DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Pidie No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini diatur tentang Pendapatan sebesar Rp2.141.365.388.017,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp2.219.372.102.909,00.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : OANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 2,141,365,388,017.00,-
2.Belanja Daerah Rp. 2,219,372,102,909.00,- Surplus/ (Defisit) Rp. (78.006.714.892,00,-)
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan Rp. 78,006,714,892.00,-
b.Pengeluaran Rp. O,- Pembiayaan Netto Rp. 78.006.714.892,00,- Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp. 0,-

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 307,687,536,671.00,-
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp 1,090,577,878,764.00,-
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 743,099,972,582.00,- 1
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp 14,833,722,381.00,-
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp 42,166,782,444.00,-
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 2,583,118,716.00,-
4. d.Zakat sejumlah Rp. 4,938,200,000.00,-
5. e.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 243,165,713,130.00,-
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Transfer Umum sejumlah Rp 830,974,379,764.00,-
2. b.Transfer Khusus sejumlah Rp 259,603,499,000.00,-
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp 1,078,505,825.00,-
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp 0,-
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 25,444,106,439.00,-
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 542,393,270,000.00,-
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp 174,184,090,318.00,-

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1,350,771,313,378.00,-
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 868,600,789,531.00,- 1
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : ag MP NO UP Belanja Pegawai sejumlah Rp 684,167,724,274.00,- Belanja Bunga sejumlah Rp 0,- Belanja Subsidi sejumlah Rp 100,000,000.00,- Belanja Hibah sejumlah Rp 18,733,600,000.00,- Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 10,331,956,000.00,- Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 2,036,825,128.00,- Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 632,401,207,976.00,- . Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 3,000,000,000.00,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. b. C. Belanja Pegawai sejumlah Rp 142,593,058,170.00,- Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 380,074,145,162.00,- Belanja Modal sejumlah Rp 345,933,586,199.00,-

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :1 a. b. Penerimaan sejumlah Rp 78,006,714,892.00,- Pengeluaran sejumlah Rp O,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. £. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp 78,006,714,892.00,- Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,- Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,- Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,- Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sejumlah Rp 0,- f
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 0,- Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp O,- Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Oanun ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBK,
2.LampiranII Ringkasan APBK menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD,
3.Lampiran III Rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
4.LampiranIV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan,
5.Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, Lampiran VI '” Daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan, Lampiran VII Daftar piutang daerah: Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah, Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, 10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain, 11.Lampiran XI “Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, 12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah: dan 13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. V CNG X

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie. Ditetapkan di: Sigli Pada tanggal : 19 Januari 2017 M 20 Rabiul Akhir 1438 H PELAKSANA TUGAS BUPATI PIDIE, ttd. MUNAWAR Diundangkan : di Sigli Pada tanggal : 19 Januari 2017 M 20 Rabiul Akhir 1438 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE, ttd. AMIRUDDIN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017 NOMOR O1 NOREG OANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (1/5/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie IN angan Ramli Usman, S.H., M.H. Pembina/ 19621231 199803 1 015

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : OANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 2,141,365,388,017.00,-
2.Belanja Daerah Rp. 2,219,372,102,909.00,- Surplus/ (Defisit) Rp. (78.006.714.892,00,-)
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan Rp. 78,006,714,892.00,-
b.Pengeluaran Rp. O,- Pembiayaan Netto Rp. 78.006.714.892,00,- Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp. 0,-

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 307,687,536,671.00,-
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp 1,090,577,878,764.00,-
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 743,099,972,582.00,- 1
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp 14,833,722,381.00,-
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp 42,166,782,444.00,-
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 2,583,118,716.00,-
4. d.Zakat sejumlah Rp. 4,938,200,000.00,-
5. e.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 243,165,713,130.00,-
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Transfer Umum sejumlah Rp 830,974,379,764.00,-
2. b.Transfer Khusus sejumlah Rp 259,603,499,000.00,-
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp 1,078,505,825.00,-
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp 0,-
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 25,444,106,439.00,-
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 542,393,270,000.00,-
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp 174,184,090,318.00,-

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1,350,771,313,378.00,-
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 868,600,789,531.00,- 1
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : ag MP NO UP Belanja Pegawai sejumlah Rp 684,167,724,274.00,- Belanja Bunga sejumlah Rp 0,- Belanja Subsidi sejumlah Rp 100,000,000.00,- Belanja Hibah sejumlah Rp 18,733,600,000.00,- Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 10,331,956,000.00,- Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 2,036,825,128.00,- Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 632,401,207,976.00,- . Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 3,000,000,000.00,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. b. C. Belanja Pegawai sejumlah Rp 142,593,058,170.00,- Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 380,074,145,162.00,- Belanja Modal sejumlah Rp 345,933,586,199.00,-

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :1 a. b. Penerimaan sejumlah Rp 78,006,714,892.00,- Pengeluaran sejumlah Rp O,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. £. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp 78,006,714,892.00,- Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,- Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,- Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,- Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sejumlah Rp 0,- f
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 0,- Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp O,- Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Oanun ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBK,
2.LampiranII Ringkasan APBK menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD,
3.Lampiran III Rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
4.LampiranIV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan,
5.Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, Lampiran VI '” Daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan, Lampiran VII Daftar piutang daerah: Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah, Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, 10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain, 11.Lampiran XI “Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, 12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah: dan 13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. V CNG X

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan.