DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Qanun ini diatur tentang 2 Pasal diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
26.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 16 dihapus.
2.Ketentuan Pasal 17 dihapus.
3.Ketentuan Pasal 18 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 19 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 20 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 21 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 22 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 82 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
(3)Penetapan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 83 ayat (5) dihapus, ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1)Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
(2)Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
(3)Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: Keterangan: RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KJM = Koefisien Jenis Menara KJT = Koefisien Jarak Tempuh
(4)Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Koefisien Jenis Menara No Jenis Menara Nilai Koefisien
  1. 1.Menara 4 Kaki 1.1
  2. 2.Menara 3 Kaki 1.0
  3. 3.Menara Pole 0.9 Jumlah 3.0
2. b.Koefisien Jarak Tempuh No Lokasi/Kawasan Menara Nilai Koefisien
  1. 1.Jauh (Jarak Tempuh Lebih dari > 40 Km) 1.1
  2. 2.Sedang (Antara 20 Km > Jarak tempuh ≤ 40 Km) 1.0
  3. 3.Dekat (Jarak Tempuh ≤ 20 Km) 0.9 Jumlah 3.0 KJM + KJT RPMT = x Tarif 2
(5)dihapus.
(6)Penetapan tarif retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(7)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

10.Ketentuan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran III dihapus.
11.Pada lampiran XII angka 14 dan 16 tentang Kecamatan- Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur Yang Memiliki Jarak Tempuh diubah, sehingga Lampiran XII berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 3 Maret 2021 M 19 Rajab 1442 H BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 3 Maret 2021 M 19 Rajab 1442 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd MAHYUDDIN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (5/34/2021); Salinan sesuai dengan_aslinya Pj. Kepala B Aceh Tim 7 Penata Tk} | NIP. 19850811 200904 1 002 AR. SH PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. Umum Retribusi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah. Pengelolaan retribusi daerah tersebut tentunya harus diperhatikan dengan baik. Dalam hal ini masyarakat menjadi subjek retribusi sekaligus menjadi subjek yang diharapkan menikmati hasil dari retribusi tersebut. Maka dari itu kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Pengelolaan retribusi daerah yang baik menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menjalankan amanat rakyat dan amanat pemerintah dengan baik. Berkembangnya teknologi dan zaman mengakibatkan kebutuhan akan pelayanan cepat dan mudah meningkat. Beberapa penyesuaian sistem dan tata cara perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat sebagai wajib retribusi jasa umum sekaligus penikmat retribusi. Mengacu pada asas pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam hal ini berusaha untuk mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat yang juga merupakan subjek retribusi. Melihat pesatnya kemajuan dan perkembangan Kabupaten Aceh Timur, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga berusaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap potensi pemasukan melalui retribusi daerah demi kepentingan masyarakat Kabupaten Aceh Timur. Adapun beberapa perubahan dalam qanun ini mencakup retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan pencabutan terhadap ketentuan yang mengatur tentang administrasi kependudukan dengan menyesuaikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan. II. Pasal Demi Pasal Pasal I Angka 1 Cukup Jelas. Angka 2 Cukup Jelas. Angka 3 Cukup Jelas. Angka 4 Cukup Jelas. Angka 5 Cukup Jelas. Angka 6 Cukup Jelas. Angka 7 Cukup Jelas. Angka 8 Cukup Jelas. Angka 9

Pasal 83

Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Contoh simulasi penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan Data Menara, sebagai berikut: Lokasi = Kecamatan Julok = Indeks 1,0 Jenis Menara = 4 kaki = Indeks 1,1 Formula = RPMT = Rp1.942.500,00 Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Angka 10 Cukup Jelas. Angka 11 Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 61 KJM + KJT RPMT = x Tarif 2 1,1 + 1,0 RPMT = x Rp1.850.000,00 2 Salinan sesuai dengan_aslinya Pj. Kepala B Aceh Tim 7 Penata Tk} | NIP. 19850811 200904 1 002 AR. SH LAMPIRAN XII QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM KECAMATAN-KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR YANG MEMILIKI JARAK TEMPUH NO DARI PUSAT PEMERINTAHAN KE LOKASI KECAMATAN KATEGORI JARAK TEMPUH (KM)

1.Idi Rayeuk Dekat 3
2.Peudawa Dekat 13.6
3.Darul Aman Dekat 8.4
4.Idi Timur Dekat 12.5
5.Peureulak Barat Dekat 17.4
6.Banda Alam Dekat 17.3
7.Idi Tunong Dekat 8.1
8.Indra Makmu Sedang 39.9
9.Nurussalam Sedang 20.8
10.Darul Ihsan Sedang 23.5
11.Peureulak Sedang 28.4
12.Julok Sedang 24
13.Peureulak Timur Sedang 38
14.Sungai Raya Jauh 46.6
15.Darul Falah Sedang 25.4
16.Ranto Peureulak Jauh 53.7
17.Simpang Ulim Sedang 35.6
18.Madat Sedang 34.2
19.Peunaron Jauh 68
20.Rantau Selamat Jauh 62.4
21.Birem Bayeun Jauh 68
22.Pantee Bidari Jauh 69.9
23.Serbajadi Jauh 100.7
24.Simpang Jernih Jauh 132.7 BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB 7 Penata Tk} | NIP. 19850811 200904 1 002 Salinan sesuai dengan_aslinya Pj. Kepala B Setdakabt. Aceh Tim AR. SH

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
26.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 16 dihapus.
2.Ketentuan Pasal 17 dihapus.
3.Ketentuan Pasal 18 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 19 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 20 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 21 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 22 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 82 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
(3)Penetapan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 83 ayat (5) dihapus, ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1)Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
(2)Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
(3)Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: Keterangan: RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KJM = Koefisien Jenis Menara KJT = Koefisien Jarak Tempuh
(4)Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Koefisien Jenis Menara No Jenis Menara Nilai Koefisien
  1. 1.Menara 4 Kaki 1.1
  2. 2.Menara 3 Kaki 1.0
  3. 3.Menara Pole 0.9 Jumlah 3.0
2. b.Koefisien Jarak Tempuh No Lokasi/Kawasan Menara Nilai Koefisien
  1. 1.Jauh (Jarak Tempuh Lebih dari > 40 Km) 1.1
  2. 2.Sedang (Antara 20 Km > Jarak tempuh ≤ 40 Km) 1.0
  3. 3.Dekat (Jarak Tempuh ≤ 20 Km) 0.9 Jumlah 3.0 KJM + KJT RPMT = x Tarif 2
(5)dihapus.
(6)Penetapan tarif retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(7)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

10.Ketentuan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran III dihapus.
11.Pada lampiran XII angka 14 dan 16 tentang Kecamatan- Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur Yang Memiliki Jarak Tempuh diubah, sehingga Lampiran XII berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 3 Maret 2021 M 19 Rajab 1442 H BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 3 Maret 2021 M 19 Rajab 1442 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd MAHYUDDIN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (5/34/2021); Salinan sesuai dengan_aslinya Pj. Kepala B Aceh Tim 7 Penata Tk} | NIP. 19850811 200904 1 002 AR. SH PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. Umum Retribusi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah. Pengelolaan retribusi daerah tersebut tentunya harus diperhatikan dengan baik. Dalam hal ini masyarakat menjadi subjek retribusi sekaligus menjadi subjek yang diharapkan menikmati hasil dari retribusi tersebut. Maka dari itu kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Pengelolaan retribusi daerah yang baik menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menjalankan amanat rakyat dan amanat pemerintah dengan baik. Berkembangnya teknologi dan zaman mengakibatkan kebutuhan akan pelayanan cepat dan mudah meningkat. Beberapa penyesuaian sistem dan tata cara perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat sebagai wajib retribusi jasa umum sekaligus penikmat retribusi. Mengacu pada asas pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam hal ini berusaha untuk mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat yang juga merupakan subjek retribusi. Melihat pesatnya kemajuan dan perkembangan Kabupaten Aceh Timur, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga berusaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap potensi pemasukan melalui retribusi daerah demi kepentingan masyarakat Kabupaten Aceh Timur. Adapun beberapa perubahan dalam qanun ini mencakup retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan pencabutan terhadap ketentuan yang mengatur tentang administrasi kependudukan dengan menyesuaikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan. II. Pasal Demi Pasal Pasal I Angka 1 Cukup Jelas. Angka 2 Cukup Jelas. Angka 3 Cukup Jelas. Angka 4 Cukup Jelas. Angka 5 Cukup Jelas. Angka 6 Cukup Jelas. Angka 7 Cukup Jelas. Angka 8 Cukup Jelas. Angka 9

Pasal 83

1.Idi Rayeuk Dekat 3
2.Peudawa Dekat 13.6
3.Darul Aman Dekat 8.4
4.Idi Timur Dekat 12.5
5.Peureulak Barat Dekat 17.4
6.Banda Alam Dekat 17.3
7.Idi Tunong Dekat 8.1
8.Indra Makmu Sedang 39.9
9.Nurussalam Sedang 20.8
10.Darul Ihsan Sedang 23.5
11.Peureulak Sedang 28.4
12.Julok Sedang 24
13.Peureulak Timur Sedang 38
14.Sungai Raya Jauh 46.6
15.Darul Falah Sedang 25.4
16.Ranto Peureulak Jauh 53.7
17.Simpang Ulim Sedang 35.6
18.Madat Sedang 34.2
19.Peunaron Jauh 68
20.Rantau Selamat Jauh 62.4
21.Birem Bayeun Jauh 68
22.Pantee Bidari Jauh 69.9
23.Serbajadi Jauh 100.7
24.Simpang Jernih Jauh 132.7 BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB 7 Penata Tk} | NIP. 19850811 200904 1 002 Salinan sesuai dengan_aslinya Pj. Kepala B Setdakabt. Aceh Tim AR. SH

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 83

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Qanun tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 83

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Qanun tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011