DokumenQanunBerlaku

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Qanun ini mengatur 19 Pasal

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

'\ Dalam Qanun ini yang dimaksuddengan: 1.Acehadalah daerahProvinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dandiberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2.Pemerintah . . . / 5 ty'
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapataii dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 754);
28.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
29.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembar Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
30.Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 91);
31.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);
32.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 128); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH MEMUTUSKAN: Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan:

1.Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubemur.
2.Pemerintah ... /5 Pasal 3 PendapatanAcehdirencanakan sebesar Rp13.352.983.387.589,00(tiga belas triliun tigaratuslimapuluh duamiliarsembilanratusdelapan puluhtigajutatigaratusdelapanpuluh tujuhribu limaratusdelapan puluhsembilan rupiah), yang bersumber dari: a .pendapatan asliAceh; b .pendapatantransfer;dan

c.lain-lain pendapatanAcehyang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3hurufa direncanakan sebesar Rp2.568. l 93.356 .058,00 (dua triliun lima ratus enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tigajuta tiga ratus lima puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Aceh;
2. b.retribusi Aceh; c.hasil ... /6 1
  1. 2.Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
  2. 3.Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
  3. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
  4. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Pasal 2

(1)APBA terdiri atas pendapatan Aceh, belanja Aceh, dan pembiayaan Aceh.
(2)Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Aceh Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rpl6.766.150.661.277,00 (enam belas triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh juta enam ratus enam puluhsatu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan Aceh, belanja Aceh, dan pembiayaan Aceh dengan rincian sebagai berikut :
1. a.pendapatan Aceh
2. b.belanja Aceh Defisit/Surplus
3. c.pembiayaan Aceh
  1. 1.penerimaan
  2. 2.pengeluaran Pembiayaan Netto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 13.352.983.387.589,00 Rp 16.170.650.661.277,00 Rp (2.817.667.273.688,00) Rp 3.413.167.273.688,00 Rp 595.000.000.000,00 Rp 2.817.667.273.688,00 Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Aceh direncanakan sebesar Rpl3.352.983.387.589,00 (tiga belas triliun tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :

a.pendapatan asli Aceh;
b.pendapatan transfer; dan
c.Iain-lain pendapatan Aceh yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.568.193.356.058,00 (dua triliun lima ratus enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluhtigajuta tiga ratus lima puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajakAceh;
2. b.retribusi Aceh; c.hasil ... /6
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksudpadaayat(1) direncanakan sebesar Rpl1.398.468.031,00(sebelas miliar tigaratus sembilanpuluhdelapanjutaempat ratus enam puluhdelapan ribu tigapuluh saturupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja AcehTahunAnggaran 2022 direncanakan sebesar Rp16.170.650.661.277,00 (enam belas triliunseratus tujuh puluhmiliar enam ratuslimapuluhjutaenam ratus enam puluh saturibudua ratus tujuh puluh tujuhrupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
c.hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang di pisahkan; dan
d.Iain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.

(2)Pajak Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.540.097.649.610,00 (satu triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).
(3)Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.071.960.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh satujuta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rpl82.385.550.448,00 (seratus delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluhlimajuta limaratus limapuluhribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp836.638.196.000,00 (delapan ratus tiga puluhenam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar RplO.773.39 1.563.500,00 (sepuluh triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar RplO.773.391.563.500,00 (sepuluh triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satujuta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Aceh yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rpl1.398.468.031,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah;
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rpl1.398.468.031,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp16.170.650.661.277,00 (enam belas triliun seratus tujuh puluh miliar enam ratus lima puluhjuta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer. a.belanja modal tanah; b.belanja modal peralatan danmesin; c.belanja modal gedung dan bangunan; d.belanja modaljalan,jaringan danirigasi;dan e.belanja modal aset tetap lainnya.

(2)Belanja modaltanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufa direncanakan sebesar Rp105.376.350.643,00 (seratus lima miliar tiga ratus tujuh puluh enamjutatiga ratuslima puluh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufb direncanakan sebesar Rp292 .718.457.753,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus delapan belasjuta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
(4)Belanja ... /8 a(

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp9.449.538.565.768,00 (sembilan triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh delapanjuta limaratus enam puluh limaributujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang danjasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.043.946.535.025,00 (tiga triliun empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.365.566.648.829,00 (lima triliun tiga ratus enam puluhlima miliar lima ratus enam puluh enamjuta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4,467.608.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp893.217.362.083,00 (delapan ratus sembilan puluhtiga miliar dua ratus tujuh belasjuta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl42.340.411.831,00 (sera.tus empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

2.Pemerintah . . . / 5 ty'
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapataii dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 754);
28.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
29.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembar Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
30.Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 91);
31.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);
32.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 128); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH MEMUTUSKAN: Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan:

1.Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubemur.
2.Pemerintah ... /5 Pasal 3 PendapatanAcehdirencanakan sebesar Rp13.352.983.387.589,00(tiga belas triliun tigaratuslimapuluh duamiliarsembilanratusdelapan puluhtigajutatigaratusdelapanpuluh tujuhribu limaratusdelapan puluhsembilan rupiah), yang bersumber dari: a .pendapatan asliAceh; b .pendapatantransfer;dan

c.lain-lain pendapatanAcehyang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3hurufa direncanakan sebesar Rp2.568. l 93.356 .058,00 (dua triliun lima ratus enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tigajuta tiga ratus lima puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Aceh;
2. b.retribusi Aceh; c.hasil ... /6 1
  1. 2.Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
  2. 3.Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
  3. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
  4. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Pasal 2

(1)APBA terdiri atas pendapatan Aceh, belanja Aceh, dan pembiayaan Aceh.
(2)Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Aceh Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rpl6.766.150.661.277,00 (enam belas triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh juta enam ratus enam puluhsatu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan Aceh, belanja Aceh, dan pembiayaan Aceh dengan rincian sebagai berikut :
1. a.pendapatan Aceh
2. b.belanja Aceh Defisit/Surplus
3. c.pembiayaan Aceh
  1. 1.penerimaan
  2. 2.pengeluaran Pembiayaan Netto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 13.352.983.387.589,00 Rp 16.170.650.661.277,00 Rp (2.817.667.273.688,00) Rp 3.413.167.273.688,00 Rp 595.000.000.000,00 Rp 2.817.667.273.688,00 Rp 0,00

Pasal 3

a.pendapatan asli Aceh;
b.pendapatan transfer; dan
c.Iain-lain pendapatan Aceh yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.568.193.356.058,00 (dua triliun lima ratus enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluhtigajuta tiga ratus lima puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajakAceh;
2. b.retribusi Aceh; c.hasil ... /6
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksudpadaayat(1) direncanakan sebesar Rpl1.398.468.031,00(sebelas miliar tigaratus sembilanpuluhdelapanjutaempat ratus enam puluhdelapan ribu tigapuluh saturupiah).

Pasal 7

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
c.hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang di pisahkan; dan
d.Iain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.

(2)Pajak Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.540.097.649.610,00 (satu triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).
(3)Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.071.960.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh satujuta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rpl82.385.550.448,00 (seratus delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluhlimajuta limaratus limapuluhribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp836.638.196.000,00 (delapan ratus tiga puluhenam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar RplO.773.39 1.563.500,00 (sepuluh triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar RplO.773.391.563.500,00 (sepuluh triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satujuta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Aceh yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rpl1.398.468.031,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah;
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rpl1.398.468.031,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp16.170.650.661.277,00 (enam belas triliun seratus tujuh puluh miliar enam ratus lima puluhjuta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer. a.belanja modal tanah; b.belanja modal peralatan danmesin; c.belanja modal gedung dan bangunan; d.belanja modaljalan,jaringan danirigasi;dan e.belanja modal aset tetap lainnya.

(2)Belanja modaltanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufa direncanakan sebesar Rp105.376.350.643,00 (seratus lima miliar tiga ratus tujuh puluh enamjutatiga ratuslima puluh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufb direncanakan sebesar Rp292 .718.457.753,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus delapan belasjuta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
(4)Belanja ... /8 a(

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp9.449.538.565.768,00 (sembilan triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh delapanjuta limaratus enam puluh limaributujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang danjasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.043.946.535.025,00 (tiga triliun empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.365.566.648.829,00 (lima triliun tiga ratus enam puluhlima miliar lima ratus enam puluh enamjuta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4,467.608.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp893.217.362.083,00 (delapan ratus sembilan puluhtiga miliar dua ratus tujuh belasjuta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl42.340.411.831,00 (sera.tus empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).