DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Pidie No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Besaran dan Sumber Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten, Bagi Hasil Keuntungan, Pertanggung jawaban, Pengawasan, Sanksi dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : dan BUPATI PIDIE MEMUTUSKAN : OANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ganun ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3.Bupati adalah Bupati Pidie.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie.
9.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
6.Penyertaan 10. 11.

(2)4 Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pidie Perseroan Terbatas Bank Aceh, yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh adalah Bank milik Pemerintah Aceh bersama dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh yang dibentuk terakhir dengan peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 2 Tahun 1999 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Investasi adalah Penggunaan Asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas-dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK dan ditetapkan dengan Oanun. Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan Bank Aceh dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. (1 Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan produktivitas kinerja Bank Aceh yang efektif, efisien dan mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan daerah. 5

(1)
(3)
(1)
(2)PEMERINTAH KABUPATEN

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten telah melakukan penyertaan modal daerah pada Bank Aceh sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah). Selain penyertaan modal yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) pada Bank Aceh terhitung mulai Tahun Anggaran 2015.

(2)Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari APBK Pidie dan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran berjalan dengan mempertimbangkan kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Penyertaan modal daerah pada Bank Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan, penyertaan modal daerah tetap berlaku dan dianggap sah. Penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh dapat dilakukan apabila hasil evaluasi PT. Bank Aceh memiliki prospek usaha yang menguntungkan pada masa yang akan datang dan PT. Bank Aceh yang dimaksud tidak sedang bermasalah dari segi yuridis, serta sebagai penunjang pembangunan Ekonomi Kabupaten Pidie.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh Sertifikat Kepemilikan Saham yang wajib dipenuhi oleh PT. Bank Aceh setelah realisasi penyertaan modal Kabupaten Pidie dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam rapat umum pemegang saham.

BAB IV

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

(1)Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh menjadi hak Kabupaten yang diperoleh selama tahun buku Anggaran PT. Bank Aceh.
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBK sebagai pendapatan daerah.

BAB V

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 7

(1)PT. Bank Aceh wajib menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam nota kesepahaman pada saat penyertaan modal.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati menunjukan pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pemahaman dan wawasan terutama di bidang investasi dan penanaman modal secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3)Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VII

SANKSI

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau penarikan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh dalam hal PT. Bank Aceh tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. BAB Vr 7

Pasal 10

Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie. Ditetapkan di: Sigli Pada tanggal : 30 November 2015 M (6 Shafar 1437 H CA BUPATI PIDIE, f SARJANI ABDULLAH Ditetapkan di: Sigli Pada tanggal : 30November 2015M 18 Shafar 1437 H LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2015 NOMOR05 NOREG OANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (5/2015) SEKRETARIS DAERAH KMIRUD N PENJELASAN ATAS RANCANGAN OANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH I. UMUM Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah Provinsi Aceh jumlahnya relatif belum memadai. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan daerah. | Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Pidie membentuk Oanun tentang Tambahan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Aceh. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Oanun ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…