DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan BUMD, Pendirian, Penamaan, Bentuk Hukum, dan Perubahan Bentuk Hukum, Bidang Usaha, Mitra Usaha, Pembinaan dan Pengawasan, RJPP dan RKAP, Permodalan, Organ BUMD, Penggabungan, Pelenuran, Pengambilalihan atau Pembubaran BUMD, Ketentuan lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan dalam Ganun Kabupaten Nagan Raya. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 1

2.Undang-Undang 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179): Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633): Undang-Undang Nomor 11 Tahun ' 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724): Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594): Ganun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Oanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 38): Oanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA dan BUPATI NAGAN RAYA MEMUTUSKAN............ MEMUTUSKAN : Menetapkan : OANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 9. 10. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Nagan Raya beserta perangkat daerah Kabupaten Nagan Raya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Nagan Raya. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat (BUMD) adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten Nagan Raya. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Kabupaten Nagan Raya dan tidak terbagi atas saham. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Daerah adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang Modalnya terbagi dalam Saham yang Seluruhnya atau Paling Sedikit 51Y6 (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Kabupaten Nagan Raya. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang selanjutnya disingkat RJPP adalah rencana kerja dalam jangka waktu 4 tahun.

11.Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan Teerbatas yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasnya, ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
2.Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah 13. 14. suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang, Direksi adalah Direksi BUMD Kabupaten Nagan Raya. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya. Dewan.
15.Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris BUMD yang berbentuk Perusahaan perseroan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
16.Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrument hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang asset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemeberi hutang).
17.Hibah adalah Pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian- pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.
18.Kapitalisasi cadangan adalah Penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.
19.Keuntungan revaluasi asset adalah Penilaian kembali asset yang dimiliki suatu entitas sehingga yang mencerminkan nilai asset yang sekarang.
20.Agio saham adalah selisih lebih setoran pemegang saham diatas nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan dengan nominal.
21.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
22.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut.
23.Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.
24.Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

BAB II

TUJUAN BUMD

Pasal 2

| Pendirian BUMD bertujuan untuk : ya. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya: b. menyelenggarakan............

(1)
(2)
(8)4)
(1)
(2)menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Nagan Raya, dan menciptakan lapangan kerja.

BAB III

PENDIRIAN, PENAMAAN, BENTUK HUKUM, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten dapat mendirikan BUMD dengan cara memisahkan Sebagian harta kekayaannya sebagai penyertaan modal: Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada kebutuhan Daerah dan Kelayakan Bidang usaha BUMD yang akan didirikan, BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Oanun, Berdasarkan Oanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten menindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan

Pasal 4

Pada setiap BUMD dicantumkan sebutan Nagan atau Nagan Raya, Penyebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubuhkan pada awal, tengah, atau akhir nama BUMD.

Pasal 5

BUMD didirikan dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan t Perseroan Daerah.

Pasal 6

Perusahaan Umum Daerah dapat diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah: Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Oanun, | Dalam hal terjadi perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segenap aktiva dan pasiva BUMD yang diubah beralih karena hukum kepada bentuk BUMD hasil perubahan, Tata cara perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 7

Bidang usaha Perusahaan Umum Daerah diprioritaskan pada usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, Perusahaan Perseroan Daerah dapat melakukan kegiatan usaha di bidang usaha yang terbuka Bagi Perseroan Terbatas dalam arti seluas-luasnya, Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila dipandang perlu dan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, BUMD dapat membuka anak perusahaan/perwakilan di tempat- tempat lain diluar wilayah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dituangkan dalam RJPP dan/atau RKAP. Dalam melakukan usahanya, BUMD dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja seperti : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota lainnya, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional dan atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Badan Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang di atur dalam Peraturan Perundang-undang Indonesia.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

| (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap : BUMD milik Kabupaten Nagan Raya, ' 2) Untuk melakukan Pembinaan dan pengawasan sebagaimnan dimaksud pada ayat (1l),)Bupati menunjuk SKPK yang sesuai dengan bidang usaha BUMD: (3 Untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan umum dalam BUMD yang berbentuk Perusahaa perseroan Daerah,ditujuk 3 (tiga ) orang yang mewakili Bupati sebagai pemegang saham setelah mendapat persetujuan DPRK. 3

BAB VII

RJPP DAN RKAP

Pasal 10

(1)RJPP dan/atau RKAP BUMD disusun oleh Direksi BUMD dan ditetapkan setelah Dikonsultasikan dengan SKPK pembina BUMD dan dikoordinasikan dengan Alat Kelengkapan DPRK yang membidangi BUMD terkait dengan rencana kerja strategis perusahaan sebelum ditetapkan RUPS,
(2)Rencana kerja strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) antara lain memuat kerjasama dengan pihak ketiga, pembentukan anak perusahaan dan pengembangan usaha yang membutuhkan investasi besar serta lain-lain kegiatan yang berisiko tinggi:
(3)Prosedur dan tata cara penetapan RJPP dan/atau RKAP diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERMODALAN

Pasal 11

I (1) Sumber Modal BUMD dapat terdiri atas:

a.penyertaan modal pemerintah Kabupaten:
b.pinjaman:
c.hibah: dan
d.sumber modal lainnya.

(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
1. a.kapitalisasi cadangan:
2. b.keuntungan revaluasi aset: dan C. agio saham. Pas | te |(1)
(2)
(8)
(4)Ia

Pasal 12

Pelaksanaan penyertaan modal pemerintah Kabupaten dalam BUMD, terlebih dahulu harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK): Penyertaan modal pemerintah kabupaten pada BUMD ditetapkan dengan Oanun.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…