DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini terdiri atas 10 pasal yang mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Penambahan Penyertaan Modal, BAB IV Besaran Penambahan Penyertaan Modal, BAB V Deviden Atas Penambahan Penyertaan Modal, BAB VI Evaluasi, BAB VII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) dan ayat

(2), Pasal 307 ayat (3) dan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Pasal 9 ayat (3) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah, Pemerintah Kota Banda Aceh dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga KeuanganMikro Syariah Mahirah Muamalah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 6); 11.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan ... Menetapkan : QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH PADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MAHIRAH MUAMALAH.

Pasal 1

Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan:

1.Kota adalahKota Banda Aceh.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3.Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5.Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah yang selanjutnya disebut PT. LKM Syariah Mahirah Muamalah adalah Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah.
6.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi langsung Pemerintah Kota pada PT. LKM Syariah Mahirah Muamalah.
7.Penambahan penyertaan modal adalah kegiatan menambah penyertaan modal Pemerintah Kota pada PT. LKM Syariah Mahirah Muamalah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
9.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

ÿ MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal pada PT. LKM Syariah Mahirah Muamalah dimaksudkan untuk memperkuat struktur dan kapasitas permodalan guna meningkatkan kineija dalam menjalankan usahanya. Penambahan penyertaan modal pada PT. LKM Syariah Mahirah Muamalah bertujuan untuk:

a.meningkatkan ... <
a.meningkatkan kemampuan PT. LKM Syariah Mahirah Muamalah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Kota terutama pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan rumah tangga;
b.meningkatkan kineija PT. LKM Syariah Mahirah Muamalah sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat; dan
c.meningkatkan pendapatan asli Kota yang bersumber dari investasi.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penambahan penyertaan Modal Pemerintah Kota dilakukan dengan cara penempatan modal pada PT. LKM Syariah Mahirah Muamalah.
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dananya bersumber dari APBK dan Barang Milik Daerah.

BAB IV

BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Pemerintah Kota melakukan Penambahan Penyertaan Modal pada PT. LKM Syariah Mahirah Muamalah sebesar Rp. 20.000.000.000.00,-(dua puluh milyar rupiah).
(2)Penambahan penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang dan Barang Milik Daerah.
(3)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan modal yang telah disetorkan sebesar Rp. 4.500.000.000,00,- (empat milyar lima ratusjuta rupiah).

Pasal 6

(1)Penambahan penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berjumlah Rp15.652.370.000,- (lima belas milyar enam ratus lima puluh duajuta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(2)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021.
(3)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.
(4)Penambahan ...
(4)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap kinerja PT. LKM Syariah Mahirah Muamalah.

Pasal 7

(1)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bernilai Rp.4.347.630.OOO,- (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), berupa:
1. a.tanah seluas 363 meter persegi dan bangunan berlantai tiga seluas 424 meter persegi yang terletak di Jalan Tengku Daud Beureueh bernilai Rp.4.115.830.000,- (empat milyar seratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. b.kendaraan bernilai Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuhjuta rupiah); dan
3. c.inventaris kantor dan peralatan bernilai Rp.104.800.000,- (seratus empat juta delapan ratus ribu rupiah).
(2)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian tim independen yang dibentuk Pemerintah Kota.
(3)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak boleh dijaminkan dan/atau dialihkan kepada pihak lain.
(4)Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V

DEVIDEN ATAS PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

(1)Pemerintah Kota memperoleh deviden atas penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi sumber penerimaan Kota.
(2)Pembagian deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 9

(1)Walikota melakukan evaluasi terhadap penambahan penyertaan modal pada PT. LKM Syariah Mahirah Muamalah.
(2)Hasil ... V
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam bentuk tertulis kepada DPRK paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh. (P AMINULLAH USMAN Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal "ZA duv\\ _ 202 1M W 1442 H f SEKRETARIS 'TA BANDA ACEH, LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021- NOMOR NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : ( 6/68/2021) Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal "24 ÿIuvm 202 1M U Dÿui<?\a\dc\W 1442 H WA TA BANDA ACEH PENJELASAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH . NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH PADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MAHIRAH MUAMALAH I. UMUM Pembangunan daerah marupakan sub sistem dari sistem pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Usaha Mikro, dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan keija dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas, baik lokal, regional maupun nasional. Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, dan Kecil perlu diberdayakan antara lain dengan cara menyiapkan pranata pendukung permodalan yang berkesinambungan, sebagaimana kebijakan Pemerintahan Kota Banda Aceh dalam membentuk PT. LKMS Mahirah Muamalah. Pengundangan Qanun ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan PT. LKMS Mahirah Muamalah dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil serta masyarakat. Dengan maksud tersebut, maka diharapkan akan tercapainya tujuan penambahan penyertaan modal ini, yaitu untuk melindungi masyarakat dan pelaku usaha dimaksud dari kecurangan dalam interaksi permodalan yang selama ini berhubungan dengan para pemodal individual (rentenir). Tujuan lain dari penambahan penyertaan modal ini juga dimaksudkan pula untuk peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari investasi. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2017

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2017

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2017