Dalam qanun iniyang dimaksud dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur serta ditetapkan dengan Qanun.
7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011tentang Bantuan Hukum.
9.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan tidak mampu secara sosial ekonomi menanggung biaya operasional beracara.
10.Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hulrum klien. I
11.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk rnenyelesaikannya.
12.Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk , menyelesaikannya.
13.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
14.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat. 16.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, i pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
17.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang irmskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
18.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
19.Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan 1 tanpa menerima pembayaran honorarium.
20.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalarn maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- LTndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
21.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditas setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum. i BAB II ASAS DAN TUJUAN