DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pembentukan, Maksud dan Tujuan, Tempat Kedudukan dan Kegiatan Usaha, Permodalan, Organ Perseroan, Kepegawaian, Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih, Penggabungan,Peleburan,dan Pegambilalihan, Pembubaran dan Likuidasi, Pembinaan,Pelaporan dan pengawasan, Logo, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan ekonomi masyarakat harus dimulai dari masyarakat kelompok usaha mikro dan usaha rumah tangga yang berada di gampong-gampong dalam wilayah Kota dengan penyediaan modal usaha;
c.bahwa berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pemerintah Kota berwenang membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai Badan Usaha Milik Daerah berbadan hukum Perseroan Terbatas sebagai wadah untuk pembiayaan kelompok usaha mikro dan usaha rumah tangga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang … SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4866);
7.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
8.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MAHIRAH MUAMALAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Banda Aceh.
2.Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3.Pemerintah …
3.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4.Walikota adalah Walikota Banda Aceh,
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6.Gampong adalah Gampong yang terdapat dalam wilayah Kota Banda Aceh.
7.Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksudkan dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8.Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang selanjutnya disingkat LKM Syariah adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan
9.Organ Perseroan LKM Syariah adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah.
11.Direksi adalah Direksi Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah.
12.Dewan Komisaris adalah Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah.
13.Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah.
14.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah.
15.Usaha mikro adalah usaha yang termasuk kelompok usaha mikro sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan yang berkedudukan di Kota Banda Aceh.
16.Usaha rumah tangga adalah usaha rumah tangga dari masyarakat Kota Banda Aceh yang tidak termasuk dalam ruang lingkup badan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
18.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
19.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
20.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
21.Pengambilalihan …
21.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Qanun ini, dibentuk Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah.
(2)Pendiri Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
(3)Walikota diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud didirikannya Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah adalah untuk menjadi lembaga pembiayaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pendirian Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah adalah untuk:

a.meningkatkan akses pembiayaan pada usaha mikro, usaha kecil dan usaha rumah tangga;
b.meningkatkan kinerja usaha mikro, usaha kecil dan usaha rumah tangga; dan
c.memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah berkedudukan dan berkantor pusat di Banda Aceh dan dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas dalam wilayah Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham.

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah adalah pembiayaan dan simpanan dan kegiatan usaha lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
(2)Pembiayaan ...
(2)Pembiayaan dan simpanan dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Lembaga Keuangan Mikro.
(3)Pemberian pembiayaan dan penerimaan simpanan dan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan Al- Qur’an dan Al-Hadist.
(4)Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam anggaran dasar Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah.

Pasal 7

Dalam merencanakan, mengorganisasikan, membangun, mengelola usahanya, Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 8

(1)Jumlah modal dasar sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
(2)Modal disetor pada saat pembentukan sebesar Rp1. 500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 9

(1)Modal Dasar Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah terbagi atas saham-saham.
(2)Saham yang dikeluarkan Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah adalah saham atas nama.
(3)Pemegang saham Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah terdiri dari Pemerintah Kota, Badan Usaha Milik Gampong di Kota, Warga Negara Indonesia dan Koperasi di Kota.
(4)Pemerintah Kota memiliki paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2018

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2018

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2021