DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Perangkat Daerah, Pembentukan UPT, Staf Ahli, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Ganun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893),
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179),
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), Undang-Undang... — AN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Daerah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 7. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : OANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG BAB ! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang,
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang: L Dewan... Y Ne1 10. 11. 12. 13. 14. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, 5. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Setdakab adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang, 6. 7. 8. 9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang, Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah,
b.efisiensi:
c.efektivitas,
d.pembagian habis tugas,
e.rentang kendali,
f.tata kerja yang jelas, dan
g.fleksibilitas. “YK

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Oanun ini dibentuk susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a.Setdakab merupakan Sekretariat Daerah Tipe A:
b.Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Tipe C: C. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A,
d.Dinas Daerah terdiri dari : 1) 2) 3) 4 5) 6) 8) 9) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan: Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Syariat Islam, Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, 7) A 10) Dinas... —y/ NE 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 11) Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan. 12)Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 14) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olah Raga : 15) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Sub Urusan Bidang Perkebunan dan Sub Urusan Bidang Peternakan, dan 16) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Badan Daerah terdiri dari : 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan, 3) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keistimewaan dan kekhususan terdiri dari: 1) Dinas Syariat Islam, 2) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, 3) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, 4) Sekretariat Majelis Adat Aceh, 5) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten, 6) Dinas Pertanahan Kabupaten, dan 7) Dinas Pendidikan Dayah. £ g Perangkat. . Rt
g.Perangkat Daerah lainnya terdiri dari : 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan 2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 4

Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Kecamatan Manyak Payed dengan Tipe A: Kecamatan Bendahara dengan Tipe A: Kecamatan Banda Mulia dengan Tipe A, Kecamatan Karang Baru dengan Tipe A: Kecamatan Sekerak dengan Tipe A: Kecamatan Seruway dengan Tipe A: Kecamatan Kota Kualasimpang dengan Tipe B, Kecamatan Kejuruan Muda dengan Tipe A, Kecamatan Tenggulun dengan Tipe A, Kecamatan Tamiang Hulu dengan Tipe A: Kecamatan Bandar Pusaka dengan Tipe A, dan Kecamatan Rantau dengan Tipe A,

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dihentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati. / Pasal 7... 2 AH
(1)
(2)c. e. £ 1 N

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 terdapat UPT di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

(I) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan tugas staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 8 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

STAF AHLI

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

STAF AHLI

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020