DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini terdiri atas 33 Pasal yang mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas,Maksud dan Tujuan,Kedudukan, dan Ruang Lingkup, BAB III Perencanaan, BAB IV Pelaksanaan, BAB V Ketahanan Keluarga, BAB VI Kelembagaan, BAB VII Peran Serta Masyarakat, BAB VIII Peran Serta dan Tanggung Jawab Pemerintah Gampong, BAB IX Sistem Informasi Ketahanan Keluarga, BAB X Kerjasama, BAB XI Pendanaan, BAB XII Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian, BAB XIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;
c.bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam lampiran pada bagian urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (sub urusan keluarga sejahtera), pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Qanun tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang ... ( NflBiiK
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); _
9.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11.Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Peraturan ... 12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2009 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); 14.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun j--- 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe w Aceh Darussalam Nomor 21);
15.Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28); 16.Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68); 17.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan r WALIKOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA.

Pasal 1

Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Banda Aceh.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3.Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4.Dinas ...Jf
4.Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut DP3AP2KB Kota adalah Perangkat Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Kota Banda Aceh.
5.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;
6.Asisten Sekretariat Daerah adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
7.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8.Satuan Keija Perangkat Kota selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Banda Aceh.
9.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan w anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 10.Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa. 11.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
12.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta memiliki kemampuan fisik materil dan psikis mental spritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan _ kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. 13.Keluarga Miskin adalah Keluarga yang tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. 14.Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai aspek tidak atau kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya. 15.Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 16.Kader Ketahanan Keluarga adalah kader yang menjalankan tugas untuk mewujudkan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di wilayah tugasnya. 17.Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan. gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalisasi kerekatan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin. !
18.Kesetaraan -d 18.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki- laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 19.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20.Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi kemasyarakatan. 21.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
22.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, KEDUDUKAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan dengan berasaskan:

a.keislaman;
b.perikemanusiaan;
c.keseimbangan;
d.kemanfaatan;
e.perlindungan;
f.kekeluargaan; g- keterpaduan;
h.partisipatif;
i.legalitas; j- nondiskriminatif;
k.keadilan;
1. 1.keterbukaan;
m.musyawarah dan mufakat;
n.kearifan lokal; dan
1. 0.kepastian hukum. £

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan keluarga berkualitas dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi keluarga dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga bertujuan ÿ untuk:

a.menjamin terwujudnya Keluarga yang religius, sejahtera, dan berbudaya;
b.mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota;
c.menjamin sekaligus mendukung penguatan terhadap fungsi Keluarga;
d.menjamin terwujudnya proses pendidikan dan interaksi yang baik dalam Keluarga;
e.menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga;
f.mewujudkan serta menjamin adanya peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga; dan
g.mendukung terwujudnya kerja sama dan sinergisitas di antara para pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. (w Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan ketahanan keluarga yang diatur dalam qanun ini, meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.ketahanan Keluarga;
d.kelembagaan;
e.peran serta masyarakat;
f.peran serta dan Kewajiban Pemerintah Gampong;
g.sistem Informasi Ketahanan Keluarga;
h.keijasama;
i.pendanaan;
j.pembinaan, pengawasan dan pengendalian BAB ... £

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Kota melakukan perencanaan Ketahanan Keluarga dengan melibatkan masyarakat.
(2)Dalam melakukan perencanaan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota menyusun indeks Ketahanan Keluarga.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Pemerintah Kota menyusun rencana strategis Ketahanan Keluarga.
(2)Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
1. a.melakukan kajian Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
2. b.melibatkan seluruh SKPK dan pemangku kepentingan; dan
3. c.menginisiasi kebijakan afirmasi sesuai dengan kebutuhan.
(3)Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DP3AP2KB Kota atau SKPK lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Setiap SKPK merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan pendukung Ketahanan Keluarga sesuai dengan kewenangan.
(2)Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara proporsional dan terintegrasi dengan rencana strategis Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(3)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat:
1. a.pengarusutamaan Ketahanan Keluarga; dan/atau
2. b.program dan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga.

Pasal 9

(1)Pemerintah Kota menyusun Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Ketahanan Keluarga sesuai dengan kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
(2)Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk terwujudnya:
1. a.ketahanan keagamaan, penerapan dan peningkatan nilai agama;
2. b.legalitas dan keutuhan keluarga;
3. c.ketahanan fisik;
4. d.ketahanan ekonomi;
5. e.ketahanan sosial psikologis; dan
6. f.ketahanan sosial budaya.
(3)Perencanaan Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah Kota menyusun Rencana Tahunan Ketahanan Keluarga sesuai Rencana Jangka Panjang dan Menengah Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program:
1. a.penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan yang bersifat tidak mengikat dalam Penyelenggaraan ketahanan keluarga;
2. b.advokasi, kornunikasi, informasi dan edukasi Penyelenggaraan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencanaan dan pelaksanan pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota. BAB ..J

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, KEDUDUKAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PERENCANAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, KEDUDUKAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PERENCANAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015