DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Qanun ini diatur tentang 14 Pasal yang diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu diubah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, kearsipan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kesatuan bangsa dan politik, penyesuaian kelembagaan RSUD serta penguatan kecamatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Peenyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalinyaterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8); Dengan V Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2.Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
6.Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Setdakab adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
7.Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupatenyang selanjutnya disebutSekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang;
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
14.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2.Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 4 dihapus, angka 16 diubah, ditambah 1 (satu) angka yakni angka 17, huruf f ditambah 1 (satu) angka yakni angka 8, huruf g angka 2 (dua) dihapus dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a.Setdakab merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas
d.Dinas Daerah terdiri dari : 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyclenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan; 2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi; 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 7) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan; 8) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 10) Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan. 11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan; 12) Dinas. .7ÿ, 12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemcrintahan Bidang Penanaman Modal dan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Salu Pintu; 13) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olah Raga ; 14) Dinas Pertanian, Pcrkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Sub Urusan Bidang Perkebunan dan Sub Urusan Bidang Peternakan; dan 15) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik; 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan serta Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.
e.Badan Daerah terdiri dari : 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan; 3) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah.
f.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keistimewaan dan kekhususan terdiri dari: 1) Dinas Syariat Islam; 2) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama; 3) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah; 4) Sekretariat Majelis Adat Aceh; 5) Sekretariat Baitul Mai Kabupaten; 6) Dinas Pertanahan Kabupaten; 7) Dinas Pendidikan Dayah; dan 8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. g- Perangkat.ÿ
g.Perangkat Daerah lainnya terdiri dari : 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan
2. b.Kecamatan
3. c.Kecamatan
4. d.Kecamatan
5. e.Kecamatan
6. f.Kecamatan B- Kecamatan
7. h.Kecamatan
8. i.Kecamatan
9. j.Kecamatan
10. k.Kecamatan dan
  1. 1.Kecamatan Bandar Pusaka dengan Tipe A;
  2. 4.Ketentuan judul BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB III PEMBENTUKAN UPTD
  3. 5.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan.

(3)Pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan qanun ini.

9.Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Rumah Sakit Umum Daerah bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kepegawaian dan dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit, tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan kelembagaan rumah sakit umum sebagai UPTD.
(3)Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD.
(4)Rumah Sakit Umum Daerah tetap menggunakan anggaran sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD.

10.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati mengenai pembentukan UPTD yang baru.

11.Ketentuan Pasal 15 dihapus. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang. Diundangkan di Karang Baru pada tanggal, Desember* 2020 M 1442 H vXyu SEKRETARIS DAERAH NM\ KABUPATEN ACEH TAMIANG, / BASYARUDDI Diundangkan di Karang Baru pada tanggal, H Oesember* 2020 M /Sjp.AkUir* 1442 H ACEH TAMIANG,BUPAT ÿ JfMURSIL LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR *5 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH ( 5 / 100/2020)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu diubah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, kearsipan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kesatuan bangsa dan politik, penyesuaian kelembagaan RSUD serta penguatan kecamatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Peenyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalinyaterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8); Dengan V Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2.Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
6.Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Setdakab adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
7.Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupatenyang selanjutnya disebutSekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang;
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
14.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2.Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 4 dihapus, angka 16 diubah, ditambah 1 (satu) angka yakni angka 17, huruf f ditambah 1 (satu) angka yakni angka 8, huruf g angka 2 (dua) dihapus dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a.Setdakab merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas
d.Dinas Daerah terdiri dari : 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyclenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan; 2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi; 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 7) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan; 8) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 10) Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan. 11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan; 12) Dinas. .7ÿ, 12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemcrintahan Bidang Penanaman Modal dan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Salu Pintu; 13) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olah Raga ; 14) Dinas Pertanian, Pcrkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Sub Urusan Bidang Perkebunan dan Sub Urusan Bidang Peternakan; dan 15) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik; 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan serta Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.
e.Badan Daerah terdiri dari : 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan; 3) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah.
f.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keistimewaan dan kekhususan terdiri dari: 1) Dinas Syariat Islam; 2) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama; 3) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah; 4) Sekretariat Majelis Adat Aceh; 5) Sekretariat Baitul Mai Kabupaten; 6) Dinas Pertanahan Kabupaten; 7) Dinas Pendidikan Dayah; dan 8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. g- Perangkat.ÿ
g.Perangkat Daerah lainnya terdiri dari : 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan
2. b.Kecamatan
3. c.Kecamatan
4. d.Kecamatan
5. e.Kecamatan
6. f.Kecamatan B- Kecamatan
7. h.Kecamatan
8. i.Kecamatan
9. j.Kecamatan
10. k.Kecamatan dan
  1. 1.Kecamatan Bandar Pusaka dengan Tipe A;
  2. 4.Ketentuan judul BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB III PEMBENTUKAN UPTD
  3. 5.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan.

(3)Pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan qanun ini.

9.Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Rumah Sakit Umum Daerah bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kepegawaian dan dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit, tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan kelembagaan rumah sakit umum sebagai UPTD.
(3)Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD.
(4)Rumah Sakit Umum Daerah tetap menggunakan anggaran sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD.

10.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati mengenai pembentukan UPTD yang baru.

11.Ketentuan Pasal 15 dihapus. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang. Diundangkan di Karang Baru pada tanggal, Desember* 2020 M 1442 H vXyu SEKRETARIS DAERAH NM\ KABUPATEN ACEH TAMIANG, / BASYARUDDI Diundangkan di Karang Baru pada tanggal, H Oesember* 2020 M /Sjp.AkUir* 1442 H ACEH TAMIANG,BUPAT ÿ JfMURSIL LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR *5 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH ( 5 / 100/2020)

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 8 Tahun 2016