5.545.000.011,64 dengan rincian sebagai berikut :
a.Surplus/Defisit setelah Rp (21.946.330.289,38) Perubahan
b.Realisasi Rp (16.401.330.277,74) Selisih Lebih / (Kurang) Rp 5.545.000.011,64
1. 5.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 21.946.330.289,38
b.Realisasi Rp 21.946.330.289,38 Selisih Lebih / (Kurang) Rp 0,00
1. 6.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Nihil Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0,00
b.Realisasi Rp 0,00 Selisih Lebih / (Kurang) Rp 0,00
1. 7.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 21.946.330.289,38
b.Realisasi Rp 21.946.330.289,38 Selisih Lebih / (Kurang) Rp 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 21.946.330.289,38
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 21.946.330.289,38
c.Sub Total Rp 0,00 6
d.SILPA/ SIKPA Rp 5.545.000.011,64
e.Sub Total Rp 5.545.000.011,64
f.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 0,00
g.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 5.545.000.011,64

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp 2.674.960.728.233,54
b.Jumlah Kewajiban Rp 23.242.847.160,33
c.Jumlah Ekuitas dana Rp 2.674.960.728.233,54 Pasal 6 Laporan Operasional dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:
a.Pendapatan — LO Rp 1.180.603.773.828,51
b.Beban Rp 1.126.940.650.306,08
c.Surplus/Defisit Dari Operasi Rp 93.663.123.522,43
d.Surplus/ Defisit Kegiatan Rp (1.500.270.492,00) Non-Operasional
e.Pos Luar Biasa Rp (4.740.822.885,94)
f.Surplus/Defisit-LO Rp 47.422.030.144,49

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2020 Rp 2.296.325.144,37
b.Arus Kas dari Aktifitas Operasi Rp 194.282.477.057,48 Cc. Arus Kas dari Aktifitas Investasi Aset Non Keuangan Rp (146.170.451.198,73)
d.Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan Rp (0,00)
e.Arus Kas dari Aktifitas non Anggaran Rp (46.161.741.682,00)
f.Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2020 Rp 4.246.609.321,12

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 2.606.701.915.519,72
b.Surplus/Defisit-LO Rp 47.422.030.144,49 Cc. Dampak Kumulatif 7 Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Rp (2.406.064.591,00)
d.Ekuitas Akhir Rp 2.651.717.881.073,21

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Oanun ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, Lampiran I. 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi, Lampiran I. 2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Lampiran I. 3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan, Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
b.Lampiran II : Laporan Perubahan SAL,
c.Lampiran III : Laporan Operasional,
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas,
e.Lampiran V : Neraca,
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas,
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan,
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah, ii LampiranIX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih,
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir, V X
k.Lampiran XI /”: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah: Il. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah: Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap: Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan, Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya: Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah, Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek, Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang: Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya: dan m. n. Oo. r. 8
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Oanun ini. |
b.Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Oanun ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.