DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banda Aceh

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum, Penyertaan Modal Daerah, Besaran Penyertaan Modal, Pembagian Keuntungan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian di Kota Banda Aceh serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui investasi jangka panjang, dipandang perlu melakukan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang … SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 );
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH PADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MAHIRAH MUAMALAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Banda Aceh.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3.Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4.Dewan ...
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5.Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota.
6.Penyertaan Modal adalah kegiatan menyertakan kekayaan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam bentuk saham ke dalam Perseroan.
7.Saham adalah bukti kepemilikan yang sah atas modal yang ditempatkan Pemerintah Kota pada Perseroan.
8.Dividen adalah bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang diterima Pemerintah Kota berdasarkan rapat umum pemegang saham.
9.Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
10.Modal adalah kekayaan Kota yang dipisahkan dan dinilai dengan uang.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah dilakukan dengan cara penempatan modal.
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dananya bersumber dari APBK.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Kota melakukan Penyertaan Modal dalam bentuk saham pada Perseroan.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran 2017 sebesar 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
(3)Pemerintah Kota melakukan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditahun anggaran berikutnya dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun.
(4)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahun anggaran 2018, tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(5)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap kinerja Perseroan. BAB …

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 4

(1)Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Kota sebagai keuntungan dari penyertaan Modal pada Perseroan seluruhnya menjadi sumber Penerimaan Kota.
(2)Pembagian deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam RUPS.

Pasal 5

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 11 Desember 2017 M 22 Rabiul Awal 1439 H WALIKOTA BANDA ACEH, TTD AMINULLAH USMAN Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal 11 Desember 2017 M 22 Rabiul Awal 1439 H SEKRETARIS DAERAH, TTD B A H A G I A LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 7 NOMOR REGISTER QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : ( 7 /128/2017) PENJELASAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH PADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MAHIRAH MUAMALAH I. PENJELASAN UMUM Pemerintah Kota Banda Aceh membentuk PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai lembaga keuangan mikro. Dalam PT ini Pemerintah Kota Banda Aceh bertindak sebagai pemegang mayoritas dengan modal setor sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Modal Dasar sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan dalam pendirian PT, pendiri harus menjadi pemegang saham dengan kewajiban menyetor modal sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima) persen dari modal dasar. Sebagai badan usaha milik Pemerintah Kota Banda Aceh, maka menurut Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah paling sedikit harus menguasai saham sebasar 51 % dari jumlah keseluruhan saham yang ditempatkan, sedangkan untuk PT. yang bergerak dalam lembaga keuangan mikro, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, pemerintah daerah harus menguasai paling sedikit 60 % (enam puluh) persen dari keseluruhan saham yang ditempatkan. Ketentuan Pasal 333 ayat (2) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengharuskan penyertaan modal dalam pembentukan badan usaha milik daerah harus ditetapkan dengan Qanun. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 7

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian di Kota Banda Aceh serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui investasi jangka panjang, dipandang perlu melakukan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang … SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 );
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH PADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MAHIRAH MUAMALAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Banda Aceh.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3.Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4.Dewan ...
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5.Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota.
6.Penyertaan Modal adalah kegiatan menyertakan kekayaan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam bentuk saham ke dalam Perseroan.
7.Saham adalah bukti kepemilikan yang sah atas modal yang ditempatkan Pemerintah Kota pada Perseroan.
8.Dividen adalah bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang diterima Pemerintah Kota berdasarkan rapat umum pemegang saham.
9.Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
10.Modal adalah kekayaan Kota yang dipisahkan dan dinilai dengan uang.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah dilakukan dengan cara penempatan modal.
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dananya bersumber dari APBK.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Kota melakukan Penyertaan Modal dalam bentuk saham pada Perseroan.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran 2017 sebesar 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
(3)Pemerintah Kota melakukan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditahun anggaran berikutnya dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun.
(4)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahun anggaran 2018, tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(5)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap kinerja Perseroan. BAB …

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 4

(1)Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Kota sebagai keuntungan dari penyertaan Modal pada Perseroan seluruhnya menjadi sumber Penerimaan Kota.
(2)Pembagian deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam RUPS.

Pasal 5

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 7

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2021