Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
Dalam Qanun ini diatur tentang 14 Pasal yang diubah
Dalam Qanun ini diatur tentang 14 Pasal yang diubah
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang
Dengan V Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB I
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
BAB II PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
BAB II
Dengan Qanun ini dibentuk susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyclenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan; 2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi; 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 7) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan; 8) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 10) Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan. 11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan; 12) Dinas. .7ÿ, 12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemcrintahan Bidang Penanaman Modal dan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Salu Pintu; 13) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olah Raga ; 14) Dinas Pertanian, Pcrkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Sub Urusan Bidang Perkebunan dan Sub Urusan Bidang Peternakan; dan 15) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik; 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan serta Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.
1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan; 3) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah.
1) Dinas Syariat Islam; 2) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama; 3) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah; 4) Sekretariat Majelis Adat Aceh; 5) Sekretariat Baitul Mai Kabupaten; 6) Dinas Pertanahan Kabupaten; 7) Dinas Pendidikan Dayah; dan 8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. g- Perangkat.ÿ
1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
BAB III PEMBENTUKAN UPTD
BAB III
Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati mengenai pembentukan UPTD yang baru.
Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang. Diundangkan di Karang Baru pada tanggal, Desember* 2020 M 1442 H vXyu SEKRETARIS DAERAH NM\ KABUPATEN ACEH TAMIANG, / BASYARUDDI Diundangkan di Karang Baru pada tanggal, H Oesember* 2020 M /Sjp.AkUir* 1442 H ACEH TAMIANG,BUPAT ÿ JfMURSIL LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR *5 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH ( 5 / 100/2020)
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)