Dalam Qanun ini diatur tentang Pendapatan sebesar Rp1.325.934.310.422,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.390.355.149.975,00.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Rancangan Oanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2016, Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569), 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, .Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1), fa 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan ' Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633): Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001. Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138): Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139): Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kecudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712): Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): iii 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585): Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693): Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351), IV 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219): Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272): Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peruvahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Noomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694): Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5655): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: v 4
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Oanun ini, terdiri dari: 1. Lampiran I Ringkasan APBK: 2. Lampiran II Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi: 3. Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah,Organisasi SKPK, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
Bupati Nagan Raya menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK: vili
Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di : Suka Makmue, pada tanggal : 15 Desember 2015M 03 Rabiul Awal 1437 H 4 BUPATI NAGAN RAYA, H. T. ZULKARNAINI Diundangkan di : Suka Makmue, pada tanggal : 16 Desember 2015M 04 Rabiul Awal 1437 H ASEKRETARIS DAE UPATEN NAGAN "3 H. T. ZAMZAMI. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR : 27 NOMOR REGISTER OANUN KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI ACEH (11/2015) IX Halaman 1 LAMPIRAN | Nomor Tanggal PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA RINGKASAN APBK TAHUN ANGGARAN 2016 : DANUN KAB. NAGAN RAYA : 10 Tahun 2015 : 15 Desember 2015 PENDAPATAN DAERAH 1,325,934,310,422.00 11 PENDAPATAN ASLI DAERAH 101,398,933,398.00 111 Pajak Daerah 22,772,500,000.00 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 7,099,996, 700.00 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 3,000,000,000.00 11.4 Penerimaan Zakat/Infak/Sadagah 8,854,710,710.00 11.5 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah 59,671,725,988.00 1.2 DANA PERIMBANGAN 817,863,908,000.00 12.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 97,541,330,000.00 1.2.2 Dana alokasi umum 515,602,317,000.00 1.2.3 Dana alokasi khusus 204,720,261,000.00 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 406,671,469,024.00 1.3.1 Pendapatan hibah 2,100,000,000.00 1.3.2 Dana darurat 0.00 1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan dae,'ah lainnya 33,068,021,388.00 1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus 231,402,486,900.00 1.3.5 Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 140,100,960, 736.00 1.3.6 Pendapatan Lain-lain daerah 0.00 1.3.7 Bantuan Dana Kontigensi 0.00 JUMLAH PENDAPATAN 1,325,934,310,422.00 BELANJA DAERAH 1,390,355,149,975.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 670,017,341,289.00 Belanja pegawai 435,944,191,409.00 Belanja bunga 0.00 Belanja subsidi 0.00 Belanja hibah 31,672,000,000.00 Belanja bantuan sosial 2,825,000,000.00 Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa 3,414,249,670.00 JURAIAN GI JUMLAH(Bp3) A 21 A 2.1 2 21 3 21 4 21 5 21 & Halaman 2 1, fat1"13 21.7 pemerintahan 194,661,900,210.00 21.8 Belanja tidak terduga 1,500,000,000.00 2.2 BELANJA LANGSUNG 720,337,808,686.00 2.21 Belanja pegawai 84,629,723,500.00 2.2.2 Belanja barang dan jasa 222,079,957,193.00 2.2.3 Belanja modal 413,628,127,993.00 JUMLAH BELANJA 11,390,355,149,975.00 SURPLUS/DEFISIT (64.420.839.553,00) 3 PEMBIAYAAN 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 65,420,839,553.00 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 65,420,839,553.00 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0.00 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0.00 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0.00 3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0.00 3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0.00 3.1.7 Penerimaan kembali investasi dana bergulir 0.00 JUMLAH PEMBIAYAAN MASUK 65,420,839,553.00 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00 3.21 Pembentukan Dana Cadangan 0.00 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1,000,000,000.00 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0.00 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0.00 JUMLAH PEMBIAYAAN KELUAR 1,000,000,000.00 PEMBIAYAAN NETTO 64.420.839.553,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAA 33 0,00 (SILPA) Suka Makmue, 15 Desember 15 4 BUPATI NAGAN RAYA ATT 0 — H.T. ZULKARNAINI URA Lanaan angR Mania | an keuangan kepada prov.nsi/kabupaten/ kota dan y — — | | LAMPIRAN II : OANUN KAB. NAGAN RAYA Nomor : 10 Tahun 2015 Tanggal : 15 Desember 2015 PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA RINGKASAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016 ta 1 URUSAN WAJIB 1,325,934,310,422.001659,241,776,245.00 | 677,258,273,395.00| 1,336,500,049,640.00 1.01 Pendidikan 0.001283,605,740,954.001 58,324,778,643.00| 341,930,519,597.00 1.01.01.00 | DINAS PENDIDIKAN . - 0.00| 215,624,130,376.00 46,940,745,008.00 262,564,875,384.00 1.01.03.00 Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 BEUTONG) 0.00 1,780,164,543.00 273,852,280.00 2,054,016,823.00 1.01.04.00 Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 SEUNAGAN) 0.00. 2,997,296,640.06 317,053,800.00 3,314,350,440.00 1.01.05.00 Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 SEUNAGAN) 0.00 1,944,616,592.00 187,542,009.00 2,132,158,601.00 1.01.06.00 Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 KUALA) 0.00 2,573,232,799.00 158,260,000.00 2,731,492,799.00 1.01.07.00 Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 KUALA) 0.00 2,110,134,395.00 181,230,000.00 2,291,364,395.00 1.01.08.00 Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 KUALA) 0.00 1,865,031,758.00 178,7€5,900.00 2,043,797,658.00 1.01.09.00 Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 4 KUALA) 0.00 1,169,099,909.00 155,515,000.00 1,324,614,909.00 1.01.10.00 Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 DARUL MAKMUR) 0.00 1,862,731,195.00 259,767,500.00 2,122,498,695.00 1.01.11.00 Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 DARUL MAKMUR) 0.00 1,680,594,723.00 239,005,000.00 1,919,599,723.00 1.01.12.00 Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 BEUTONG) 0.00 1,752,350,673.00 280,869,701.00 2,033,220,374.00 1.01.13.00 Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 BEUTONG) 0.00 1,434,871,894.00 205,473,800.00 1,640,345,694.00 1.01.14.00 Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 BEUTONG) 0.00 692,371,644.00 178,023,696.00 870,395,340.00 1.01.15.00 Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 SEUNAGAN) 0.00 2,637,387,247.00 227,693,240.00 2,865,080,487.00 1.01.16.00 Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 SEUNAGAN) 0.00 2,360,861,178.00 126,227,271.00 2,487,088,449.00 1.01.17.00 Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 SEUNAGAN) 0.00 1,859,224,993.00 196,740,000.00 2,055,964,993.00 medan ODE'T NTAH z- mek £&. - £ ES (TIDAK TANGSUNG-:
Membuka PDF…