2.Undang-Undang Nomor 14 ‘Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3827); y.. Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkit.- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang 3. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 4, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); . Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang 2. Pemerintahan Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan3. Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang4. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL dan BUPATI ACEH SINGKIL