DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisikan 6 BAB dan 12 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Tata Cara Pembagian, BAB IV tentang Penyaluran, BAB V tentang Perencanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan, BAB VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat

(5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatu r pembagian dan penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
1. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Serita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12.Qanun Kabupaten Aceh Tamjang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15);
13.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tah un 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 55);
14.Qan/
14.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 Nomor 1);
15.Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Serita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 32);
16.Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Serita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 33);
17.Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor l); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATl TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENY ALU RAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2.Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4.Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kabupeten dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Datuk Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. •
7.Pemerint.aban/
7.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusa n pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usuJ dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu, Tok Imam dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9.Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK adalah unsur Pemerintahan Kampung yang bertugas sebagai Badan Permusyawaratan Kampung.
10.Datok Penghulu adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11.Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Datok Penghulu, yang terdiri dari Sekretariat Kampung, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.
14.Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemer intahan Kampung.
16.Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penenmaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
17.Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang diterima oleh Datok Penghulu, Tok Imam, dan Perangkat Kampung dari APBKampung setiap bulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati m1 untuk menentukan besaran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Angaran 2023 yang diberikan kepada Kampung dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah:

a.meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung sesuai dengan kewenangannya;
b.meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Kampung dalam. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kampung;
c.meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kampung;
d.mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
e.meningkatkan kemandirian Kampung.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADK dalam APBK setiap tahun anggaran.
(2)Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) yang merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh Kabupaten tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus.
(3)Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mem pertimbangkan:
1. a.kebutuhan penghasilan tetap Datok Penghulu dan Perangkat Kampung;
2. b.kebutuhan biaya operasional Pemerintah Kampung.
(4)Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan perhitungan:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 1000 (seribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh limajuta rupiah) per tahun;
2. b.jumlah penduduk 1001-3000 (seribu satu-tiga ribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) per tahun; dan
3. c.jumlah penduduk lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per tahun.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kampung dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Pasal 6

Besaran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 7

(1)Penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ke Rekening Kas Kampung.
(2)Penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
1. a.tahap 1 paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen); dan
2. b.tahap II paling cepat bulan J uni sebesar 40% (empat puluh persen).
3. c.tahap III paling cepat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
(3)Pencairan ADK yang digunakan untuk penghasilan tetap Datok Penghulu, Perangkat Kampung dan operasional perkantoran dilakukan setiap bulan melalui Bendahara Kampung.
(4)ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disalurkan kepada Pemerintah Kampung merupakan bagian dari penda pa tan kampung.

Pasal 8

(1)Datok Penghulu mela.lui Camat mengajukan permohonan penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan melampirkan:
1. a.tahap 1 sebagai berikut:
  1. 1.RKPKampung;
  2. 2.APBKampung; dan
  3. 3.Keputusan Datok Penghulu tentang Penunjukan Kaur Keuangan Kampung;
  4. 4.Laporan Realisasi Pengunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun sebelum nya.
2. b.ta.hap II sebagai berikut:
  1. 1.Peru bahan RKPKampung, jika ada Peru bahan;
  2. 2.Perubahan APBKampung, jika ada Perubahan;
  3. 3.Perubahan Keputusan Datok Penghulu tengang Penunjukan Kaur Keuangan Uika ada pergantian) dan;
  4. 4.Laporan Realisasi Pengunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Ta.hap I.
3. c.ta.hap 1Il sebagai berikut:
  1. 1.Perubahan RKPKampung, jika ada Perubahan; 2 . Perubahan APBKampung, jika ada Perubahan;
  2. 3.Perubahan Keptusan Datok Penghulu tengang Penunjukan Kaur Keuangan Uika ada pergantian); dan
  3. 4.Laporan Realisasi Pengunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Ta.hap 11.
(5)Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan da.n Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang meneliti kesesuaian antara usulan rencana kegiatan dalam RKPKampung dengan RPJM Kampung.
(6)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Kepala Dinas Pemberdayaan Masya.rakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempua n dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang membuat surat pengantar untuk Datok Penghulu menyampaikan permohonan penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribu si Da e rah kepada Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang atau mengembalikannya kepada Datok Penghulu untuk disempurnakan.
(7)Bupai
(7)Bupati dapat menunda penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Kampung yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). BABY PERENCANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN Pasa19 ( 1) Rencana penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribu si Daerah dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung.
(2)Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung bertujuan agar penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
(3)Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Datok Penghulu, Perangkat Kampung, Anggota MDSK, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, dan tokoh masyarakat.
(4)Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dituangkan dalam usulan RKPKampung.
(5)RKPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Qanun Kampung.

Pasal 10

( 1) Semua pengeluaran Kampung harus did ukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

(2)Pengeluaran Kampung yang mengakibatkan Kampung tidak dapat dilakukan sebelum Qanun Kampung tentang APBKampung menjadi Qanun Kampung. beban APB Rancangan ditetapkan
(3)Pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Datok Penghulu.

Pasal 11

( 1) Camat mengkoordinir Datok Penghulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang.

(2)Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.tahap I paling lama minggu ketiga bulan Juni;
2. b.tahap II paling lama minggu keempat bulan Oktober;
3. c.tahap/
4. c.tahap III paling lama minggu kedua bulan Desember.

Pasal 12

Peraturan Bupati mt mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Kabupaten Aceh Tamiang. memerintahkan Serita Daerah Diundangkan di Karang Baru pada tanggal, 13 Februar-1 2024 M 3 S"fa\ban- 1445 H Plt. SEKRETARlS DAERAH (\· KABUPATEN ACEH TAMIANG \l" .... ' TRI KURNIA Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal, 13 Febr-uari 3 5"f8'6;;in 2024 M 1445 H q;_ Pj. BUPATI ACEH TAMIANr· i~ SERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024 NOMOR 4 LAMPIRAN NOMOR TENTANG : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG : 4 TAHUN 2024 : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALO.KASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 YANG DIBAGIKAN KEPADA KAMPUNG NO. NAMA KAMPUNG PAGU ADK PAGU ALOKASI (Rp.) BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Rp.) I Kecamatan Manyak Payed 9.895.397.407 434.345.508

1.Simpang Lhee 76.371.484 12.065. 153
2.Buket Panyang Sa 251.339.484 12.065.153
3.Buket Panvang Dua 276.371.484 12.065.153
4.Seuneubok Baru 294.803.484 12.065 . 153 5 . Sampaimah 301 .235.484 12.065.153 6 . Krueng Sikajang 251.339.484 12.065.153
7.Seuneubok Punti 301.403.484 12.065. 153
8.Mesjid 307.835.484 12.065. 153
9.Paya Ketenggar 251.339.484 12.065. 153
10.Pahlawan 282.803.484 12.065.153
11.Matang Ara Aceh 244.739.484 12.065.153
12.le Bintah 294.803 .484 12 .065. 153
13.Geudham 244. 739.484 12.065.153
14.Geulanggang Merak 294.803.484 12.065. 153
15.Bukit Paya 269.771.484 12.065. 153
16.Dagang Setia 269. 771.484 12.065.153
17.Meunasah Paya 269.771.484 12.065. 153
18.Benteng Anyer 244.739.484 12.065.153
19.Tanjung Neraca 301 .403 .484 12.065.153 20 . Lueng Manyo 244.739.484 12.065. 153
21.Tualang Baro 307.835.484 12.065. 153
22.Lhok Medang Ara 294 .803. 484 12.065.153
23.Kaseh Sayang 244.739.484 12.065. 153
24.Seuneubok Pidie 251.339.484 12.065. 153 25 . Matang Cincin 269. 771.484 12.065.153 26 . Matang Ara Jawa 301.403 .484 12.065. 153 27 . Meurandeh 301.403.484 12.065. 153
28.Raja Tuba 251.339.484 12.065. 153 29 . Ujung Tanjung 244.739.484 12.065. 153
30.Alue le Puteh 244.739.484 12.065. 153
31.Alue Sentang 269. 771. 484 12.065. 153 32 . Seuneubok Cantek 294.803.484 12.065.153 33 . Sapta Marga 283.403.484 12.065.153
34.Paya Baru 276.371.484 12.065. 153
35.Bandung Java 308.435.484 12.065. 153
36.Pandan Sari 276.371.484 12.065.153 NO. NAMA KAMPUNG PAGU ADK PAGU ALOKASI (Rp.) BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Rp.) II Kecamatan Bendahara 9.297.738.956 398.150.049
1.Mesiid Sungai Ivu 299.003.484 12.065.153 2 . Alur Cantik 269.339.484 12.065.153
3.Tanjung Lipat I 276.371.484 12.065.153
4.Taniung Lipat II 280. 787.484 12.065.153
5.Seuneubok Dalam 244.307.484 12.065.153 Me~jid
6.Bandar Baru 319.403.484 12.065.153
7.Cinta Raja 326.435.484 12.065. 153
8.Kuala Genting 269 .339 .484 12 .065. 153 9 . Bandar Khalifah 294.371.484 12.065.153
10.Suka Mulia Bendahara 276.371.484 12.065. 153
11.Seuneu bok Aceh 276.371.484 12.065.153
12.Tengku Tinggj 301. 403 .484 12.065.153
13.Perkebunan Sungai 276.371.484 12.065.153 Ivu
14.Marl empang 326.435.484 12.065.153
15.Balai 301.403 .484 12.065.153
16.Lubuk Batil 276.371.484 12 .065. 153
17.Lambung Slang 269.339.484 12 .065.153
18.Tanj ung Pari t 244.307.484 12 .065. 153
19.Tanjung 269.339.484 12.065.153
20.Raja 276 .371.484 12.065. 153
21.Tumpok Tengoh 276 .371.484 12.065.153
22.Upah 314.867.484 12.065. 153
23.Perkebunan Upah 276.371.484 12.065. 153
24.Matang Tepah 276.371.484 12.065.153
25.Seuneubok Dalam 269.339.484 12 .065.153 Upah 26 . Me~jid Bendahara 276.371.484 12.065. 153
27.Teluk Kemiri 276.371.484 12 .065.153
28.Teluk Kepayang 301.403.484 12.065. 153
29.Teluk Halban 276.371.484 12.065. 153
30.Rantau Pakam 276 .371.484 12.065. 153
31.Taniung Biniai 276.371.484 12.065. 153
32.Tanjung Mulia 251.339.484 12.065. 153
33.Kuala Penaga 276 .371.484 12.065. 153 III Kecamatan Karang B aru 8 .759 .251.989 374 .019 .743
1.Kesehatan 276.371.484 12.065.153 2 . SukaJadi 276.371.484 12 .065.153
3.Menanggini 283.403.484 12.065.153 4 . Tanjung Karang 308.435.484 12.065.153
5.Bundar 345.731.484 12 .065. 153
6.Dalam 295.667.484 12 .065.153
7.Tanah Terban 282.803.484 12 .065.153
8.Air Tenang 251.339.484 12 .065.153 9 . Joha r 251.3 39.484 12 .065. 153
10.Tupa h 301 .403.484 12.065. 153
11.Banai 276.371.484 12.065. 153 NO. NAMA KAMPUNG PAGU ADK PAGU ALOKASI (Rp.) BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
12.Rantau Paniang 276.371.484 12.065. 153
13.Medang Ara 310.451.484 12.065.153
14.Pahlawan 276.371.484 12.065. 153
15.Alur Selalas 251.339.484 12.065.153
16.Paya Tampah 360.995.484 12.065.153
17.Alur Baung 283.403.484 12.065. 153
18.Kebun Tanah Terban 315.467.484 12.065.153
19.Kebun Medang Ara 276.371.484 12.065.153
20.Kebun Afdeling Seleleh 283.403.484 12.065. 153
21.Paya Awe 251.339.484 12.065.153
22.Simpang Empat 300.803.484 12.065.153
23.Paya Kulbi 276.371.484 12.065. 153
24.Alur Bemban 276.371.484 12.065.153
25.Paya Meta 251.339.484 12.065.153
26.Taniung Seumantoh 276.371.484 12.065.153
27.Bukit Keranji 251.339 .484 12 .065. 153
28.Kebun Tanjung 308.435.484 12.065.153 Seumantoh
29.Bukit Panjang 255. 755.484 12.065. 153 30 . Alue Lhok 276.371.484 12.065.153
31.Sukaiadi Paya Bujok 251.339.484 12.065. 153 IV Kecamatan Seruway 7.055.315.604 289 .563.672
1.Pekan Seruway 30 1.403 .484 12.065.153
2.Binjai 307.835.484 12.065.153
3.Pantai Balai 276.371.484 12.065.153
4.Padang Langgis 276.371.484 12.065. 153
5.Sukaramai Satu 339.899.484 12.065. 153 6 . Sukaramai Dua 346. 331. 484 12.065. 153
7.Perkebunan Seruway 251.339.484 12.065. 153 8 . Gedung Biara 301.403.484 12.065.153 9 . Alur Alim 244.307.484 12.065.153
10.Tualang 301. 403 .484 12.065. 153 1 1. Matang Sentang 251.339 .484 12.065. 153
12.Air Masin 276 .371.484 12.065. 153
13.Sidodadi 269.339.484 12.065. 153
14.Perk. Gedung Biara 308.435.484 12.065. 153
15.Muka Sungai Kuruk 339.299.484 12.065. 153
16.Paya Udang 301.403 .484 12.065.153
17.Gelung 301.403 .484 12.065.153
18.Kampung Baru 251.339.484 12.065.153
19.Kuala Pusung Kapal 251.339. 484 12.065.153
20.Sungai Kuruk I 301.403.484 12.065.153
21.Sungai Kuruk II 301.403.484 12.065. 153 22 . Sungai Kuruk III 314.267.484 12.065. 153
23.Tangsi Lama 30 1.403 .484 12.065. 153
24.Lubuk Damar 339 .899.484 12.065.153 NO. NAMA KAMPUNG PAGU ADK PAGU ALOKASI (Rp.) BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Rp.) V Kecamatan Kota 1.662.441.418 60.325.765 Kualasimpang
1.Kota Kualasimpang 365.579.484 12.065.153
2.Perdamaian 295.667.484 12.065.153
3.Sriwijaya 295.667.484 12.065.153
4.Suk.it Tempurung 345. 731.484 12.065.153
5.Kotalintang 359. 795.484 12.065. 153 VI Kecamatan Keiuruan Muda 5.135.031.736 193.042.448
1.Bukit Rata 359.795.484 12.065.153
2.Pangkalan 280. 787.484 12.065.153
3.Tanjung Mancang 340.499 .484 12.065.153
4.Simpang Kanan 255.755.484 12.065.153
5.Tanjung Genteng 335.363.484 12.065.153
6.Geren~am 290.435.484 12 .065. 153
7.Suka Makmur 373.859.484 12.065.153
8.Alur Selebu 394.955.484 12.065.153
9.Sungai Liput 321.299.484 12.065.153
10.Kebun Sungai Liput 326.915.484 12.065.153
11.Purwodadi 320.699.484 12.065.153
12.Jawa 308.435.484 12.065.153
13.Sidodadi 283.403.484 12.065.153
14.Karang Jadi 301.403.484 12.065.153
15.Seumadam 313. 787.484 12.065. 153
16.Alur Mentawak 327 .635.484 12.065.153 VJI Kecamatan Tamiang Hulu 2.670.511.352 108.586.377
1.Alur Tani Satu 276.371.484 12.065.153
2.Alur Tani Dua 251.339.484 12.065.153
3.Bandar Khalifah 301. 403 .484 12.065.153
4.Kaloy 373.859.484 12.065.153 5 . Perkebunan Pulau Tiga 409.019.484 12.065.153
6.Harum Sari 265.403. 484 12.065.153 7 . Bandar Setia 251.339.484 12.065.153 8 . Rongoh 251.339.484 12.065.153 9 . Wono Sari 290.435.484 12.065.153 Vlll Kecamatan Rantau 5.293.299.220 205.107 .601
1.Benua Raia 289.235.484 12.065.153 2 . Landuh 345.731.484 12.065. 153
3.Paya Bedi 346.331.484 12.065.153
4.Ingin Jaya 314.267.484 12.065.153
5.Suka Rahmat 301 .403 .484 12.065.153 6 . Suka Jadi 276.371.484 12.065.153 7 . Durian 296. 531 .484 12.065.153 8 . Rantau Pauh 342.227.484 12.065.153
9.Alur Cucur 323.747.484 12.065. 153
10.Pertamina 326.435.484 12.065.153
11.Kebun Rantau 301.403.484 12.065.153
12.Alur Manis 289.235.484 12.065.153
13.Jamur Jelatang 301.403.484 12.065.153
14.Suka Rakyat 308.435.484 12.065. 153 NO. NAMA KAMPUNG PAGU ADK PAGU ALOKASI (Rp.) BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
15.Jamur Labu 276.371 .484 12.065.153
16.Suka Mulia 346.331.484 12.065.153
17.MekarJaya 307.835.484 12.065.1 53 IX Kecamatan Banda Mulia 2.981.970.835 120.651.530
1.Telaga Meuku Sa 301.403.484 12.065.153
2.Telaga Meuku Dua 326.435.484 12.065.153
3.Alur Nunang 326.435.484 12.065.153
4.Tanjung Keramat 294.371 .484 12.065.153
5.Matang Seping 301.403.484 12.065.153
6.Besar 251.339.484 12.065.153 7 . Paya Rahat 326.435.484 12.065.153
8.Suka Jadi 301.403.484 12.065.153 9 . Suka Mulia Upah 276 .371.484 12.065.153
10.Suka Damai 276 .371 .484 12.065. 153 X Kecamatan Banda Pusaka 4.117 .060.253 180.977.295
1.Aras Sembilan 251.339.484 12.065. 153
2.Jambo Rambong 286.019.484 12.065. 153
3.Blang Kandis 315.467.484 12.065. 153
4.Alur Jambu 251.339.484 12.065.153
5.Perkebunan Alur 244.307.484 12.065.153 Jambu
6.Batang Ara 258 .371.484 12.065. 153
7.Perupuk 251.339.484 12.065.153
8.Serba 276.371.484 12.065. 153
9.Sunting 276.371.484 12.065. 153
10.Rantau Bintang 283.403.484 12.065.153
11.Babo 334.763.484 12.065.153
12.Panta i Cempa 287.819.484 12.065.153
13.Pengidam 294.851.484 12.065.153
14.Bengkelang 253.955.484 12 .065.1 53
15.Batu Bedulang 251.339.484 12.065. 153 XI Kecamatan Tenggulun 1.939.323.461 72.390 .9 18
1.Tebing Tinggi 283.403.484 12.065. 153
2.Rimba Sawang 32 1.899.484 12.065. 153
3.Tene-e:ulun 384.090.044 12.065. 153 4 . Selamat 341.795.484 12.065.153 5 . Simpang Kiri 278.267.484 12.065. 153
6.Sumber Makmur 329.867.484 12.065. 153 Xll Kecamatan Sekerak 3.692.657.769 168.912.142
1.Bandar Mahligai 282.803.484 12.065. 153
2.Sekerak Kiri 251.339.484 12.065 .1 53
3.Pantai Tinjau 255. 755.484 12.065. 153
4.Pantai Perlak 276.37 1 .484 12 .065. 153
5.Kebun Batang Ara 257.77 1.484 12 .065.153
6.Sekerak Kan an 251.339.484 12 .065.153
7.Lubuk Sidup 25 1.339.484 12 .065. 153
8.Sekumur 307.835.484 12 .065. 153
9.Tanjung Gelumpang 276.37 1.484 12.065. 153
10.Pem atang Durian 251.339.484 12 .065.153 . . . NO. NAMA KAMPUNG PAGU ADK PAGU ALOKASI (Rp.) BAGIAN DARJ HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Rp.) 1 1. Juar 251.339 .484 12.065. 153
12.Sulum 276.371.484 12.065.153
13.Suka Makmur 251.339.484 12.065.153
14.Baling Karang 251.340.484 12.065.153 Jumlah 62.500.000.000 2.606.073 .050 ~ Pj. BU PAT! ACEH TAMIANY " i~

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015