Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2022
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Ringkasan
Peraturan ini berisikan 9 Pasal
Peraturan ini berisikan 9 Pasal
menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Anggaran . Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2023; 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
sebagaimana telah diubah beberapa ka1l terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman ang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4575);
6322);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN dan BUPATI ACEH SELATAN MEMUTUSKAN: QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran 2023 sebagai beriku t : I. Pendapatan Daerah
Rp. l.443.111.259.750,00 Rp. l.523.593.188.855,00 Rp. (80.481.929.105,00)
Rp. 80.481.929.105.00 Rp. 0,00
Rp. Rp. 1.676.394.003,00 74.323.503.997,00 123.410.273.537,00 Rp. 114.639.058.730,00 Rp. 126.111.882,00
Belanja tidak terduga Rp. 10.000.000.000,00
Rp. 2.548.019.782,00 Rp. 258.673.878.000,00
(2] Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Rp. 80.481.929.105,00 (3] Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu: Penyertaan modal daerah Rp. 0,00
(1] Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini. (2] Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi : a bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
Uraian Jebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagjan tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:
Ringkasan APBK yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rekapitulasi belanja daerah dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran; Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; Sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan rancangan APBK; Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan rancangan APBK; Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal daerah · dan investasi daerah lainnya; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain; Daftar sub kegiatan tahunjamak (multi years); Daftar dana cadangan; dan Daftar pirtjaman daerah.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan. Diundangkan di Tapaktuan pada tanggal 30 Desember 2022 M 6 Jumadil Akhlr 1444 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN, Ditetapkan di Tapaktuan pada tanggal De mber 2022 M J il Akhir 1444 H LEMBARAN T.<'dt:>vT AN TAHUN 2022 NOMOR 4 NOMOR REGISTRASI QANUN UPATEN ACEH SELATAN, PROVINS! ACEH, (4/ 115/2022)
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)