DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Peraturan Qanun ini mengatur Peraturan Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya diantaranya : • BAB I : Pasal 1, Pasal 2 • BAB II : Pasal 3 • BAB III : Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 • BAB IV : Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 • BAB V : Pasal 25, Pasal 26 • BAB VI : Pasal 27 • BAB VII : Pasal 28 • BAB VIII : Pasal 29

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan faktual perkembangan peraturan perundang-undangan tentang keistimewaan dan kekhususan Aceh sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti SALINAN Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
7.Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 118);
8.Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA dan BUPATI ACEH JAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang- undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2.Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3.Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
4.Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
6.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7.Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
8.Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.
9.Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut MAA adalah badan normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dalam menentukan kebijakan di bidang adat dan adat istiadat.
10.Sekretariat MAA adalah unsur pelaksana kesekretariatan MAA yang personalianya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

Pasal 2

MAA berasaskan:

a.keislaman;
b.keadilan;
c.kearifan lokal;
d.keterbukaan;
e.kedamaian dan kerukunan;
f.permusyawaratan; dan
g.kemaslahatan umum.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUJUAN MAA

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 4

MAA bertujuan:

a.memberikan pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan adat dan adat istiadat;
b.memberikan dukungan (supporting agency), baik yang berwujud pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan adat dan adat istiadat; dan
c.melakukan kontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran adat dan adat istiadat.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Struktur organisasi kepengurusan MAA terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil ketua;
3. c.Bidang; dan
4. d.Sekretariat.
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Wakil Ketua I; dan
2. b.Wakil Ketua II.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
2. b.Anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan SKPK.
(5)Pada tingkat Kecamatan dapat dibentuk MAA Kecamatan.
(6)Ketentuan mengenai pembentukan MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua MAA.

Pasal 6

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari:

a.bidang hukum adat;
b.bidang adat istiadat;
c.bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan adat;
d.bidang pusaka dan khasanah adat; dan
e.bidang putroe phang.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi MAA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 8

(1)MAA merupakan lembaga keistimewaan yang bersifat otonom dan independen serta sebagai mitra Pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam kehidupan masyarakat.
(2)Ketua dan Wakil Ketua MAA bersifat kolektif kolegial.
(3)MAA merupakan unsur dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pasal 9

Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 9 Tahun 2017

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 9 Tahun 2017

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2023