DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan dan Susunan; Pembentukan UPT; Staf Ahli; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang…
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH dan BUPATI ACEH TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2.Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.
5.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah unsur staf Bupati dalam penyusunan kebijakan, pelayanan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.
7.Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
8.Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Tengah.
9.Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Tengah.
10.Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pasal 2…

Pasal 2

Dalam menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah memperhatikan asas :

1.intensitas urusan pemerintahan dan potensi kabupaten;
2.efisiensi;
3.efektivitas;
4.pembagian habis tugas;
5.rentang kendali;
6.tata kerja yang jelas; dan
7.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

Pasal 3

(1)Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
(2)Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pada Urusan Pemerintahan, terdiri dari :
1. a.penunjang urusan pemerintahan;
2. b.urusan pemerintahan;
3. c.urusan pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan; dan
4. d.urusan pemerintahan lainnya.
(3)Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten dengan Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRK Aceh Tengah merupakan Sekretariat DPRK dengan Tipe C;
3. c.Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah merupakan Inspektorat Kabupaten dengan Tipe A;
4. d.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. e.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
6. f.Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
(4)Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
1. a.Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; c.Dinas…….
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penegakan syariat islam;
6. f.Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. g.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
8. h.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. i.Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. j.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. l.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung;
13. m.Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. n.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
15. o.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perindustrian;
16. p.Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan merupakan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. q.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
18. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
19. s.Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
20. t.Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
(5)Urusan……
(5)Urusan pemerintahan bersifat Keistimewaan dan kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
1. a.Dinas Syari’at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah;
2. b.Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah;
3. c.Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah;
4. d.Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
5. e.Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah; dan
6. f.Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.
(6)Urusan pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
1. a.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
2. b.Sekretariat KORPRI Kabupaten Aceh Tengah;
3. c.Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kampung dibentuk kecamatan.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Bebesen merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Lut Tawar merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Kebayakan merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Bintang merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Pegasing merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Bies merupakan Kecamatan dengan Tipe B;
7. g.Kecamatan Linge merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Atu Lintang merupakan Kecamatan dengan Tipe B;
9. i.Kecamatan Rusip Antara merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Jagong Jeget merupakan Kecamatan dengan Tipe B;
11. k.Kecamatan Silih Nara merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
12. l.Kecamatan Celala merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
13. m.Kecamatan Ketol merupakan Kecamatan dengan Tipe A; dan
14. n.Kecamatan Kute Panang merupakan Kecamatan dengan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada dinas/badan dapat dibentuk UPTD/UPTB sesuai kebutuhan.
(2)Selain UPTD/UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada dinas pendidikan dapat dibentuk satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(3)Selain…..
(3)Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPTD dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(4)Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 7

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak oleh 3 (tiga) staf ahli bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat struktural dan fungsional pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, pejabat struktural dan fungsional yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat struktural dan fungsional yang baru berdasarkan Qanun ini.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020