DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 152

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini mengatur Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil. yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penyesuaian Bentuk Hukum, Nama, Logo, Tempat Kedudukan dan Wilayah Pelayanan, BAB III Maksud dan Tujuan, BAB IV Anggaran Dasar, BAB V Kegiatan Usaha, BAB VI Jangka Waktu Berdiri, BAB VII Peralihan Aset, BAB VIII Permodalan, BAB IX Organ dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Singkil, BAB X Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, BAB X Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih, BAB XI Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, BAB XII Tarif, BAB XIII Ketentuan Peralihan, BAB XIV Ketentuan Lain-lain.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 1 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
b.bahwa Qanun Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Sadan Usaha Milik Daerah, Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang memuat beberapa ketentuan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); d f - 2
4.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); , - 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 8 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL dan BUPATI ACEH SINGKIL

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan QANUN KABUPATEN TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. - 4
5.Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Singkil adalah Badan Usaha Milik Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham Kabupaten.
7.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Kabupaten dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Pemilik Modal adalah Bupati Aceh Singkil selaku pemilik keseluruhan modal Perumda Air Minum Tirta Singkil dan tidak terbagi atas saham.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
10.Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 1 1. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Singkil yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat dengan APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
13.Kantor cabang dan unit pelayanan adalah kantor cabang dan unit pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil.
14.Air Minum adalah air bersih yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat Kesehatan.
15.Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Singkil yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (M 3 ) atau satuan volume lainnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

a.penyesuaian bentuk hukum, nama, logo, tempat kedudukan dan wilayah pelayanan;
b.maksud dan tujuan
c.anggaran dasar;
d.kegiatan usaha;
e.jangka waktu berdiri;
f.peralihan aset; - 5
g.permodalan;
h.organ dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Singkil:
1. 1.penetapan dan penggunaan laba bersih; J. penghargaan, pembinaan dan pengawasan; dan
k.tarif.

BAB II

PENYESUAIAN BENTUK HUKUM, NAMA, LOGO, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH PELAYANAN

Pasal 3

Dengan Qanun ini Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Nomor 1 Seri C) disesuaikan bentuk hukum dan namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya akan disebut Perumda Air Minum Tirta Singkil.

Pasal 4

Logo Perumda Air Minum Tirta Singkil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Perumda Air Minum Tirta Singkil berkedudukan di Kabupaten Aceh Singkil.
(2)Untuk menunjang kinerjanya, Perumda Air Minum Tirta Singkil dapat membentuk Cabang dan/atau Unit Pelayanan dalam Wilayah Kabupaten.
(3)Pembentukan Cabang dan/atau Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
(4)Perumda Air Minum Tirta Singkil wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
(5)Wilayah pelayanan Perumda Air Minum Tirta Singkil, meliputi seluruh wilayah dalam Kabupaten. - 6

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

(1)Penyesuaian bentuk hukum dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil menjadi Perumda Air Minum Tirta Singkil dimaksudkan untuk menyesuaikan bentuk hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan motivasi agar semakin berkembangnya pengelolaan air minum yang bermutu di Kabupaten.
(2)Penyesuaian bentuk hukum dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil menjadi Perumda Air Minum Tirta Singkil bertujuan:
1. a.untuk memberikan pelayanan air minum yang memenuhi syarat kesehatan pada masyarakat;
2. b.sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari pembagian laba perusahaan;
3. c.memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kabupaten lebih efisien, efektif dan produktif;
4. d.turut serta dan berperan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten;dan
5. e.mendorong percepatan investasi dan memperluas lapangan kerja.

BAB IV

ANGGARAN DASAR

Pasal 7

( 1) Perumda Air Minum Tirta Singkil memiliki Anggaran Dasar.

(2)Anggaran Dasar Perumda Air Minum Tirta Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Modal;
2. b.pembagian tugas dan wewenang Direksi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggaran Dasar Perumda Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Qanun ini. BABV KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Perumda Air Minum Tirta Singkil merupakan Perumda yang melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
(2)Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan. - 7

Pasal 9

(1)Bidang usaha penyelenggaraan SPAM meliputi:
1. a.SPAM Jaringan Perpipaan; dan/atau
2. b.SPAM bukan Jaringan Perpipaan.
(2)SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.unit air baku;
2. b.unit produksi;
3. c.unit distribusi;
4. d.unit pelayanan; dan
5. e.unit pemasaran.
(3)SPAM bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.terminal air;
2. b.mobil tangki air;
3. c.air minum dalam kemasan; dan
4. d.SPAM bukanjaringan perpipaan lainnya.
(4)Penambahan dan pengurangan bidang usaha harus mendapat persetujuan KPM.

Isi peraturan

Teks152PDFHirarki

Memuat teks peraturan…