DokumenQanunBerlaku

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok peraturan ini adalah Mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 8 Ayat (3), Pasal 10 Ayat (2) disertai penambahan 5 (lima) ayat, Pasal 11, Pasal 11A, Pasal 12 disertai penambahan pasal 12A, Pasal 13A, Penambahan Bab IIIB, IIIC, dan IIID, serta penambahan Pasal 13B, 13C, 13D, dan 13E, mengubah ketentuan pasal 14, Pasal 15 Ayat 1a, Pasal 16A serta penambahan Pasal 16B, mengubah ketentuan pasal 17A, Pasal 18, serta penambahan pasal 19A.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan :

3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893), . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633), 4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879): 5. . Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659): 6. . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696): 7. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH MEMUTUSKAN : OANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS OANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Oanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Oanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Ganun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan... 4 3
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan:

1.Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah dalam sistem Negara Kesatuan RI berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/ Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selaniutnya disingkat SEKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9.Tim Koordinasi... FI 21 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan koordinasi program pembangunan yang dibiayai dari dana tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan dana Otonomi Khusus antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota vang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh yang selanjutnya disingkat RPJPA adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh Periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJMA adalah Dokurnen Perencanaan Pembangunan Aceh Periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat RKPA adalah Dokumen Perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota untuk periode 1 (satu) tahun.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Oanun Aceh. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Oanun Kabupaten/Kota. Kebijakan Umum APBA yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut RKA-SKPA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Aceh serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBA.
22.Rencana... 22. 23. 24. 29. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. -.5- Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disebut RKA-PPKA adalah rencana kerja dan anggaran SKPA yang Keuangan selaku Bendahara Umum Aceh. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Kabupaten/Kota serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK. Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang menjadi bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN dan merupakan penerimaan Pemerintah Aceh. Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DOKA adalah dana yang diperuntukkan dan ditransfer untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota. Infrastruktur Monumental adalah program dan kegiatan yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum penyusunan rencana pembangunan daerah yang dikuti oleh wakil Pemerintah Aceh dan wakil Pemerintah Kabupaten/Kota serta elemen atau wakil masyarakat lainnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Musrenbang Otsus adalah forum penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan Aceh dan pembangunan Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana otonomi khusus yang diikuti oleh wakil Pemerintah Aceh dan wakil Pemerintah Kabupaten/Kota serta dapat mengikutsertakan elemen atau wakil masyarakat lainnya. Rekening Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Aceh dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Aceh pada bank yang ditetapkan. Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota adalah tempat penyimpanan uang Kabupaten/Kota yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kabupaten/Kota pada bank yang ditetapkan. Dana Transfer Khusus adalah dana yang ditransfer dari Kas Umum Aceh ke rekening Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Kabupaten/Kota. Rekomendasi adalah hasil pertimbangan yang diberikan secara tertulis setelah melalui proses pembahasan.
34.Sisa... AI
34.Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
2.Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dana Otonomi Khusus bersumber dari APBN dan merupakan penerimaan Pemerintah Aceh.
(2)Penerimaan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun.
(3)Besarnya penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, serta diantara ayat (2) dan3 ayat (3) Pasal 10 disisip 5 (lima) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d) dan ayat (2e), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
(2)Selain ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Otonomi Khusus dapat juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian. (za) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan dana otonomi khusus paling sedikit 506 (lima puluh persen) untuk pembangunan infrastruktur monumental dari usulan program dan kegiatan bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
(2b)Dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur monumental dapat dilakukan dengan pola tahun jamak (multi years).
(2c)Program dan kegiatan infrastruktur monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh.
(2d)Dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan dana otonomi khusus paling sedikit 5Y6 (lima persen) untuk pelaksanaan Syariat Islam sesuai dengan kewenangannya.
(2e)Dalam...
(2e)Dalam rangka pelaksanaan penguatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kab'ipaten/Kota berkewajiban mengalokasikan Dana Otonomi Khusus untuk mewujudkan perdamaian yang abadi.
(3)Program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam program dan kegiatan pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota, yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. . Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:4

Pasal 11

(1)Pengalokasian Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut:
1. a.untuk program dan kegiatan bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan
2. b.setelah dikurangi untuk program dan kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dana Otonomi Khusus dibagi sebagai berikut:
  1. 1.paling sedikit sebesar 60Yo (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh: dan
  2. 2.paling banyak sebesar 40 (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dalam bentuk DOKA.
(2)Program dan kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Peraturan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRA.
(3)Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima usulan program dan kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRA tidak menindaklanjuti, Gubernur dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya.
(4)Rekomendasi DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima.
(5)Dalam hal waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPRA tidak memberikan rekomendasi, Gubernur dapat menetapkan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, selain diperuntukkan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, dialokasikan sebesar 1» (satu persen) untuk pembangunan ibukota Aceh.
(7)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 setiap tahunnya ditetapkan oleh Gubernur dalam RKPA setelah dikonsultasikan dengan DPRA.
(8)Program... na Z1
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)-.8- Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di prioritaskan pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh dapat melaksanakan program dan kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan dan/atau tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang sasarannya mendukung prioritas pembangunan Aceh. DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dibagi dengan perimbangan:
1. a.sebesar 50x (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar.
2. b.sebesar 50 (lima puluh persen) lainnya dibagi menggunakan indikator dan formula sebagai berikut :
  1. 1.jumlah penduduk, sebesar 40Y6 (empat puluh persen):
  2. 2.luas wilayah, sebesar 3056 (tiga puluh persen):
  3. 3.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 20 (dua puluh persen): dan
  4. 4.Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), sebesar 1046 (sepuluh persen). Besaran DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dalam bentuk Pagu Indikatif berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (10) setelah mendapat rekomendasi DPRA. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja DPRA tidak menindaklanjuti, Gubernur dapat menetapkan Peraturan Gubernur dimaksud. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja DPRA tidak memberikan rekomendasi, Gubernur dapat menetapkan Peraturan Gubernur dimaksud. Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dialokasikan dalam bentuk Dana Transfer Khusus yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur.
  5. 5.Ketentuan Pasal 11A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2)huruf b berdasarkan kriteria dan persyaratan seleksi yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2)
(3)Usulan Program dan Kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur setelah mendapat kesepakatan bersama DPRK. Kesepakatan bersama DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diselesaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.
(4)Apabila... AP
(4)Apabila tidak mendapat kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Aceh mengambil alih penyusunan program dan kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota.
(5)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan, evaluasi, seleksi, pelaksanaan dan pembiayaan program dan kegiatan pembangunan DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (S5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada RPJP Aceh dan RPJP Kabupaten/Kota serta mengacu kepada RPJM Aceh dan RPJM Kabupaten/Kota.
(2)Dalam penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menetapkan kriteria dan persyaratan seleksi program dan kegiatan pembangunan dalam Peraturan Gubernur.
(3)Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam batas pagu indikatif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10).
(4)Usulan program dan kegiatan yang dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan kepada Pemerintah Aceh, terlebih dahulu dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota.
(5)Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah Aceh melalui Musrenbang Otsus yang diadakan khusus untuk penyusunan program dan kegiatan pembangunan Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.
(6)Usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai rincian anggaran dan dokumen pendukung sesuai peraturan perundang-undangan.
(7)Pemerintah Aceh mengkaji dan menyetujui usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Musrenbang Otsus berdasarkan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(8)Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran tertentu tidak dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan yang memenuhi kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Femerintah Aceh dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan program dan kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(9)Program... #1 (9 Program dan kegiatan DOKA yang telah disepakati dalam Musrenbang Otsus, dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan perubahan secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

7.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13A disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)SKPA dalam mengusulkan program dan kegiatan pembangunan / pemeliharaan infrastruktur atau pemeliharaan/pembangunan konstruksi lainnya yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1, dengan nilai paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan sub kegiatan (rincian objek belanja), kecuali:
1. a.kegiatan infrastruktur/konstruksi yang belum selesai: . pembangunan sarana dan prasarana ibadah: pelaksanaan pembangunan /peningkatan rumah layak huni: pembangunan dayah atau balai pengajian: b. pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kewenangan.
(2)SKPA dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengusulkan program dan kegiatan non infrastruktur atau non konstruksi yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dengan nilai paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), berdasarkan lokasi dan pencapaian sasaran yang terintegrasi. (3 SKPA dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengusulkan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus berkewajiban memprioritaskan penyelesaian kegiatan yang belum selesai.
(4)Dana Otonomi Khusus tidak dapat digunakan untuk kegiatan sarana dan prasarana aparatur, kecuali untuk penunjang pelayanan langsung kepada masyarakat.

8.Ketentuan Pasal 13A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Program dan kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas, baik untuk alokasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus mencantumkan (labeling) sumber dana dan lokasi pada setiap rincian di setiap kegiatan dalam RKPA, PPAS APBA, dan RKA/DPA SKPA.
(2)Program dan kegiatan bersama Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a harus mencantumkan (labeling) sumber dana dan lokasi pada setiap rincian kegiatan dalam RKPA, PPAS APBA, dan RKA/DPA SKPA.
(3)Program... zY -.11-
(3)Program dan kegiatan Dana Otonomi Khusus alokasi Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 harus mencantumkan (labeling) surnber dana dan lokasi pada setiap rincian kegiatan dalam RKPA, PPAS APBA, dan RKA/DPA SKPA.
(4)Program dan kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2 harus mencantumkan (labeling) sumber dana dan lokasi pada setiap rincian kegiatan dalam RKPK, PPAS APBK, dan RKA/DPA SKPK. . Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 3 (tiga) bab yakni BAB IIIB,9 BAB IIIC dan BAB IIID, serta diantara Pasal 13A dan Pasal 14 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D dan Pasal 13E, yang berbunyi sebagai berikut: BAB IHB TRANSFER DANA

Pasal 13B

(1)DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2 dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Pemerintah Aceh kepada Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan Kabupaten/Kota yang ditempatkan dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah pada jenis dana penyesuaian dan otonomi khusus.
(3)Dana yang sudah ditransfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diinformasikan dengan transparan dan dapat diakses oleh publik.

Pasal 13C

(1)Transfer DOKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 13B dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahap I disalurkan pada bulan April sebesar 306 (tiga puluh persen) dari alokasi, setelah APBA tahun berkenaan ditetapkan:
2. b.Tahap II disalurkan pada bulan Agustus sebesar 454 (empat puluh lima persen) dari alokasi yang dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laporan Realisasi Penyerapan Dana Otonomi Khusus tahap I diterima oleh Pemerintah Aceh: dan
3. c.Tahap III disalurkan pada bulan November sebesar 2545 (dua puluh lima persen) dari alokasi yang dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laporan Realisasi Penyerapan Dana Otonomi Khusus tahap II diterima oleh Pemerintah Aceh.
(2)Tata...
(2)
(3)
(4)Tata cara transfer DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal laporan penyerapan DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan adanya realisasi penggunaan, penyaluran DOKA ditunda sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan DOKA. Ketentuan lebih lanjut mengenai transfer DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IIIC

REKENING DOKA

Pasal 13D

Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota membukukan penerimaan DOKA dalam rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…