DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan Unit Pelaksana Teknis; Staf Ahli; Kepegawaian; Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: OANUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDA ACEH. : BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ganun ini yang dimaksud dengan : ND An RON 12. Kota adalah Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banda Aceh. Dinas Kota adalah Dinas Kota Banda Aceh. Badan Kota adalah Badan Kota Banda Aceh. . Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kota Banda Aceh. .Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat 10 11 UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. | Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

13.Perangkat p
13.Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
14.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan.
15.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan “yang wajib diselenggarakan oleh Kota.
16.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Kota sesuai dengan potensi yang dimiliki Kota.

Pasal 2

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota dilakukan berdasarkan asas: Intensitas urusan pemerintahan dan potensi Kota: efisiensi: efektivitas: pembagian habis tugas: rentang kendali: tatakerja yang jelas:dan fleksibilitas. b. f.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Ganun ini dibentuk Perangkat Daerah Kota dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota dengan Tipe B:
b.Sekretariat DPRK dengan Tipe C:
c.Inspektorat Kota dengan Tipe B:
d.Dinas Kota, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan:
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan:
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: :
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:
5. 5.Satuan Polisi Pamong Prajadan Wilayatul Hisbah dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Syariat Islam:
6. 6.Dinas P
7. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Kebakaran:
8. 7.Dinas Sosial dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial:
9. 8.Dinas Tenaga Kerja dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Industri:
10. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
11. 10.Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan:
12. 11.Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup:
13. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
14. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
15. 14.Dinas Perhubungan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan (wilayah darat):
16. 15.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian:
17. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan:
18. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal: 18.Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga: 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan: 20.Dinas Pariwisata dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata:
e.Badan p
e.Badan Kota terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan:
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan Kota dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan: dan
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian serta fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kota di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, pelayanan Pertanahan, Pendidikan, Adat serta Peran Ulama dalam menetapkan kebijakan Kota, maka dibentuk :

a.Dinas Syari'at Islam, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam:
b.Dinas Pendidikan Dayah, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pembinaan pendidikan Agama Islam:
c.Dinas Pertanahan, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pelayanan Pertanahan:
d.Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang peran ulama dalam penetapan kebijakan kota:
e.Sekretariat Majelis Adat Aceh, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang kehidupan adat yang bersendikan agama Islam:
f.Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam:dan
g.Sekretariat Baitul Mal Kota, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pengelolaan Zakat, harta wakaf, dan harta agama.

Pasal 5

(1)Untuk menyelenggarakan urusan bidang Pelayanan Kesehatan Khusus, dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
(2)Untuk menyelenggarakan Urusan Penanggulangan Bencana, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Kota.

Pasal 6

(1)Selain Perangkat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Kota.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Kecamatan Y
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)Kecamatan Baiturrahman dengan Tipe A: Kecamatan Kuta Alam dengan Tipe A: Kecamatan Meuraxa dengan Tipe A: Kecamatan Syiah Kuala dengan Tipe A: Kecamatan Lueng Bata dengan Tipe A: Kecamatan Kuta Raja dengan Tipe A: Kecamatan Banda Raya dengan Tipe A: Kecamatan Jaya Baru dengan Tipe A:dan Kecamatan Ulee Kareng dengan Tipe A. a. Cc. ce. f

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

Pada Dinas Kota dan Badan Kota dapat dibentuk UPTD dan/atau UPTB. UPTD dan/atau UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya. Pembentukan UPTD dan/atau UPTB berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdapat UPTD di bidang pendidikan dan UPTD di bidang kesehatan. UPTD di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal. UPTD di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kota dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang bekerja secara profesional. Rumah Sakit Umum Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha. BAB . Y

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Perangkat Daerah Kota dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021