DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini mengtatur 28 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas dan Tujuan, BAB III Penyelenggaraan Bantuan Hukum, BAB IV Bentuk Bantuan Hukum, BAB V Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum, BAB VI Hak dan Kewajiban Masyarakat Miskin, BAB VII Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, BAB VIII Pendanaan, BAB IX Pertanggungjawaban, BAB X Pengawasan, BAB XI Larangan, BAB XII Sanksi, BAB XIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENYELENGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

Pasal 1

Dalam qanun iniyang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur serta ditetapkan dengan Qanun.
7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011tentang Bantuan Hukum.
9.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan tidak mampu secara sosial ekonomi menanggung biaya operasional beracara. 10.Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hulrum klien. I
11.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk rnenyelesaikannya. 12.Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk , menyelesaikannya.
13.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
14.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat. 16.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, i pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
17.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang irmskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum. 18.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
19.Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan 1 tanpa menerima pembayaran honorarium.
20.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalarn maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- LTndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 21.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditas setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum. i

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.islami;
b.keadilan;
c.persamaan kedudukan di dalam hukum;
d.kemanusiaan;
e.keterbukaan;
f.efisiensi;
g.efektiiitas; dan
h.akuntabilitas.

Pasal 3

ÿ Bantuan hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan; I t -ÿ : -1. I* L~_ i
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di kabupaten; dan
d.mewujudkan peradilan vang dipertanggungjawabkan serta efektif, efisien dan dapat mewujudkan perlindungan dan pembelaan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya, dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1)Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum balk Litigasi maupun Non Litigasi.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Masyarakat Miskin.
(3)Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Qanun ini. (4| Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. b.menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; dan
4. d.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 5

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dilakukan oleh perangkat daerah/unit keija yang membidangi urusan hukum.

Pasal 6

(1)Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Bupati berwenang:
1. a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Qanun ini; dan
2. b.melakukan verifikasi terhadap lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum. \ xazxsÿLi iij i
(2)Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setiap 1(satu) tahun.
(3)Pelaksanaan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati dapat bekeijasama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan tidak mampu secara sosial ekonomi menanggung biaya operasional beracara.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai perseorangan atau sekelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

BAB IV

BENTUK BANTUAN HUKUM

Pasal 9

{ 11 Bantuan Hukum diberikan kepada Masyarakat Miskin yang menghadapi masalah hukum. (21 Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, jinayah, muamalah, dan munaqahah baik Litigasi maupun Non Litigasi.

(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Masyarakat Miskin.
(4)Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berhak:

a.menggunakan tenaga advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; I
b.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Kabupaten ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib:

a.memberikan Bantuan Hukum sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan Qanun ini;
b.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
c.melaporkan kepada Bupati dan DPRK tentang program bantuan hukum;
d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari masyarakat miskin berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
e.memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
f.memberikan perlakuan yang sama kepada Masyarakat Miskin tanpa membedakan jenis kelamin, suku, dan pekeijaan serta latar belakang politik Masyarakat Miskin dan bersikap netral tidak berafiliasi dengan partai politik.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2024