DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal I, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
7.Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
8.Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 118);
9.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2019 tentang Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 43);
10.Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 8);
11.Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH SINGKIL NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL. PasalI Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 1

Pasal 6

(1)Struktur organisasi kepengurusan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari :
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua
3. c.Pemangku Adat;
4. d.Bidang-Bidang;
5. e.Sekretariat.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pimpinan MAA Kabupaten Aceh Singkil.
(3)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiiri dari 2 (dua) orang merupakan unsur pimpinan MAA Kabupaten Aceh Singkil.
(4)Pemangku Adat Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c beijumlah 15 (lima belas) orang terdiri dari :
1. a.1 (satu) orang ketua;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua;
3. c.1(satu) orang sekretaris;
4. d.4 (empat) orang ketua komisi merangkap anggota;
5. e.4 (empat) orang sekretaris komisi merangkap anggota; dan
6. f.4 (empat) orang anggota.
(5)Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan e terdiri dari :
1. a.Komisi pembangunan adat;
2. b.Komisi ishlah/damai dan rekonsiliasi;
3. c.Komisi ekonomi adat;
4. d.Komisi pemberdayaan keluarga, perempuan dan anak.
  1. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Yang dapat dipilih menjadi bakal calon ketua MAA Kabupaten Aceh Singkil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
c.Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
d.Sehat jasmani dan rohani;
e.Mempunyai Integritas diri dan berakhlak mulia serta taat melaksanakan Syari'at Islam;
f.Berusia paling rendah 40 Tahun pada saat Mubes MAA Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan;
g.Memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh; J
h.Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil selama minimal 5 (lima) tahun dan dibuktikan dengan KTP Aceh Singkil;
i.Berpendidikan paling rendah Saijana S-l;
j.Berpengalaman di bidang adat;
k.Tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
1. 1.Tidak sedang atau telah mendudukijabatan Ketua MAA Kabupaten Aceh Singkil periode kedua;
m.Tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah, DPRA atau DPRK;
n.Tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya;
o.Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) Tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Aceh Singkil;
p.Bersedia dicalonkan sebagai Ketua MAA Kabupaten Aceh Singkil;dan
q.Apabila melanggar persyaratan huruf a sampai dengan huruf o, akan dijatuhkan sanksi berdasarkan Keputusan Musyawarah Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil.
1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 (satu) huruf d terdiri dari:
1. a.Bidang Hukum Adat;
2. b.Bidang Adat Istiadat;
3. c.Bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan adat;
4. d.Bidang pusaka dan khasanah adat;dan
5. e.Bidang pemberdayaan perempuan.
(2)Pengurus Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;dan
2. b.Anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
(3)Bagan susunan organisasi MAA Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran qanun ini.

4.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Untuk dipilih menjadi pengurus MAA Kabupaten Aceh Singkil, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
b.Mampu membaca al-Qur'an; I
c.Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d.Berumur paling rendah 40 (empat puluh) Tahun pada saat Mubes MAA Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan;
e.Sehat jasmani dan rohani;
f.Bersedia berdomisili di ibukota Aceh atau sekitarnya yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
g.Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
h.Berpengalaman dalam bidang Adat;
i.Tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya, kecuali mendapat izin tertulis dari atasannya dan atas pertimbangan keahlian khusus;
j.Tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
k.Tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya;dan
1. 1.Bersedia menjadi pengurus MAA Kabupaten Aceh Singkil.
2. 5.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Musyawarah MAA Kabupaten Aceh Singkil diadakan 5 (lima) tahun sekali dan bertugas:
1. a.memilih dan mengusulkan pengurus MAA Kabupaten Aceh Singkil untuk masa bakti 5 (lima) tahun;dan
2. b.membahas dan menyusun rencana keija MAA Kabupaten Aceh Singkil.
(2)Musyawarah majelis adat kecamatan diadakan 5 (lima) tahun sekali dan bertugas:
1. a.memilih dan mengusulkan pengurus majelis adat kecamatan untuk masa bakti 5 (lima) tahun;dan
2. b.menyusun dan membahas rencana kerja majelis adat kecamatan.
  1. 6.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Pembentukan Pengurus MAA Kabupaten Aceh Singkil wajib mempertimbangkan keanekaragaman disiplin ilmu, keseimbangan wilayah dan keterwakilan perempuan.
(2)Pengurus lengkap MAA Kabupaten Aceh Singkil dibentuk oleh formatur paling lambat 30 (tiga puluh) hari keija setelah hari pemilihan.
(3)Calon pengurus MAA Kabupaten Aceh Singkil wajib mengajukan berkas persyaratan.
(4)Dalam hal calon yang bersangkutan tidak mengajukan berkas persyaratan sampai dengan batas waktu dan/atau berkas persyaratan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A, maka tim verifikasi dapat mengeluarkan yang bersangkutan dari calon pengurus MAA Kabupaten Aceh Singkil setelah berkonsultasi dengan Kepala Sekretariat.
(5)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Kepala Sekretariat MAA Kabupaten Aceh Singkil.
(6)Hasil verifikasi persyaratan ditetapkan dalam berita acara dan diserahkan kepada ketua formatur.
(7)Ketua formatur menyerahkan hasil pembentukan pengurus lengkap kepada Bupati untuk ditetapkan sbegai pengurus.

7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Peserta musyawarah MAA Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari :

a.Pengurus MAA Kabupaten Aceh Singkil;
b.Utusan Majelis Adat Mukim Kabupaten Aceh Singkil;
c.Para ahli adat setempat Kabupaten Aceh Singkil; dan
d.Utusan-utusan Majelis Adat Kecamatan.
1. 8.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

(1)Pergantian antar waktu Pimpinan dan Anggota MAA Kabupaten Aceh Singkil dilakukan dalam Musyawarah Majelis.
(2)Pergantian antar waktu dilakukan apabila Pimpinan dan Anggota MAA Kabupaten Aceh Singkil mengundurkan diri, meninggal dunia, sakit yang berkepanjangan mengakibatkan tidak bisa menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
(3)Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Apabila Ketua MAA mengundurkan diri, meninggal dunia, sakit yang berkepanjangan mengakibatkan tidak bias menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Wakil Ketua MAA secara kolektif kolegial sampai ditetapkan Ketua MAA definitif.
2. b.Pengusulan dan penetapan Ketua MAA definitive berdasarkan hasil musyawarah pengurus.
3. c.Untuk kekosongan Wakil Ketua dan ketua bidang, maka pengusulan penggantinya berdasarkan hasil musyawarah pengurus dengan memilih salah seorang dari pengurus.
4. d.Kekosongan Anggota Bidang maka penggantiannya melalui musyawarah pengurus dengan merekrut personil yang memiliki kapasiitas sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dalam LembaranKabupaten Aceh Singkil. Diundangkan di Singkil .da tanggal \t ymw\ ÿ.qxI 5 Afcb'tr H *£ATI ACEH SINGKIL,ÿ anggal ÿ SL92I <*ÿtr !44ÿH mRIÿmERAH KABUPATEN LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH : (1/1/2021) I LAMPIRAN QANUN ACEH SINGKIL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH SINGKIL NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL BAGAN SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL BIDANG PUTROE PHANG MUBES MAA KETUA MAA PEMANGKU ADAT BIDANG ADAT ISTIADAT HUKUM ADAT BUPATI ACEH SINGKIL BIDANG PENDIDIKAN, LITBANG WAKIL KETUA II WAKIL KETUAI SEKRETARIS MAA BIDANG PUSAKA DAN KHASANAH ACEH SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL KETERANGAN : ______ = GARIS PEMBINAAN _ = GARIS KOMANDO = = = = = == GARIS KOORDINASI 2ÿTI ACEH SINGKIL,ÿ >/ ID

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…