DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengubah Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, perlu membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam rangka meningkatkan efektifitas, profesionalisme dan kinerja pelayanan rumah sakit umum daerah, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah; Mengingat.... f> - 2 _ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara jo.Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 8.Peraturan -3
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor)194;
9.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH dan BUPATI ACEH TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Nomor 87), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan : 1 Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.

2.Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/ Wakil Bupati dan Perangkat Daerah.
3.Bupati r
3.Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.
5.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah unsur staf Bupati dalam penyusunan kebijakan, pelayanan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.
7.Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
8.Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Tengah.
9.Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Tengah.
10.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf d diubah, ayat

(4)huruf e dihapus, huruf o diubah, diantara huruf o dan huruf p disisip 1 (satu) huruf, yakni huruf o.1, huruf p dan huruf q diubah, diantara huruf q dan huruf r disisip 1 (satu) huruf yakni huruf q.1 serta ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf u, ayat (5) huruf a diubah, diantara huruf a dan huruf b disisip 1 (satu) huruf, yakni huruf a.1 dan ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf g, ayat (6) huruf b dan huruf c dihapus serta ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Qanun ini dibe ntuk Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
(2)Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pada Urusan Pemerintahan, terdiri dari :
1. a.penunjang urusan pemerintahan;
2. b.urusan pemerintahan;
3. c.urusan pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan; dan
4. d.urusan pemerintahan lainnya. Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
5. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten dengan Tipe A;
6. b.Sekretariat DPRK Aceh Tengah merupakan Sekretariat DPRK dengan Tipe C;
7. c.Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah merupakan Inspektorat Kabupaten dengan Tipe A;
8. d.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
9. e.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
10. f.Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
(4)Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, meliputi :
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
(3)b.Dinas
1. b.Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. d.Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. e.Di hapus;
5. f.Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. g.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
7. h.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. i.Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
9. j.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  1. 1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Karnpung;
11. m.Dinas Perhubungan
12. m.Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. n.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
14. o.Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian; o.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
15. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan merupakan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. q.Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; q.1 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
17. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
18. s.Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
19. t.Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
20. u.Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;
(5)Urusan vr
(5)Urusan pemerintahan bersifat Keistimewaan dan kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
1. a.Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah
2. a.1. Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah;
3. b.Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah;
4. c.Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah,
5. d.Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
6. e.Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah;
7. f.Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah; dan
8. g.Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentrarnan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penegakan syariat islam;
(6)Urusan pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
1. a.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah,
2. b.Di hapus;
3. c.Di hapus;
4. d.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tengah.
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

( 1) Pada dinas/ badan dapat dibentuk UPTD sesuai kebutuhan.

(2)Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada dinas pendidikan dapat dibentuk satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(3)Selain....
(3)Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPTD dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat khusus dan fungsional sebagai unit layanan yang bekerja secara profesional.
(4)Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan peraturan bupati.

4.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Aceh Tengah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan qanun ini.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

5.Ketentuan Pasal 12 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD/UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
(2)Susunan
(2)Susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru sebagai perangkat daerah, tetap menggunakan susunan organisasi dan tata kerja yang ada saat ini, sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai UPTD.
(3)Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru sebagai perangkat daerah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru sebagai UPTD.
(4)Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru tetap menggunakan anggaran sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru sebagai UPTD.

6.Ketentuan Pasal 13 dihapus

Pasal 13

Dihapus.

7.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dengan berlakunya Qanun ini maka:

a.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 41);
b.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor 6 Tahun 20 11 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); c.Qanun
c.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ularna Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2011 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
d.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
e.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
f.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
g.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
h.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2015 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
i.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31); dan j.Qanun Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2015 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Takengon, 12 Agustus 2020 M pada tanggal Diundangkan di Takengon 11 Agustus 2020 M pada tanggal - Dzulhijjah 1441 H SEKRETA DAERAH r KABUPATEN CEH TENGAH, • KARI SYAH. I ” Dzulhijjah 1441 H p . BUPATI ACEH TENGAH, r SHABELA ABUBAKAR LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR :1476 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH : (1/36/2020) \f'

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, perlu membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam rangka meningkatkan efektifitas, profesionalisme dan kinerja pelayanan rumah sakit umum daerah, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah; Mengingat.... f> - 2 _ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara jo.Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 8.Peraturan -3
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor)194;
9.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH dan BUPATI ACEH TENGAH

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan : 1 Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.

2.Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/ Wakil Bupati dan Perangkat Daerah.
3.Bupati r
3.Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.
5.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah unsur staf Bupati dalam penyusunan kebijakan, pelayanan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.
7.Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
8.Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Tengah.
9.Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Tengah.
10.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf d diubah, ayat

(4)huruf e dihapus, huruf o diubah, diantara huruf o dan huruf p disisip 1 (satu) huruf, yakni huruf o.1, huruf p dan huruf q diubah, diantara huruf q dan huruf r disisip 1 (satu) huruf yakni huruf q.1 serta ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf u, ayat (5) huruf a diubah, diantara huruf a dan huruf b disisip 1 (satu) huruf, yakni huruf a.1 dan ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf g, ayat (6) huruf b dan huruf c dihapus serta ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Qanun ini dibe ntuk Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
(2)Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pada Urusan Pemerintahan, terdiri dari :
1. a.penunjang urusan pemerintahan;
2. b.urusan pemerintahan;
3. c.urusan pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan; dan
4. d.urusan pemerintahan lainnya. Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
5. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten dengan Tipe A;
6. b.Sekretariat DPRK Aceh Tengah merupakan Sekretariat DPRK dengan Tipe C;
7. c.Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah merupakan Inspektorat Kabupaten dengan Tipe A;
8. d.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
9. e.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
10. f.Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
(4)Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, meliputi :
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
(3)b.Dinas
1. b.Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. d.Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. e.Di hapus;
5. f.Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. g.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
7. h.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. i.Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
9. j.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  1. 1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Karnpung;
11. m.Dinas Perhubungan
12. m.Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. n.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
14. o.Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian; o.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
15. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan merupakan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. q.Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; q.1 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
17. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
18. s.Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
19. t.Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
20. u.Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;
(5)Urusan vr
(5)Urusan pemerintahan bersifat Keistimewaan dan kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
1. a.Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah
2. a.1. Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah;
3. b.Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah;
4. c.Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah,
5. d.Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
6. e.Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah;
7. f.Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah; dan
8. g.Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentrarnan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penegakan syariat islam;
(6)Urusan pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
1. a.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah,
2. b.Di hapus;
3. c.Di hapus;
4. d.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tengah.
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

( 1) Pada dinas/ badan dapat dibentuk UPTD sesuai kebutuhan.

(2)Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada dinas pendidikan dapat dibentuk satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(3)Selain....
(3)Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPTD dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat khusus dan fungsional sebagai unit layanan yang bekerja secara profesional.
(4)Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan peraturan bupati.

4.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Aceh Tengah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan qanun ini.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

5.Ketentuan Pasal 12 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD/UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
(2)Susunan
(2)Susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru sebagai perangkat daerah, tetap menggunakan susunan organisasi dan tata kerja yang ada saat ini, sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai UPTD.
(3)Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru sebagai perangkat daerah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru sebagai UPTD.
(4)Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru tetap menggunakan anggaran sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru sebagai UPTD.

6.Ketentuan Pasal 13 dihapus

Pasal 13

Dihapus.

7.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dengan berlakunya Qanun ini maka:

a.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 41);
b.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor 6 Tahun 20 11 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); c.Qanun
c.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ularna Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2011 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
d.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
e.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
f.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
g.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
h.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2015 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
i.Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31); dan j.Qanun Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabuapten Aceh Tengah Tahun 2015 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Takengon, 12 Agustus 2020 M pada tanggal Diundangkan di Takengon 11 Agustus 2020 M pada tanggal - Dzulhijjah 1441 H SEKRETA DAERAH r KABUPATEN CEH TENGAH, • KARI SYAH. I ” Dzulhijjah 1441 H p . BUPATI ACEH TENGAH, r SHABELA ABUBAKAR LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR :1476 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH : (1/36/2020) \f'

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016