DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini berisi tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan skema non tunai pada PT. Bank Aceh Syariah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan menindaklanjuti penyertaan modal pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Qanun;
c.bahwa_ berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Aceh Syariah Tahun Buku 2017 sesuai Akta Berita Acara RUPS yang dbuat dihadapan Notaris DR. Teuku Abdurrahman, SH, SpN No. 8 tanggal 25 Juni 2018;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Qanun tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Skema Non Tunai Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 ‘Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827); y.. Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkit.- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang 3. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 4, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); . Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang 2. Pemerintahan Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan3. Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang4. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL dan BUPATI ACEH SINGKIL

Menetapkan

MEMUTUSKAN: QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL BERDASARKAN SKEMA NON TUNAI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Singkil. dan HAM \X
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
5.Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah pengalihan kekayaan Pemerintah Kabupaten yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Kabupaten pada BUMD, BUMA yang berkedudukan di Aceh dengan prinsip saling menguntungkan.
6.Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh Syariah adalah BUMA yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dan Anggaran Dasar terakhir diubah menjadi Akte Notaris Syukri Rahmat, SH No. 47 Tgl 22 Juni 2016 serta sesuai SK Kemenkumham No. AHU-0012282. AH.01.02. TAHUN 2016 tanggal 28 Juni 2016.
7.Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
8.Skema Non Tunai adalah penyertaan modal secara non tunai melalui deviden yang telah dipotong langsung oleh bank aceh minimal sebesar 50% dari total deviden yang diterima.

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah bermaksud:

a.memperkuat struktur permodalan PT. Bank Aceh Syariah guna meningkatkan kinerja badan usaha;dan
b.meningkatkan efisiensi, ekonomis, efektifitas dan produktifitas pemanfaatan sumber daya yang ada atau yang dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian aceh berbasis syariah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah bertujuan :

a.meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pembagian hasil/deviden dari perolehan keuntungan,
b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kabupaten,
c.mendorong perluasan lapangan kerja; dan
d.memperkuat struktur permodalan PT. Bank Aceh Syariah. 4

Pasal 4

(1)Bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dapat berupa:
1. a.Penambahan modal setor;dan
2. b.Pembelian saham yang diterbitkan oleh badan hukum perseroan.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.

Pasal 5

(1)Penyertaan modal pemerintah Kabupaten kepada Bank Aceh Syariah ditetapkan sebesar Rp.1.444.260.000,0,- (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah sampai dengan Tahun 2018 telah disetor sebesar Rp. 11.600.000.000,- (sebelas milyar enam ratus juta rupiah).
(3)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah sebagaimana ayat (1) bersumber dari ABPK dan/atau deviden yang dialokasikan minimal 90% (lima puluh persen) dari deviden yang diterima atas laba bank pada tahun 2018 dalam bentuk uang tunai/non tunai dan/atau. saham berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
(4)Penyertaan modal daerah sebagaimana ayat (1) dan (2) dianggarkan berdasarkan mekanisme APBK dan dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Tim Penasehat Investasi.

Pasal 6

(1)Dalam hal investasi diperkirakan rugi, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan divestasi.
(2)Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis Tim Penasihat Investasi.
(3)Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Penjualan surat berharga/saham; dan/atau
2. b.Penjualan kepemilikan investasi langsung.

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal melalui SKPK yang membidangi pengawasan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
(3)Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati. |) 5

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Ditetapkan di Singkil pada tanggal 946 Jayar’ 2020 ey PR. S Jomadhit Akhir 74910. EH SINGKIL, £ <, DULM Diundangkan di Singkil Pada tanggal 90 Jamari -9220 S Fomabhiit Akhil 1490, KABUPATEN “SEKRETARIS DAER : ACEH SI 4 IL H AZMI LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 275 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH : (8/116 /2019) i. Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil.- .‘ O * ‘ , e

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…