DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini diatur tentang Pendapatan Daerah sebesar Rp.785.723.765.808,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp.794.578.765.808,00.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 825);
17.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
18.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menetapkan

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: dan BUPATI ACEH SINGKIL MEMUTUSKAN:

Pasal 1

1.Pendapatan Daerah
2.Belanja Daerah Surplus/ (Defisit) Rp. 785.723.765.808,00,- y Rp. 794.578.765.808,00,-ÿ Rp. (8.855.000.000,00), :
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan
b.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 8.855.000.000,00, v Rp. Rp. Rp. 0,00,- 8.855.000.000,00 -—ÿ 0,00,- f

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 55.232.965.901,00,-ÿ
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 598.216.125.000,00,-ÿ
3. c.Lain-lain pendapatan daerah Rp. 132.274.674.907,00, jv
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 10.645.000.000,00ÿ
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 25.836.378.008,00,-ÿ
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah Rp. 3.378.008.000,00ÿ
4. d.ZAKIS sejumlah Rp. 5.000.000.000,00,-
5. e.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Sejumlah Rp. 10.373.579.893,00,-
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Transfer Umum sejumlah Rp. 459.747.968.000,00,-.x
2. b.Transfer Khusus sejumlah Rp. 138.468.157.000,00,-
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 20.701.660.715,00ÿ-
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. 20.608.647.192,00,- Dan Pemerintah Daerah lainnya
3. c.Dana Penyesuaian sejumlah Rp. 90.964.367.000,00,-

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.420.750.964.326,00,
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp.373.827.80 1.482,00,-
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp.27 1.654.874.543,00,-ÿ
2. b.Belanja Subsidi sejumlah Rp. 1.728.000.000,00v-/
3. c.Belanja Hibah sejumlah Rp. 2.520.000.000,00,-,
4. d.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 480.000.000,00,-
5. e.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 3.648. 137.800,00,
6. f.Belanja Bantuan Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp.137.164.124.914,00,-
7. g.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 3.555.827.069,00,- if
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 56.231.982.116,00,—
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.199.411.617. 186,00ÿ-
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp.118.184.202.180,00,ÿ

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 8.855.000.000,00,-
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis Pembiayaan:
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 8.855.000.000,00,-
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00,-
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yangDipisahkan sejumlah Rp. 0,00,-
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00,-
5. e.Penerimaan kembali Penerimaan Pinjaman Sejumlah Rp. 0,00,-
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00,-
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00,-
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerahsejumlah Rp 0,00,-
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00,-
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBK;
2.Lampiran II Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Penjabaran APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselerasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Aceh Singkil menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.

Pasal 7

Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Singkil pada tanggal fetxyari "Xofff ACEH SINGKIL,/ÿ Diundangkan di Singkil pada tanggal Q peblGtotri DULMU 0 Aÿjnl mwti SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINQKIL, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 2Co NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH (2/14/2018)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945